Jakarta, CNN Indonesia ‐‐ Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyebut Ketua Umum Partai Gerindra telah mengkhianati komitmen koalisi dengan cara memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019. Namun Andi menyebut Demokrat dapat memahami sikap khianat Prabowo tersebut.

"Prabowo terpaksa mengkhianati komitmen untuk menang seperti saat pertama kali bertemu Demokrat sebulan lalu. Partai Demokrat. Sayangnya alasan pengkhianatan yang menyangkut persoalan hidupnya itu dikemukakan jelang akhir pendaftaran. Ini soal aib yang tak perlu kami jelaskan," kicau Andi di akun twitternya @AndiArief__.

Dalam kicau sebelumnya Andi menjelaskan bahwa Demokrat menolak Sandiaga menjadi cawapres Prabowo karena baik Prabowo maupun Sandi sama-sama berasal dari Partai Gerindra. Fakta itu disebut Andi melanggar etik koalisi.

Lihat juga:

Prabowo Pilih Sandi, Demokrat di Simpang Jalan Pilpres 2019

Selain itu, Andi mengatakan partainya pun belum bisa menerima penjelasan dari Prabowo yang tidak memilih Agus Harimurti Yudhoyono karena ada PAN dan PKS menolak.

Andi menulis kicauan itu sebelum SBY bertemu Prabowo kembali bertemu kemarin malam. Andi pun mengatakan partainya masih membuka dua opsi bagi Prabowo untuk memulihkan koalisi. 

Opsi pertama adalah kembali ke komitmen atau janji Prabowo yang meminta AHY cawapres karena faktor elektabilitas. Opsi kedua mencari figur alternatif untuk dibicarakan bersama dengan mempertimbangkan kemungkinan mengalahkan Jokowi-Ma'ruf Amien.

Dua opsi tersebut tak digubris Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu tetap mendeklarasikan Sandi sebagai cawapresnya. Pukul 00.00 WIB, Andi melanjutkan kicaunya dengan menyatakan bahwa Demokrat tak lagi berkoalisi dengan Prabowo di Pilpres 2019.

Lihat juga:

Demokrat akan Dukung Salah Satu Paslon Demi Pilpres 2024

"Penyebabnya karena Pak Prabowo mengkhianati kehendak dan janjinya di dua hari menjelang 10 Agustus 2018. Jenderal Kardus belum berubah, dia masih seperti yang dulu," tulis Andi.

Andi mengatakan Demokrat tak mempersoalkan penghianatan Prabowo itu. Dia menyebut langkah itu terpaksa ditempuh Prabowo karena menyangkut keadaan hidupnnya. Namun, Andi menegaskan bahwa Demokrat tetap harus mengambil langkah untuk tidak bersama Gerindra.

Di kicau penutupnya Andi mengatakan Demokrat tetap mendoakan Prabowo meski tak lagi berkoalisi. Hanya saja Andi menitipkan sebuah pesan. 

"Siapapun yang memiliki masalah cukup besar dalam hidup terutama soal ekonomi, sebaiknya jangan berpolitik. Karena akan memicu penghianatan," kata Andi.

Lihat juga:

Demokrat: Elektabilitas Sandiaga Rendah

Demokrat sendiri pada hari ini akan menggelar rapat Majelis Tinggi untuk menyikapi perkembangan Pilpres 2019. Namun Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan apakah akan berbalik mendukung kubu Jokowi usai deklarasi Prabowo-Sandiaga.

"Saya belum tahu persisnya, tapi yang melakukan komunikasi politik kan tingkat tinggi, ada waketum, sekjen. Sampai hari ini kita belum ada update ada komunikasi dengan pihak istana atau tidak," katanya.
[URL=Jakarta, CNN Indonesia ‐‐ Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyebut Ketua Umum Partai Gerindra telah mengkhianati komitmen koalisi dengan cara memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019. Namun Andi menyebut Demokrat dapat memahami sikap khianat Prabowo tersebut.

"Prabowo terpaksa mengkhianati komitmen untuk menang seperti saat pertama kali bertemu Demokrat sebulan lalu. Partai Demokrat. Sayangnya alasan pengkhianatan yang menyangkut persoalan hidupnya itu dikemukakan jelang akhir pendaftaran. Ini soal aib yang tak perlu kami jelaskan," kicau Andi di akun twitternya @AndiArief__.

Dalam kicau sebelumnya Andi menjelaskan bahwa Demokrat menolak Sandiaga menjadi cawapres Prabowo karena baik Prabowo maupun Sandi sama-sama berasal dari Partai Gerindra. Fakta itu disebut Andi melanggar etik koalisi.

Lihat juga:

Prabowo Pilih Sandi, Demokrat di Simpang Jalan Pilpres 2019

Selain itu, Andi mengatakan partainya pun belum bisa menerima penjelasan dari Prabowo yang tidak memilih Agus Harimurti Yudhoyono karena ada PAN dan PKS menolak.

Andi menulis kicauan itu sebelum SBY bertemu Prabowo kembali bertemu kemarin malam. Andi pun mengatakan partainya masih membuka dua opsi bagi Prabowo untuk memulihkan koalisi. 

Opsi pertama adalah kembali ke komitmen atau janji Prabowo yang meminta AHY cawapres karena faktor elektabilitas. Opsi kedua mencari figur alternatif untuk dibicarakan bersama dengan mempertimbangkan kemungkinan mengalahkan Jokowi-Ma'ruf Amien.

Dua opsi tersebut tak digubris Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu tetap mendeklarasikan Sandi sebagai cawapresnya. Pukul 00.00 WIB, Andi melanjutkan kicaunya dengan menyatakan bahwa Demokrat tak lagi berkoalisi dengan Prabowo di Pilpres 2019.

Lihat juga:

Demokrat akan Dukung Salah Satu Paslon Demi Pilpres 2024

"Penyebabnya karena Pak Prabowo mengkhianati kehendak dan janjinya di dua hari menjelang 10 Agustus 2018. Jenderal Kardus belum berubah, dia masih seperti yang dulu," tulis Andi.

Andi mengatakan Demokrat tak mempersoalkan penghianatan Prabowo itu. Dia menyebut langkah itu terpaksa ditempuh Prabowo karena menyangkut keadaan hidupnnya. Namun, Andi menegaskan bahwa Demokrat tetap harus mengambil langkah untuk tidak bersama Gerindra.

Di kicau penutupnya Andi mengatakan Demokrat tetap mendoakan Prabowo meski tak lagi berkoalisi. Hanya saja Andi menitipkan sebuah pesan. 

"Siapapun yang memiliki masalah cukup besar dalam hidup terutama soal ekonomi, sebaiknya jangan berpolitik. Karena akan memicu penghianatan," kata Andi.

Lihat juga:

Demokrat: Elektabilitas Sandiaga Rendah

Demokrat sendiri pada hari ini akan menggelar rapat Majelis Tinggi untuk menyikapi perkembangan Pilpres 2019. Namun Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan apakah akan berbalik mendukung kubu Jokowi usai deklarasi Prabowo-Sandiaga.

"Saya belum tahu persisnya, tapi yang melakukan komunikasi politik kan tingkat tinggi, ada waketum, sekjen. Sampai hari ini kita belum ada update ada komunikasi dengan pihak istana atau tidak," katanya.]sumber[/URL]