TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Beberapa anggota DPR RI menyampaikan kekhawatiran ekonomi nasional kepada Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Mereka minta penjelasan pemerintah melalui Menkeu, terkait nilai tukar rupiah yang terus merosot mendekati angka Rp 15.000 per dolar AS.

Interupsi dan kritik itu disampaikan beberapa anggota DPR kepada Menkeu sesaat sebelum agenda rapat resmi dimulai. Yaitu DPR menggelar agenda rapat paripurna pembahasan RAPBN 2019 pada Selasa (4/9/2018) siang yang turut dihadiri pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Anggota DPR yang berasal dari partai oposisi sampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di ruang rapat.

"Terkait kurs mata uang asing yang kini sudah mencapai hampir mendekati Rp 15.000, ini selalu dikatakan Pak Presiden di hadapan rakyat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak perlu dikhawatirkan. Ini untuk diketahui, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena begitu banyak komoditas pangan kita yang impor," kata anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo, selaku yang pertama kali mengajukan interupsi.

Menurut Bambang, Indonesia sangat rentan terhadap tren pelemahan rupiah. Bahkan, Bambang menyebut Indonesia sebagai negara yang terparah terkena dampak pelemahan rupiah.

"Selalu Pak Presiden mengatakan bahwa kurs dollar AS menguat di beberapa negara. Memang benar, ada pengaruhnya di beberapa negara, tetapi kondisi yang dialami Indonesia adalah yang terparah," tutur Bambang.

Anggota Dewan lain, yakni Michael Wattimena dari Fraksi Partai Demokrat, mengingatkan Sri Mulyani akan bahaya krisis ekonomi seperti tahun 1998 silam.

Michael juga mempertanyakan kenapa di tengah gejolak perekonomian saat ini pemerintah tidak mengajukan APBN Perubahan seperti yang dilakukan tahun 2015 lalu.

"Ibu Menteri juga selalu bilang tekanan terhadap nilai tukar dikarenakan kondisi di negara lain, kayak Turki, Argentina. Nanti minggu depan ada negara lain yang krisis, kita menyalahkan kondisi mereka lagi, tolong ini dijelaskan secara jujur, Bu Menteri," ujar Michael.

Anggota Dewan lainnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Haerudin, menyinggung tentang risiko utang yang dinilai berpotensi meruntuhkan stabilitas negara.

Haerudin meminta agar beban utang pemerintah jangan terlalu besar. Sejumlah pandangan itu belum ditanggapi Sri Mulyani karena pimpinan sidang, Agus Hermanto, minta agar agenda sidang dilanjutkan terlebih dahulu.

Sri Mulyani pun mulai membacakan tanggapan pemerintah terhadap masukan sejumlah fraksi atas RAPBN 2019 dalam rapat paripurna sebelumnya. (*)

Kolam

interupsi apa sih wong bakso masih 10rb