Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partai koalisi tak pernah mengumumkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang bakal mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Tidak pernah [mengumumkan] karena itu ranah Presiden Jokowi," kata Hasto di Istana Negara, Rabu (15/8).

Pernyataan itu disampaikan Hasto menyikapi pernyataan Mahfud MD, pernah dihubungi sejumlah pihak seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengenai namanya final menjadi cawapres Jokowi.


Romahurmuziy diketahui hanya melempar pernyataan bahwa calon pendamping Jokowi berinisial M. Dia tidak menyebut nama Mahfud MD.

Sebelum pengumuman resmi oleh Presiden Jokowi, sejumlah persiapan telah dilakukan Mahfud mulai dari menjahit baju putih hingga menyerahkan data tidak pailit ke Pengadilan Negeri Sleman.

Tetapi, pada akhirnya, Jokowi menyatakan setelah atas pertimbangan dan persetujuan seluruh partai pendukung, dirinya memilih Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya tahun depan.

Hasto mengatakan Jokowi memang meminta sejumlah orang bersiap. Hal itu dianggap perlu sebab perlu banyak opsi sebelum menentukan pemimpin negara.

"Kemudian ada plus minus setiap calon itu sejak awal disadari tapi ini satu kesatuan, Presidennya Pak Jokowi dan wakil presiden membantu tugas," ucapnya.

Oleh sebab itu, ia turut membantah tudingan Mahfud mengenai permintaan Ma'ruf Amin kepada Nadhlatul Ulama mengenai ancaman kepada Jokowi.

"Enggak ada ancam mengancam, apalagi lihat sosok Kiai Maruf itu pengayom. Beliau selama satu tahun bersama Pak Mahfud MD di BPIP," tuturnya.

Dalam acara diskusi di TVOne, Mahfud membongkar cerita dibalik kegagalannya mendampingi Jokowi. Kata Mahfud, berdasarkan cerita dari Muhaimin, pada Rabu (8/8) atau satu hari sebelum pengumuman cawapres Jokowi, ada pertemuan di Kantor PBNU antara Kiai Ma'ruf Amin, Ketua PBNU Said Aqil Siroj, dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar.

"Terus saya tanya gimana tuh main ancam-ancam? Itu yang nyuruh kiai Ma'ruf," kata Mahfud menirukan pengakuan Muhaimin.

PBNU sebelumnya menyatakan tidak bertanggung jawab secara moral atas pemerintahan ini jika bukan kader NU yang diambil menjadi cawapres. Tak hanya itu, PBNU juga berulang kali menyatakan Mahfud MD bukan kader mereka.

Hasto mengatakan tindakan Mahfud itu sangat manusiawi. Tapi, Hasto mengatakan publik harus melihat dari sisi mekanisme penunjukkan Cawapres oleh Jokowi.

"Sebelum Pak Jokowi mengumumkan kan itu harus didahului dengan pertemuan para ketua umum. Ini lah yang sering kali tidak dilihat. Akan jadi persoalan kecuali sudah ditetapkan sebagai calon kemudian dibatalkan," kata Hasto.

Dia menambahkan saat itu belum ada soal penetapan cawapres.

bull protocol