- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
MUI Sebut Kemenag Diskriminatif soal Pengeras Suara Masjid
TS
annisa2019
MUI Sebut Kemenag Diskriminatif soal Pengeras Suara Masjid
MUI Sebut Kemenag Diskriminatif soal Pengeras Suara Masjid
Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Senin, 27/08/2018 09:28 WIB
Ilustrasi Masjid. (REUTERS/ Dinuka Liyanawatte)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi menyarankan agar Kementerian Agama mengatur penggunaan pengeras suara tempat ibadah semua agama.
Zainut mengatakan saat ini Kemenag hanya mengatur penggunaan pengeras suara di masjid saja, yakni melalui Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag No. Kep/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid.
"Instruksi Dirjen tersebut juga bersifat diskriminatif karena hanya mengatur rumah ibadah tertentu, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat," ujar Zainut melalui siaran pers, Senin (27/8).
Lihat juga: Din Syamsuddin Sebut Protes Volume Azan Bukan Penistaan Agama
Zainut menilai kasus yang melibatkan Meiliana adalah pelajaran yang mesti diperhatikan pemerintah. Diketahui, Meiliana, warga Tanjung Balai, Sumatera Utara divonis 18 bulan penjara karena memprotes volume pengeras suara azan di lingkunganya. Ia dinilai melanggar pasal penodaan agama.
Zainut menganggap perlu ada peraturan yang dapat menjamin terbangunnya kehidupan yang damai, rukun dan harmonis antarelemen masyarakat. Pemerintah, khususnya Kemenag, harus membuat regulasi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Kata Zainut, regulasi yang dimaksud tidak boleh diskriminatif, dan harus mengatur dan melindungi semua umat beragama.
Zainut menjelaskan bahwa instruksi Instruksi Dirjen Bimas Kemenag No. Kep/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid juga cenderung lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Alasannya, karena tidak ada perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait instruksi Dirjen Bimas tersebut.
Lihat juga: MUI Minta Publik Pahami Kasus Meiliana Sebelum Komentar
Zainut mengatakan Instruksi Dirjen Bimas Islam itu juga sudah tidak relevan dengan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa setiap peraturan akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika ada peraturan yang lebih tinggi.
"Jadi menurut hemat saya, Kementerian Agama harus membuat peraturan perundangan yang lebih komprehensif," ucap Zainut.
Di sisi yang lain, Zainut juga berharap agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kasus yang terjadi pada Ibu Meiliana. Menurutnya, dalam sebuah masyarakat yang majemuk dibutuhkan kesadaran hidup bersama untuk saling menghomati, toleransi dan sikap empati satu dengan lainnya.
"Sehingga tidak timbul gesekan dan konflik di tengah-tengah masyarakat," ucap Zainut.
Lihat juga: JK: Azan Juga Wajib, Tapi Jangan Terlalu Keras Suaranya
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Syaefuddin mengunggah lima poin Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla lewat akun twitter pribadinya.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180827084204-20-325105/mui-sebut-kemenag-diskriminatif-soal-pengeras-suara-masjid
MUI Serang:
Kemenag Terlalu Kecil Urusi Volume Pengeras Suara di Masjid
01 September 2018 12:30
Jakarta, Klikanggaran.com (01-09-2018) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang menolak permintaan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk mensosialisasikan kembali penggunaan pengeras suara di masjid sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B.3940/DJ.lll/HK.00.07/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
Menurut Ketua Umum MUI Kota Serang, K.H. Mahmudi, suara azan adalah panggilan suci Allah SWT yang suci, dapat mengusir syaithon di dalam hati manusia.
"Berani dikumpulkan umat Islam se-Indonesia, berapa persen yang tidak senang terhadap suara azan, hanya yang hatinya kerasukan syaithon," kata K.H. Mahmudi.
Kemudian, lanjut K.H Mahmudi, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kepada Bilal "Istanshit yaa Bilala", keraskan suaramu saat kamu azan, wahai Bilal. Lalu, Bilal naik di atas menara agar umat dapat mendengarkan suara azan.
Sekretaris MUI Kota Serang, Amas Tadjudin, menyampaikan, terlalu kecil bagi negara untuk mengurusi persoalan volume pengeras suara di masjid.
"Lebih baik negara lebih fokus dalam mengurusi hal-hal besar dan strategis yang berdampak pada rakyat banyak. Terlalu kecil negara semacam Kemenag harus mengurusi volume pengeras suara di masjid," kata Amas.
Banyak urusan-urusan besar dan strategis yang membutuhkan kehadiran negara untuk mengurusinya, lanjut Amas. Seperti urusan kemiskinan, mahalnya biasa pendidikan, masalah kesehatan, dan urusan pesantren yang jauh lebih penting diurus oleh Kemenag, ketimbang ngurusin TOA mesjid.
https://www.klikanggaran.com/peristiwa/mui-serang-kemenag-terlalu-kecil-urusi-volume-pengeras-suara-di-masjid.html
--------------------------------
Yang takut dan benci suara adzan, hanya setan ....
Adzan itu adalah panggilan dari Allah kepada umat manusia muslim untuk mengingat-Nya. Frquensi suara yang muncul dari kumandang adzan itu pun, ternyata punya keistimewaan tersendiri bila dibandingkan frequensi lagu misalnya.
Lalu mengapa ada sekelompok manusia yang merasa bisa mengatur-ngatur penyampaian adzan itu viapengeras suara di masjid, dengan mengartur volume suaranya segala. Emangnya sejak kapan seruan adzan dilantunkan dengan nada sama-samar atau pelan-pelan atau dengan suara lirih?
Analisa frekuensi azan dibandingkan dengan suara/musik biasa
Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Senin, 27/08/2018 09:28 WIB
Ilustrasi Masjid. (REUTERS/ Dinuka Liyanawatte)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi menyarankan agar Kementerian Agama mengatur penggunaan pengeras suara tempat ibadah semua agama.
Zainut mengatakan saat ini Kemenag hanya mengatur penggunaan pengeras suara di masjid saja, yakni melalui Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag No. Kep/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid.
"Instruksi Dirjen tersebut juga bersifat diskriminatif karena hanya mengatur rumah ibadah tertentu, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat," ujar Zainut melalui siaran pers, Senin (27/8).
Lihat juga: Din Syamsuddin Sebut Protes Volume Azan Bukan Penistaan Agama
Zainut menilai kasus yang melibatkan Meiliana adalah pelajaran yang mesti diperhatikan pemerintah. Diketahui, Meiliana, warga Tanjung Balai, Sumatera Utara divonis 18 bulan penjara karena memprotes volume pengeras suara azan di lingkunganya. Ia dinilai melanggar pasal penodaan agama.
Zainut menganggap perlu ada peraturan yang dapat menjamin terbangunnya kehidupan yang damai, rukun dan harmonis antarelemen masyarakat. Pemerintah, khususnya Kemenag, harus membuat regulasi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Kata Zainut, regulasi yang dimaksud tidak boleh diskriminatif, dan harus mengatur dan melindungi semua umat beragama.
Zainut menjelaskan bahwa instruksi Instruksi Dirjen Bimas Kemenag No. Kep/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid juga cenderung lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Alasannya, karena tidak ada perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait instruksi Dirjen Bimas tersebut.
Lihat juga: MUI Minta Publik Pahami Kasus Meiliana Sebelum Komentar
Zainut mengatakan Instruksi Dirjen Bimas Islam itu juga sudah tidak relevan dengan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa setiap peraturan akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika ada peraturan yang lebih tinggi.
"Jadi menurut hemat saya, Kementerian Agama harus membuat peraturan perundangan yang lebih komprehensif," ucap Zainut.
Di sisi yang lain, Zainut juga berharap agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kasus yang terjadi pada Ibu Meiliana. Menurutnya, dalam sebuah masyarakat yang majemuk dibutuhkan kesadaran hidup bersama untuk saling menghomati, toleransi dan sikap empati satu dengan lainnya.
"Sehingga tidak timbul gesekan dan konflik di tengah-tengah masyarakat," ucap Zainut.
Lihat juga: JK: Azan Juga Wajib, Tapi Jangan Terlalu Keras Suaranya
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Syaefuddin mengunggah lima poin Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla lewat akun twitter pribadinya.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180827084204-20-325105/mui-sebut-kemenag-diskriminatif-soal-pengeras-suara-masjid
Quote:
Aturan Main Pengeras Suara di Masjid
7 Juni 2017
Ilustrasi pengeras suara Masjid. Getty Images/iStockphoto.
Beberapa negara meminimalisir penggunaan pengeras suara di masjid dengan berbagai alasan. Bagaimana dengan Indonesia?
tirto.id - Pengeras suara sering digunakan di berbagai tempat umum. Mulai dari bandara, terminal bus, stasiun, rumah sakit, gereja hingga masjid. Pengeras suara seperti speaker atau toa menjadi solusi dalam menyampaikan informasi di tempat-tempat umum tersebut. Akan tetapi, penggunaan pengeras suara dianggap menimbulkan polusi suara sehingga ada beberapa negara yang kini meminimalisir penggunaan pengeras suara.
Mesir salah satunya. Beberapa waktu lalu, menjelang Ramadan, Menteri Wakaf Mesir, Mohamed Gomaa mengeluarkan larangan agar tidak menggunakan pengeras suara di seluruh masjid saat tarawih selama bulan suci Ramadan. Menurutnya, upaya itu dilakukan agar umat lainnya dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan jauh dari suara bising akibat penggunaan pengeras suara dan juga menyebabkan polusi suara.
“Keputusan ini sesuai dengan syariah Islam dan tidak melanggar salah satu ajarannya,” kata Gomaa, seperti dikutip Agyptian Streets.
Menanggapi aturan itu, beberapa anggota parlemen meminta agar Gomaa dipanggil untuk menjelaskan terkait larangan penggunaan pengeras suara saat tarawih Ramadan. Salah satu anggota parlemen Mesir, Gamal Abbas mengungkapkan bahwa pengeras suara saat tarawih itu tak mengganggu tetapi malah dapat memulihkan jiwa manusia. Pihak gereja Koptik pun tak setuju dengan larangan tersebut.
Lain halnya dengan Nigeria. Pihak berwenang di wilayah Lagos tak segan-segan menutup 70 gereja, 20 masjid dan 10 hotel, pub dan kelab malam terkait suara bising yang ditimbulkan mulai dari nyanyian di gereja hingga azan masjid yang menggunakan pengeras suara. Keputusan itu tak lepas dari upaya kota Lagos untuk bebas dari suara kebisingan pada 2020.
Di negara yang mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, penggunaan pengeras suara juga dibatasi terutama di masjid. Pengeras suara luar atau eksternal bahkan dimatikan dan hanya diizinkan menggunakan speaker yang berada di dalam masjid kecuali untuk azan, salat Jumat, salat Ied dan salat minta hujan.
Artinya, kegiatan selain azan hingga salat minta hujan tak bisa menggunakan pengeras suara luar. Aturan ini diberlakukan karena suara yang timbul dari kegiatan masjid yang menggunakan pengeras suara menjadi tumpang tindih dengan masjid lainnya. Kementerian Arab Saudi menekankan agar adanya kesamaan waktu saat azan yang kemudian disosialisasi kepada para ulama di Arab Saudi.
Berbeda lagi dengan yang terjadi di Pakistan. Masjid-masjid di negara mayoritas Muslim itu seperti di Lahore dan kota-kota lainnya di Punjab sebagian besar berhenti menggunakan pengeras suara saat ceramah. Mengurangi ceramah menggunakan pengeras suara dilakukan karena adanya ujaran kebencian yang sering dilontarkan terhadap agama minoritas di wilayah tersebut.
Peningkatan sektarian di Punjab, provinsi terbesar di negara tersebut sudah pada tahap mengkhawatirkan sehingga pemerintah melakukan razia terhadap masjid-masjid yang menggunakan pengeras suara dan menyebar ujaran kebencian. Punjab yang berpenduduk sekitar 100 juta orang itu, secara historis sulit untuk mengekang berbagai kekerasan sektarian yang terjadi serta membendung ujaran kebencian dari para ulama-ulama Muslim Sunni garis keras yang kerap menyebut minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah sebagai kafir.
Masalah pengeras suara juga pernah terjadi di Indonesia. Tentu masih lekat di ingatan warga Tanjungbalai, Sumatera Utara terkait pembakaran Vihara dan Klenteng yang terjadi tahun lalu. Bermula saat salat Isya, Meliana seorang perempuan Tionghoa meminta agar pengurus masjid Al-Maksum untuk mengurangi volume pengeras suaranya. Hal itu memicu amarah warga. Amarah yang dibumbui dengan pesan provokasi lewat media sosial, berujung pada pembakaran Vihara dan Klenteng di wilayah tersebut.
Ada juga warga Banda Aceh yang memperkarakan soal pengeras suara masjid. Suara lantang dari berbagai masjid di Banda Aceh dirasa mengganggu terlebih suara rekaman pembacaan Alquran yang berlarut-larut. Meski kemudian ia mencabut tuntutannya tersebut. Pada 2012 silam, Boediono yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden Indonesia juga pernah meminta agar penggunaan pengeras suara di masjid diatur agar tidak terlalu keras sehingga tak mengganggu penduduk sekitar.
Jusuf Kalla juga angkat soal pengeras suara masjid. Ia mengungkapkan bahwa pemutaran kaset atau rekaman di masjid yang menggunakan pengeras suara menyebabkan polusi suara. "Permasalahannya yang ngaji cuma kaset dan memang kalau orang ngaji dapat pahala, tetapi kalau kaset yang diputar, dapat pahala tidak? Ini menjadi polusi suara," ujar Kalla.
Namun bagi mantan Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Hasyim Muzadi, sebaiknya pemerintah lebih fokus dalam mempersoalkan masalah penempatan pengeras suara masjid dibandingkan melarang pengajian dengan menggunakan rekaman kaset. Menurutnya, pengajian dengan menggunakan rekaman kaset adalah alternatif dalam menyampaikan syiar agama.
"Itu terserah pengurus masjid, mau menyetel pakai suara orang ataupun rekaman. Alternatif saja buat pengajian. Namun, yang jadi persoalan ini kalau sampai speaker mengganggu orang sekitar," kata Hasyim.
Setiap negara memang memiliki aturan mainnya sendiri terkait pengeras suara yang didasarkan pada alasan yang melatarbelakangi sehingga dikeluarkannya larangan tersebut. Di Indonesia, penggunaan pengeras suara dengan volume yang tinggi sudah menjadi perdebatan hangat. Bagi sebagian orang, pengeras suara tentu mengganggu terutama yang bermukim dekat masjid. Namun bagi sebagian lainnya itu sebagai penanda atau pengingat untuk beribadah.
Lalu bagaimana regulasi pengeras suara yang sesungguhnya? Pada 1978 Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama, mengeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola. Dalam surat yang ditandatangani Kafrawi, Dirjen Bimas Islam saat itu, terdapat sejumlah aturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid.
Pengguna pengeras suara harus terampil dan bukan hanya coba-coba atau masih dalam tahap belajar. Sehingga tidak menimbulkan suara bising atau berdengung yang dapat menimbulkan antipati atau anggapan tidak teraturnya suatu masjid. Berdasarkan tuntunan nabi, suara azan memang harus ditinggikan karena itu sebagai penanda salat sehingga penggunaan pengeras suara untuknya adalah tidak diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muazin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.
Instruksi tersebut juga menyatakan jika saat salat subuh, ashar, magrib dan isya boleh menggunakan pengeras suara. Sedangkan untuk salat dzuhur dan Jumat, semua doa, pengumuman, khotbah menggunakan pengeras suara ke dalam bukan ke luar. Begitupun saat takbir, tarhim dan Ramadan juga menggunakan pengeras suara ke dalam.
Sayangnya, instruksi soal pengeras suara yang ada dalam situs Kemenag itu hanya memberi pedoman dasar dalam menggunakan pengeras suara. Tidak ada sanksi yang tercantum dalam instrumen itu bagi masjid yang melanggar. Sehingga, jika merasa terganggu dengan pengeras suara, maka yang bisa dilakukan adalah membicarakannya secara kekeluargaan dengan pengelola masjid setempat dengan mengacu pada instruksi Kemenag tersebut.
https://tirto.id/aturan-main-pengeras-suara-di-masjid-cqbV?gclid=CjwKCAjw8ajcBRBSEiwAsSky_ccxUGMAxUnfq3ArAuOB8SR0TVKra2PYNvC9Sluoy0v567LnjMsSWBoCfoAQAvD_BwE
Siapa bilang Turis Asing risih dan tak suka bila mendengar adzan Sholat?
7 Juni 2017
Ilustrasi pengeras suara Masjid. Getty Images/iStockphoto.
Beberapa negara meminimalisir penggunaan pengeras suara di masjid dengan berbagai alasan. Bagaimana dengan Indonesia?
tirto.id - Pengeras suara sering digunakan di berbagai tempat umum. Mulai dari bandara, terminal bus, stasiun, rumah sakit, gereja hingga masjid. Pengeras suara seperti speaker atau toa menjadi solusi dalam menyampaikan informasi di tempat-tempat umum tersebut. Akan tetapi, penggunaan pengeras suara dianggap menimbulkan polusi suara sehingga ada beberapa negara yang kini meminimalisir penggunaan pengeras suara.
Mesir salah satunya. Beberapa waktu lalu, menjelang Ramadan, Menteri Wakaf Mesir, Mohamed Gomaa mengeluarkan larangan agar tidak menggunakan pengeras suara di seluruh masjid saat tarawih selama bulan suci Ramadan. Menurutnya, upaya itu dilakukan agar umat lainnya dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan jauh dari suara bising akibat penggunaan pengeras suara dan juga menyebabkan polusi suara.
“Keputusan ini sesuai dengan syariah Islam dan tidak melanggar salah satu ajarannya,” kata Gomaa, seperti dikutip Agyptian Streets.
Menanggapi aturan itu, beberapa anggota parlemen meminta agar Gomaa dipanggil untuk menjelaskan terkait larangan penggunaan pengeras suara saat tarawih Ramadan. Salah satu anggota parlemen Mesir, Gamal Abbas mengungkapkan bahwa pengeras suara saat tarawih itu tak mengganggu tetapi malah dapat memulihkan jiwa manusia. Pihak gereja Koptik pun tak setuju dengan larangan tersebut.
Lain halnya dengan Nigeria. Pihak berwenang di wilayah Lagos tak segan-segan menutup 70 gereja, 20 masjid dan 10 hotel, pub dan kelab malam terkait suara bising yang ditimbulkan mulai dari nyanyian di gereja hingga azan masjid yang menggunakan pengeras suara. Keputusan itu tak lepas dari upaya kota Lagos untuk bebas dari suara kebisingan pada 2020.
Di negara yang mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, penggunaan pengeras suara juga dibatasi terutama di masjid. Pengeras suara luar atau eksternal bahkan dimatikan dan hanya diizinkan menggunakan speaker yang berada di dalam masjid kecuali untuk azan, salat Jumat, salat Ied dan salat minta hujan.
Artinya, kegiatan selain azan hingga salat minta hujan tak bisa menggunakan pengeras suara luar. Aturan ini diberlakukan karena suara yang timbul dari kegiatan masjid yang menggunakan pengeras suara menjadi tumpang tindih dengan masjid lainnya. Kementerian Arab Saudi menekankan agar adanya kesamaan waktu saat azan yang kemudian disosialisasi kepada para ulama di Arab Saudi.
Berbeda lagi dengan yang terjadi di Pakistan. Masjid-masjid di negara mayoritas Muslim itu seperti di Lahore dan kota-kota lainnya di Punjab sebagian besar berhenti menggunakan pengeras suara saat ceramah. Mengurangi ceramah menggunakan pengeras suara dilakukan karena adanya ujaran kebencian yang sering dilontarkan terhadap agama minoritas di wilayah tersebut.
Peningkatan sektarian di Punjab, provinsi terbesar di negara tersebut sudah pada tahap mengkhawatirkan sehingga pemerintah melakukan razia terhadap masjid-masjid yang menggunakan pengeras suara dan menyebar ujaran kebencian. Punjab yang berpenduduk sekitar 100 juta orang itu, secara historis sulit untuk mengekang berbagai kekerasan sektarian yang terjadi serta membendung ujaran kebencian dari para ulama-ulama Muslim Sunni garis keras yang kerap menyebut minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah sebagai kafir.
Masalah pengeras suara juga pernah terjadi di Indonesia. Tentu masih lekat di ingatan warga Tanjungbalai, Sumatera Utara terkait pembakaran Vihara dan Klenteng yang terjadi tahun lalu. Bermula saat salat Isya, Meliana seorang perempuan Tionghoa meminta agar pengurus masjid Al-Maksum untuk mengurangi volume pengeras suaranya. Hal itu memicu amarah warga. Amarah yang dibumbui dengan pesan provokasi lewat media sosial, berujung pada pembakaran Vihara dan Klenteng di wilayah tersebut.
Ada juga warga Banda Aceh yang memperkarakan soal pengeras suara masjid. Suara lantang dari berbagai masjid di Banda Aceh dirasa mengganggu terlebih suara rekaman pembacaan Alquran yang berlarut-larut. Meski kemudian ia mencabut tuntutannya tersebut. Pada 2012 silam, Boediono yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden Indonesia juga pernah meminta agar penggunaan pengeras suara di masjid diatur agar tidak terlalu keras sehingga tak mengganggu penduduk sekitar.
Jusuf Kalla juga angkat soal pengeras suara masjid. Ia mengungkapkan bahwa pemutaran kaset atau rekaman di masjid yang menggunakan pengeras suara menyebabkan polusi suara. "Permasalahannya yang ngaji cuma kaset dan memang kalau orang ngaji dapat pahala, tetapi kalau kaset yang diputar, dapat pahala tidak? Ini menjadi polusi suara," ujar Kalla.
Namun bagi mantan Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Hasyim Muzadi, sebaiknya pemerintah lebih fokus dalam mempersoalkan masalah penempatan pengeras suara masjid dibandingkan melarang pengajian dengan menggunakan rekaman kaset. Menurutnya, pengajian dengan menggunakan rekaman kaset adalah alternatif dalam menyampaikan syiar agama.
"Itu terserah pengurus masjid, mau menyetel pakai suara orang ataupun rekaman. Alternatif saja buat pengajian. Namun, yang jadi persoalan ini kalau sampai speaker mengganggu orang sekitar," kata Hasyim.
Setiap negara memang memiliki aturan mainnya sendiri terkait pengeras suara yang didasarkan pada alasan yang melatarbelakangi sehingga dikeluarkannya larangan tersebut. Di Indonesia, penggunaan pengeras suara dengan volume yang tinggi sudah menjadi perdebatan hangat. Bagi sebagian orang, pengeras suara tentu mengganggu terutama yang bermukim dekat masjid. Namun bagi sebagian lainnya itu sebagai penanda atau pengingat untuk beribadah.
Lalu bagaimana regulasi pengeras suara yang sesungguhnya? Pada 1978 Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama, mengeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola. Dalam surat yang ditandatangani Kafrawi, Dirjen Bimas Islam saat itu, terdapat sejumlah aturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid.
Pengguna pengeras suara harus terampil dan bukan hanya coba-coba atau masih dalam tahap belajar. Sehingga tidak menimbulkan suara bising atau berdengung yang dapat menimbulkan antipati atau anggapan tidak teraturnya suatu masjid. Berdasarkan tuntunan nabi, suara azan memang harus ditinggikan karena itu sebagai penanda salat sehingga penggunaan pengeras suara untuknya adalah tidak diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muazin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.
Instruksi tersebut juga menyatakan jika saat salat subuh, ashar, magrib dan isya boleh menggunakan pengeras suara. Sedangkan untuk salat dzuhur dan Jumat, semua doa, pengumuman, khotbah menggunakan pengeras suara ke dalam bukan ke luar. Begitupun saat takbir, tarhim dan Ramadan juga menggunakan pengeras suara ke dalam.
Sayangnya, instruksi soal pengeras suara yang ada dalam situs Kemenag itu hanya memberi pedoman dasar dalam menggunakan pengeras suara. Tidak ada sanksi yang tercantum dalam instrumen itu bagi masjid yang melanggar. Sehingga, jika merasa terganggu dengan pengeras suara, maka yang bisa dilakukan adalah membicarakannya secara kekeluargaan dengan pengelola masjid setempat dengan mengacu pada instruksi Kemenag tersebut.
https://tirto.id/aturan-main-pengeras-suara-di-masjid-cqbV?gclid=CjwKCAjw8ajcBRBSEiwAsSky_ccxUGMAxUnfq3ArAuOB8SR0TVKra2PYNvC9Sluoy0v567LnjMsSWBoCfoAQAvD_BwE
Siapa bilang Turis Asing risih dan tak suka bila mendengar adzan Sholat?
MUI Serang:
Kemenag Terlalu Kecil Urusi Volume Pengeras Suara di Masjid
01 September 2018 12:30
Jakarta, Klikanggaran.com (01-09-2018) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang menolak permintaan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk mensosialisasikan kembali penggunaan pengeras suara di masjid sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B.3940/DJ.lll/HK.00.07/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
Menurut Ketua Umum MUI Kota Serang, K.H. Mahmudi, suara azan adalah panggilan suci Allah SWT yang suci, dapat mengusir syaithon di dalam hati manusia.
"Berani dikumpulkan umat Islam se-Indonesia, berapa persen yang tidak senang terhadap suara azan, hanya yang hatinya kerasukan syaithon," kata K.H. Mahmudi.
Kemudian, lanjut K.H Mahmudi, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kepada Bilal "Istanshit yaa Bilala", keraskan suaramu saat kamu azan, wahai Bilal. Lalu, Bilal naik di atas menara agar umat dapat mendengarkan suara azan.
Sekretaris MUI Kota Serang, Amas Tadjudin, menyampaikan, terlalu kecil bagi negara untuk mengurusi persoalan volume pengeras suara di masjid.
"Lebih baik negara lebih fokus dalam mengurusi hal-hal besar dan strategis yang berdampak pada rakyat banyak. Terlalu kecil negara semacam Kemenag harus mengurusi volume pengeras suara di masjid," kata Amas.
Banyak urusan-urusan besar dan strategis yang membutuhkan kehadiran negara untuk mengurusinya, lanjut Amas. Seperti urusan kemiskinan, mahalnya biasa pendidikan, masalah kesehatan, dan urusan pesantren yang jauh lebih penting diurus oleh Kemenag, ketimbang ngurusin TOA mesjid.
https://www.klikanggaran.com/peristiwa/mui-serang-kemenag-terlalu-kecil-urusi-volume-pengeras-suara-di-masjid.html
--------------------------------
Yang takut dan benci suara adzan, hanya setan ....
Adzan itu adalah panggilan dari Allah kepada umat manusia muslim untuk mengingat-Nya. Frquensi suara yang muncul dari kumandang adzan itu pun, ternyata punya keistimewaan tersendiri bila dibandingkan frequensi lagu misalnya.
Lalu mengapa ada sekelompok manusia yang merasa bisa mengatur-ngatur penyampaian adzan itu viapengeras suara di masjid, dengan mengartur volume suaranya segala. Emangnya sejak kapan seruan adzan dilantunkan dengan nada sama-samar atau pelan-pelan atau dengan suara lirih?
Analisa frekuensi azan dibandingkan dengan suara/musik biasa
racingnismo memberi reputasi
-3
3.9K
21
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan