Waspadai Penyalahgunaan Dana Bansos Di Tahun Politik


RMOL. Kenaikan anggaran bantuan sosial (bansos) hingga Rp 381 triliun dalam Rancangan APBN 2019 menimbulkan beberapa spekulasi.

Pemerintah beranggapan dengan dana bansos yang besar akan menekan angka kemiskinan. Berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik yang menempatkan jika pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan hingga 9,82 persen, sehingga kenaikan dana bansos dianggap tepat untuk mengatasi kemiskinan.

"Namun permasalahan paling mendasar dari kemiskinan adalah faktor ekonomi. Pada kenyataannya pemerintah selalu gagal mewujudkan target ekonomi sebagaimana janji kampanye di tahun 2014 yang lalu," jelas pengamat politik Jajat Nurjaman kepada wartawan, Senin (20/8).

Kedua, kenaikan jumlah dana bansos hingga 31,9 persen dibandingkan tahun 2018 yang hanya Rp 287 triliun, sebab tahun 2019 adalah tahun politik. Sebagai calon petahana memanfaatkan dana bansos untuk pencitraan sebagaimana yang diungkapkan Mensos Idrus Marham tentang pahala yang dianalogikan dengan memilih kembali Jokowi sebagai bentuk kepanikan pemerintah.

"Seharusnya dengan menunjukkan hasil kinerjanya selama berkuasa sudah dapat dijadikan argumen untuk menarik simpati masyarakat," ujar Jajat.

Dia menambahkan, meski pemerintah terus meningkakan dana bansos tidak akan bernilai lebih di mata masyarakat. Pasalnya, kinerja pemerintah lah yang menjadi patokan, terutama soal kondisi harga-harga bahan pokok, pencabutan subsidi dan lainnya.

Jika mengandalkan dana subsidi untuk menarik simpati masyarakat adalah keliru karena rakyat juga sudah pandai dalam menilai termasuk asal-usul dana bansos tersebut.

"Di tahun politik 2019, kenaikan dana bansos perlu dicermati oleh penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu. Karena tanpa ada pengawasan ketat permasalahan yang ditimbulkan adalah bukan hanya tepat sasaran atau tidak namun dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan kampanye juga harus di waspadai," tutup Jajat yang juga direktur eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID). [wah]

https://politik.rmol.co/read/2018/08/20/353232/Waspadai-Penyalahgunaan-Dana-Bansos-Di-Tahun-Politik-


jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mencurigai peningkatan dana bantuan sosial (bansos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 akan digunakan untuk kampanye duet Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Arief mengatakan, Jokowi -panggilan beken Joko Widodo- sebagai calon presiden petahana tentang tak mau kalah.

Kecurigaan Arief juga didasari pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham beberapa waktu lalu yang menyebut rakyat hendaknya kembali memilih Jokowi karena dana bansos dinaikkan. "Jika tujuan Idrus Marham meningkatnya anggaran bansos yang hingga 100 persen dengan harapan bisa meningkatkan elektabilitas Joko Widodo, patut dicurigai kalau dana bansos 2019 akan digunakan untuk kampanye pasangan Joko Widodo- Maruf Amin pada Pilpres 2019," ucap Arief, Minggu (19/8).

Merujuk RAPBN 2019 beserta nota keuangannya yang diserahkan Presiden Jokowi ke DPR Kamis lalu (16/8), pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi lebih dari Rp 30 triliun. Padahal, sebelumnya program bansos di Kementerian Sosial itu hanya sekitar Rp 17 triliun.

Arief pun mengingatkan masyarakat harus paham akan adanya potensi dan upaya penyelewengan dana Bansos 2019 untuk kepentingan politik di pemilu mendatang. Oleh karena itu Arief meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memelototi penggunaan dana bansos tahun depan.

"KPK terutama harus bisa mengawasi dengan ketat pengunaan dana bansos 2019 untuk kepentingan kampanye pasangan Joko Widodo - Maruf Amin. Apalagi Idrus Marham tergolong tokoh yang cukup lihai dalam upaya simsalambim dana-dana anggaran APBN," kata anak buah Prabowo di Gerindra itu.(fat/jpnn)


https://m.jpnn.com/news/gerindra-curigai-kenaikan-bansos-demi-pemenangan-jokowi


ayo tak, dijilat bool junjungan