JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mempertanyakan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) DKI yang berencana meminta penyertaan modal daerah ( PMD) sampai Rp 1 triliun dari APBD-P 2018.

Padahal, kata Bestari, Pemprov DKI bersikeras tidak memberikan PMD kepada BUMD pada pembahasan APBD 2018.

"Bukannya BUMD disuruh mandiri? Kok ini minta PMD sampai Rp 1 triliun?" ujar Bestari, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (14/8/2018).

Bestari mengingatkan, pada pembahasan anggaran sebelumnya, BUMD yang mendapatkan PMD hanya yang berkaitan dengan Asian Games saja.

BUMD lain yang mengajukan PMD, tidak diberikan oleh Pemprov DKI. Alasannya, untuk menjadikan BUMD lebih profesional dalam mengembangkan bisnisnya.

Dalam rapat usulan PMD di Komisi C DPRD DKI kemarin, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya meminta anggaran Rp 1 triliun untuk mewujudkan program rumah susun (rusun) DP Rp 0.

Bestari mengatakan, seharusnya dua BUMD itu mencari sumber dana lain di luar APBD.

"Kalau untuk pengembangan usaha, ya BUMD pinjam di bank dong. Ngapain pakai APBD? Mau bebas bunga doang," kata Bestari.

Apalagi, BUMD juga akan mendapat untung dalam pembangunan rusun DP Rp 0 nanti. Khususnya, dari unit rusun yang memang dijual untuk komersil.

Bestari menduga, dua BUMD ini juga tidak yakin program DP Rp 0 akan memberi mereka keuntungan.

"BUMD yakin enggak ini bakal untung? Kalau yakin ya pinjam tuh ke bank," ujar dia.

Program rusun DP Rp 0 merupakan salah satu program unggulan Gubernur Anies Baswedan. Proyek percontohan rusun DP Rp 0 tengah dibangun oleh PD Sarana Jaya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Namun, hingga saat ini, Pemprov DKI masih belum membuat dasar hukum agar program itu bisa diakses masyarakat.