JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta mengkritik tingginya penyertaan modal (PMD) bagi BUMD DKI Jakarta yang akan dianggarkan di APBD Perubahan 2018. Salah satu program yang diajukan BUMD untuk dikerjakan yakni pembangunan rumah DP Rp 0.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Pantas Nainggolan mengatakan, PMD itu seperti manipulasi. Sebab, salah satu pos anggaran PMD digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 yang seharusnya dilakukan SKPD terkait.

"Ini sebuah manipulasi, akal-akalan. Karena pemerintah tidak mungkin menjual asetnya maka diberikan ke BUMD-BUMD," kata Pantas dalam rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (28/8/2018).

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya meminta anggaran Rp 1 triliun untuk mewujudkan program rumah susun (rusun) DP Rp 0. Jakpro meminta Rp 531 miliar untuk pembangunan tower rusun di Depo LRT Kelapa Gadung dan di Jalan Yos Sudarso. Sebagian rusun yang dibangun juga akan dijual secara komersial.

Di sisi lain, anggaran pembangunan tiga rusun lewat APBD 2018 dicoret karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Total pembangunan tiga rusun itu Rp 712 miliar. Rincinannya, pembangunan Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng sebesar Rp 361 miliar, Rusun PIK Pulogadung sebesar Rp 188 miliar, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat sebesar Rp 162 miliar.

Dengan itu, maka Pemprov DKI tidak memiliki rusun baru pada tahun 2018.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yusmada Faizal mengatakan anggaran pembangunan tiga rusun yang tersisa itu bakal dialihkan untuk pembiayaan subsidi uang muka program rumah DP Rp 0.

"Ini biaya bantuan pembiayaan perumahan. Buat bantuan yang DP Rp 0 itu. Di APBD-P biaya bantuan itu dianggarkan Rp 717 miliar," kata Yusmada.