Jakarta, CNN Indonesia -- Partai ekstrim kanan anti-imigran diperkirakan akan mendapat suara banyak dalam pemilu Swedia pada 9 September setelah memanfaatkan rasa tidak puas pemilih terhadap kebijakan imigrasi, integrasi dan layanan kesehatan negara itu.

Partai Demokrat Sosial yang merupakan partai Perdana Menteri Stefan Lofven telah mendominasi panggung politik Swedia sejak 1930an dan tampaknya akan ditinggalkan oleh para sebagian pemilih negara itu.

Jajak pendapat menunjukkan partai itu akan tetap menjadi partai yang mendapat suara terbesar di pemilu ini tetapi jumlahnya turun dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

Sementara itu partai Demokrat Swedia yang berhaluan ekstrim kanan diperkirakan akan mendapat suara besar dan menduduki urutan kedua partai pemenang. Partai Moderat yang konservatif akan menempati tempat ketiga.

Jajak pendapat institut Skop yang dipublikasi pada Minggu (2/9) menuebut Demokrat Sosial akan mendapat 23,8 persen suara, dibandingkan 31 persen dalam pemilu 2014. Sementara Demokrat Swedia diperkirakan mendapat 20 persen suara, naik 13 persen dari pemilu sebelumnya. Sementara Moderates hanya mendapat 17 persen suara atau 23 persen lebih kecil.

Perdana Menteri Lofven mengkritik pemerintah kanan tengah yang berkuasa pada 2006-2014 karena "menurunkan pajak untuk warga terkaya dan mengurangi sumber daya sistem welfarekita.

"Kami telah mengubah itu, kami melakukan investasi besar-besaran dalam sistem kesejahteraan, sekolah dan rumah sakit [...] Berinvestasi dalam sistem kesejahteraan adalah arah yang tepat," ujarnya kepada AFP yang merujuk pada penyebab peralihan suara ke partai kanan ekstrim.

Swedia dikenal sebagai perintis di berbagai bidang mulai dari kesetaraan bagi lingkungan dan hak perempuan dan anak-anak.

Negara ini dipuji atas transparansi, selalu melakukan konsensus, iklim bisnis yan gkuat, angka kejahatan rendah dan masyarakt yang toleran.

Lalu apa penyebab partai ekstrim kanan seperti Demokrat Swedia, yang berakar pada gerakan neo-Nazi, bisa "menjual agendanya?"

Wisatawan ke Swedia masih akan melihat banyak ayah berusia muda yang sedang cuti kelahiran mendorong kereta bayi dan pengendara sepeda lalu lalang di kota-kota yang bersih, tenang dan indah.

Tetapi poster-poster kampanye pemilu tahun ini memperlihatkan perubahan nada dalam perdebatan publik: "Tolak Azan", "Bicara bahasa Swedia untuk Jadi Warga Swedia", dan "Benci atau Debat?"

Partai sayap kiri Demokrat Sosial dan Aliansi empat partai berhaluan kanan tengah tidak akan mendapat suara mayoritas. Dan kedua kubu ini telah mengatakan tidak akan berkoalisi dengan kanan ekstrim.

Jika terjadi kebuntuan parlementer, tidak ada yang bisa menerka bentuk pemerintah baru Swedia yang akan terbentuk.

Yang pasti akan terjadi perundingan panjang dan tajam setelah pemilu, dan sebagian besar pengamat menyatakan Swedia akan dipimpin oleh pemerintah minoritas yang lemah.

Suara Protes

Meski partai ekstrim kanan Demokrat Swedia tidak akan berkuasa, selama partai-partai lain menolak untuk menerimanya, partai ini akan memiliki pengaruh kuat dan memegang posisi-posisi penting di komite parlemen yang bertanggung jawab membuat undang-undang.

"Kami akan mengajukan syarat dan mendorong tujuan partai ini di....kebijakan imigrasi, mengatasi kejahatan dan layanan kesehatan," kata Ketua Demokrat Swedia Jimmie Akesson kepada AFP.

Partai Akesson ini berhasil menarik suara terbanyak dari pengikut partai Moderates, tetapi ada juga suara dari partai Demokrat Sosial yang secara tradisional memiliki basis suara kuat di Konfederasi Serikat Buruh Perdagangan (LO).


Di daerah pedesaan, jauh dari kota-kota besar Swedia yang ramai dan menjadi pusat inovasi, pendukung partai ekstrim kanan ini bertambah besar karena tertarik dengan retorika nasionalis yang didengungkan.

Jajak pendapat memperlihatkan hingga sepertiga anggota LO bisa memilih Demokrat Swedia.

"Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor transportasi dan konstruksi yang banyak mempekerjakan tenaga dari negara Eropa lain dengan upah minimum (negara asal)," kata ahli sosiologi Universitas Lund, Nders Kjelberg.

"Upah itu jauh lebih kecil dari gaji yang ditetapkan melalui kesepakatan tawar-menawar upah bersama," ujarnya.

Warga dengan pekerjaan berpenghasilan upah minimum, pensiunan dan pemilih pertama yang sebelumnya kebanyakan pemilih Demokrat Sosial, kini menuduh Lofven mengancam sistem kesejahteraan negara karena menerima begitu banyak pencari suaka yang dipandang sebagai "ancaman ekonomi dan budaya," kata Jens Rydren, guru besar sosiologi Universitas Stockholm.

Swedia dengan penduduk 10 juta orang menerima 400 ribu pencari suaka sejak 2012 sejak pemerintah kanan tengah pimpinan Fredrik Reinfeldt dan pemerintah sayap kiri pimpinan Perdana Menteri Stefan Lofven.

SUMUR