JAKARTA – Mantan ketua umum Partai Golkar, Akbar Tanjung, tidak mempermasalahakan adanya gerakan deklarasi #2019GantiPresiden yang marak dilakukan beberapa hari ini. Namun dengan catatan, harus sesuai peraturan yang berlaku.

"Kalau memang mekanismenya dalam sistem konstitusi kita diperbolehkan, kenapa tidak? Tapi kan pada instansi yang terakhir kan yang memilih adalah rakyat," ujar Akbar saat berada di Menara 165, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa 28 Agustus 2018 malam.

Akbar menilai dalam konteks deklarasi #2019GantiPresiden seharusnya aparat penegak hukum tidak turun tangan. Sebab, ia memandang secara fisik gerakan tersebut merupakan bentuk dari negara demokrasi.

"Dalam konteks itu menurut saya tidak ada alasan aparat kemanan untuk melakukan langkah tindakan untuk menolak, apalagi melakukan gerakan secara fisik untuk, karena kita kan negara demokrasi. Negara demokrasi kan mekanisme penetapan presiden sudah diatur olah konstitusi," papar dia.

Meskipun ada gerakan #2019GantiPresiden yang digagas politikus PKS, Mardani Ali Sera, dia menegaskan lagi bahwa nantinya pemilihan presiden akan tetap ditentukan rakyat.

"Proses pergantian presiden itu bisa diartikan presiden yang sudah terpilih masih terpilih kembali, karena memang dimungkinkan sampai dua kali. Tapi kalau memang masyarakat menghendaki presiden baru, ya tentu masyarakat memilih yang baru. Yang lama tidak lagi dipilih. Kita anggap itu sesuatu yang normal. Tidak usah kita besar-besarkan," ujarnya.

sumber

Akbar beda sama Ngabalin.
Ngabalin beda sama Akbar.