Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan kondisi utang disebabkan utang masa lalu sangat lah tidak elegan. Terlebih menjadi fokus adalah bagaimana pemerintah saat ini mampu menyelesaikan permasalahan sebelumnya.

"Ya kan (utang) gabungan. Apapun itu terima dong. Tidak bisa kita menyalahkan masa lalu. Oh MPR yang selalu salah tidak bisa dong. Kewajiban pemerintah sekarang untuk menyelesaikan," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (20/8).

Dia menambahkan, jumlah utang jatuh tempo pada 2019 terlalu besar. Bahkan jumlah itu hampir menyamai anggaran infrastruktur pada RAPBN 2019 sebesar Rp 420,5 triliun. Untuk itu, dirinya meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo.

"Hati-hati jelaskan seterang-terangnya kepada Pak Presiden (Jokowi). Infrastruktur sudah ditunda banyak. Padahal itu program andalan pak presiden. Artinya ada masalah kan? Ada 500 item tidak boleh impor, dikurangi. Itu tandanya ada masalah justru itu jangan menyesatkan, sampaikan apa adanya," bebernya.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menanggapi tudingan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengkritik keras terkait pengelolaan utang pemerintahan Jokowi-JK. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah selama ini melakukan pengelolaan utang dengan normal sama seperti yang dilakukan oleh negara lain.

Kalau dari sisi pengelolaan utang secara keseluruhan adalah suatu normal. Dari zaman semenjak krisis ekonomi yang tahun 1997-1998 kemudian muncul terbitnya SBN. Untuk rekapitalisasi perbankan itu, pengelolaan sebagian pembayaran cicilan, sebagian role over itu adalah suatu yang normal dilakukan di semua negara," ujar Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8).

Sri Mulyani juga mengatakan, pengelolaan utang seharusnya tidak hanya disoroti mengenai pembayaran yang akan jatuh tempo. Dia meminta semua pihak melihat secara keseluruhan bagaimana kondisi dan pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah sejauh ini.

Sebelumnya, melalui akun Facebook resminya, Sri Mulyani mengatakan pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.

Sementara itu, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?

Karena Ketua MPR menggunakan perbandingan, mari kita bandingkan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%.

Bahkan di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?

Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

(mdk/azz)

http://m.merdeka.com/amp/uang/zulkifli-hasan-soal-utang-ri-kita-tidak-bisa-menyalahkan-masa-lalu.html

kodok ga pernah dan ga boleh salah...kebaikkan nastak menular ke tante sri