Proyek kereta cepat dikebut karena pinjaman sudah cair

Beranda
Komunitas
News
Beritagar.id
Proyek kereta cepat dikebut karena pinjaman sudah cair

MOD

BeritagarID

04-09-2018 04:38

Proyek kereta cepat dikebut karena pinjaman sudah cair

Pekerja menyelesaikan konstruksi terowongan Walini proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (21/3/2018).
Cairnya pinjaman dari China Development Bank (CDB) mempercepat langkah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk membangun konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Perusahaan pelat merah tersebut menargetkan pembangunan proyek dapat selesai pada tahun 2021.

Pada Kamis (30/8/2018), bank pembangunan asal Tiongkok tersebut akhirnya mencairkan kredit tahap dua senilai 274,8 juta dolar AS setara Rp3,84 triliun. Pinjaman tersebut mengalir melalui Konsorsium Kontraktor Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (HSRCC), yang salah satu anggotanya adalah Wijaya Karya.

Sebelumnya pihak CDB telah memberikan pinjaman perdana sebesar 170 juta dolar pada akhir April lalu.

Rencananya, dari total pencairan tersebut, 60 persen dari total pencairan atau sebesar 165,2 juta dolar, dialokasikan sebagai pelunasan uang muka kepada EPC Kontraktor dalam hal ini HSRCC.

Direktur Utama Wijaya Karya, Tumiyana, mengatakan pencairan tahap kedua ini semakin menumbuhkan kepercayaan investor dan masyarakat pada proyek pembangunan transportasi massa yang akan menghubungkan dua kota megapolitan, Jakarta dan Bandung.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana Wijaya Karya sebagai bagian dari konsorsium dapat mendorong percepatan pembangunan kereta cepat secara tepat waktu, tepat mutu dan biaya," terang Tumiyana dalam keterangan resmi dikutip Selasa (4/9).

Tumiyana mengatakan, penyelesaian pembangunan proyek besar tersebut akan dipercepat pada pertengahan 2021. Dalam Kompas.com, Tumiyana menyebut kemajuan pembangunan proyek tersebut baru mencapai 7,6 persen.

"Progres sekarang sudah 7,6 persen, pembebasan tanah 76 persen sehingga proyeknya di speed-up," kata Tumiyana.

Kendati masih kurang dari 10 persen, Tumiyana meyakinkan bahwa proyek tersebut berjalan dengan normal dan diprediksi bakal rampung pada pertengahan 2021.

"Kita sudah draw down step satu jalan, berikutnya tinggal menyesuaikan kebutuhan. Proyek sekarang berjalan sesuai normal, nanti kira-kira di 2021 (pertengahan) proyek itu bisa selesai, nanti kita coba bareng-bareng," sambungnya.

Selain bertindak sebagai kontraktor, Wijaya Karya turut berperan sebagai pemegang saham pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 38 persen, sementara PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar 25 persen, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII 25 persen, dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) 12 persen.

PSBI bersama Beijing Yawan HSR Co Ltd masing-masing memiliki 60 persen dan 40 persen saham di KCIC.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Chandra Dwiputra, mengatakan bahwa dengan pencairan ini, maka diharapkan akselerasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung oleh HSRCC dapat segera menghasilkan kemajuan yang signifikan.

“Dengan selesainya pelunasan uang muka ini, kami meyakini dapat mempercepat akselerasi pekerjaan dan untuk selanjutnya pembayaran dilakukan berdasarkan progres pekerjaan,” terang Chandra di Jakarta, Senin (3/9).
Bagaimana nasib Kereta cepat Jakarta-Surabaya?
Berbeda nasib dengan rute Jakarta-Bandung, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya justru belum menunjukkan titik terang akan dimulainya pembangunan.

Kementerian Perhubungan masih berharap agar groundbreaking (peletakan batu pertama) pada proyek kereta cepat Jakarta - Surabaya bisa tetap dilakukan pada 2019. Bahkan jikalaupun harus mundur, proses groundbreaking diharapkan bisa tetap dilakukan tahun depan.

Direktur Jenderal Perekeretapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri, mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian-kajian mengenai detail dari model jalur dan skema pembiayaan kereta cepat.

Kajian tersebut dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan juga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebelum nantinya dirembukkan dan diputuskan untuk menjadi satu model dan skema pembiayaan.

Proyek tersebut, lanjut Zulfikri, juga harus memperhatikan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Makanya kita lakukan kajian yang dalam. Jadi TKDN memang jadi hal penting. Sekarang JICA akan lakukan detail survei untuk bisa dapat desain yang lebih detail lagi. Kemarin kan kita sudah lakukan pra-FS (feasibility study/studi kelayakan) dapat indikasi biayanya," ujarnya dilansir dari Tribunnews, Selasa (4/9).

Khusus untuk kajian dari pihak JICA, Zulfikri menyebut masih harus menunggu pemenangan tender konsultan yang akan diumumkan pada November 2018. Setelah itu barulah JICA memiliki waktu sekitar 7 bulan untuk menyelesaikan kajian yang nantinya disatukan dengan kajian dari pihak pemerintah.

"Sekarang JICA sedang lelang, konsultannya akan dilelang oleh JICA, awal November baru datang, setelah itu baru mulai. Pihak kita kan sudah mulai penetapan trase, dan lain lain," jelasnya.