JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Very Younevil mempertanyakan tujuan BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya mengajukan dana penyertaan modal daerah ( PMD) untuk memperbaiki jalan dan saluran drainase.

Very menilai, peruntukan dana itu tak sesuai dengan pekerjaan Food Station.

"Ini minta PMD-nya untuk perbaikan jalan dan drainase. Apakah itu kerjaan Food Station?" ujar Very, dalam rapat banggar, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

Anggota fraksi Partai Hanura itu menyampaikan, Food Station seharusnya bekerja mengendalikan harga-harga pangan dan kebutuhan pokok di Jakarta.

Very menyebut, DPRD DKI kemungkinan akan mempertimbangkan untuk menyetujui pemberian PMD jika dana itu digunakan untuk mengendalikan harga.

"Food Station ini seharusnya mengendalikan harga pokok di Jakarta. Kalau bisa Bapak menyampaikan bahwa Bapak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat DKI dengan membutuhkan dana Rp 250-Rp 300 miliar, kita akan pertimbangkan," kata Very.

Anggota Badan Anggaran lainnya, Nur Afni Sajim, juga menyampaikan hal serupa. Dia menyebut, sebaiknya perbaikan jalan dikerjakan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

"Pak Arief (dirut Food Station), kayaknya Bapak enggak perlu minta anggaran hanya untuk bangun jalan, Pak. PMD itu enggak perlu. Nanti biar saja urusan Pak Sekda memberikan anggaran itu kepada Bina Marga, biar Bina Marga yang selesaikan," ucap anggota fraksi Demokrat-PAN itu.

PT Food Station Tjipinang Jaya merupakan satu dari delapan BUMD yang mengajukan PMD. Food Station mengajukan PMD sebesar Rp 85 miliar untuk pembangunan jalan dan revitalisasi drainase di pasar induk.