Jakarta - Sekjen PKB sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyebut hashtag ganti presiden pernah dipakai di Suriah. Istilah itu pun, disebutnya, membuat kacau keadaan di negara tersebut.

"Hashtag itu pernah dipakai di Suriah. Kenapa Suriah kacau, itu karena pakai hashtag itu ganti presiden, dan ganti presiden itu maknanya macam-macam. Jadi saya kira memang bagus sudah kalau pasangan calon di sebelah mengganti hashtag itu," kata Karding saat menanggapi niat Gerindra mengganti #2019GantiPresiden menjadi #2019PrabowoPresiden.

Hal tersebut dia sampaikan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018). Karding menyebut hashtagserupa #2019GantiPresiden ada sejak 2011 di Suriah dan menjadi salah satu alasan kacaunya negara itu.


"Oh iya, itu terjadi di Suriah tahun 2011 dan kenapa Suriah kacau, salah satu faktornya adalah hashtag ini dikapitalisasi, lalu kelompok yang ingin mendirikan khilafah mengkapitalisasi itu sehingga terjadi seperti Suriah hari ini," ucapnya.

Karding menyebut koalisi Jokowi memiliki cara tersendiri untuk melawan gerakan #2019GantiPresiden itu. Ia juga tidak mengungkap secara detail cara atau strategi koalisi Jokowi untuk melawan gerakan #2019GantiPresiden.

Gerakan #2019GantiPresiden dinilai kubu Jokowi tidak memiliki hal yang positif untuk rakyat. Hal tersebut lantaran dalam hashtagitu tertulis ganti presiden, yang notabene presiden merupakan simbol negara.

"Kita lebih khawatir kepada rakyat, jangan sampai bentrok. Hashtag itu nggak memberi kenyang, hashtag itu tidak memberi rakyat Indonesia lebih baik ke depan," ungkap Karding.

Lebih lanjut, lewat pesan singkat, Karding khawatir gerakan #2019GantiPresiden akan berdampak chaos karena adanya banyak penolakan di masyarakat yang berujung kisruh di beberapa daerah. Ia mengatakan masyarakat Indonesia sudah sepakat untuk menjaga jalannya pilpres dengan aman dan damai.

"Satu-satunya kekhawatiran kita adalah di tingkat arus bawah terjadi chaos karena penolakan terhadap hashtag itu yang dibarengi dengan gerakan politik oleh beberapa orang itu cukup kuat penolakannya dan itu yang kita khawatir masyarakat chaos, terbelah, dan akhirnya mengganggu stabilitas keamanan kita," jelas Karding.(elz/elz)