BINJAI - Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Binjai terus mendalami dugaan penyelewengan dana hibah untuk 61 organisasi kepemudaan (OKP) se-Kota Binjai.

Pascamemeriksa Ketua KNPI, penyidik telah memeriksa sejumlah Ketua-ketua OKP, Rabu (8/8/2018)

"Sudah datang tadi orang itu kita periksa, ada beberapa ketua-ketua OKP. Ada sekitar 5 Ketua OKP, dari OKP Muhammadiyah.
Pihak Dispora belum ada kami periksa, kemungkinan Kamis (9/8/2018)," kata Kanit Tipikor Polres Binjai, Iptu Irvan Pane.

Saat ini penyidik sedang fokus mendalami dasar dan payung hukum Ketua KNPI Binjai membagi-bagikan dana hibah yang bersumber dari Dispora Binjai. Tersirat ada dugaan semena-mena membagikan dana hibah ke 61 OKP se-Kota Binjai.

"Kita juga masih dalami mekanisme pembagian dia (Ketua KNPI Binjai), kita mau lihat apa payung hukum dia membagi-bagikan dana itu, apa seenaknya saja membagikan kita gak tahu juga. Rp 7,2 juta itu apa alasan dia membagi-bagikan," ujar Iptu Irvan Pane

"Hasil pemeriksaan ketua-ketua OKP itu mengaku menerima sama menerima Rp 7,2 juta, dicairkan dua kali waktu Rp 3,6 juta," ungkapnya.

Kanit Tipikor ini menegaskan bahwa kasus ini serius ditangani ketika dikaitkan dugaan kasus berhenti di tengah jalan. "Siapa bilang berhenti? Tadi kan masih lanjut kita periksa semua. Ini masih panjang. Kalau nanti ada perkembangan lanjut kan ketahuan itu semua," tegasnya.

Dijelaskannya, penyidik Tipikor Polres Binjai melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi-saksi dari kalangan OKP dan Dispora Kota Binjai pada Rabu (8/8). Pemeriksaan terhadap pegawai Dispora dilakukan untuk mengetahui data pasti OKP dan jumlah dana yang disalurkan untuk 61 OKP.

"Akan ada pemeriksaan lanjutan kalangan OKP dan Dispora. Tapi enggak bisa sekaligus (pemeriksaan). Pengusulan juga banyak dari OKP. Kita harus kumpulkan bukti-bukti yang menurut keterangan dia (Arif), itu diserahkan (ke semua yang berhak menerima)," kata Irvan Pane.

Menurut Irvan, pegawai Dispora dipanggil penyidik guna mengetahui aliran dana kepada OKP tersebut. Apakah dialirkan ke semua OKP yang fiktif atau jelas adanya.

"Kita minta saja agar rekan-rekan media mendoakannya. Agar perkara ini naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan," katanya.

Kapolres Binjai, AKBP Donald Simanjuntak juga telah berjanji, penyidik Tipikor bakal serius dan konsisten dalam melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan dana hibah untuk OKP tersebut. Janji ini bukti Polres tak pandang bulu meski Ketua KNPI Kota Binjai, Arif Rahman Nasution disebut-sebut kemanakan Wali Kota Binjai H Muhammad Idaham.

"Kami bekerja secara profesional saja. Tidak akan terpengaruh dengan adanya intervensi pihak tertentu," jelas Donald.

‎"Kami akan periksa siapa saja yang terlibat menerima dana hibah yang berasal dari dana negara itu. Kami tidak main-main dalam mengungkapnya (penyelidikan)," tegas Kapolres.

Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana pembinaan OKP yang disalurkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Binjai ditangani Mapolres Binjai. Buktinya, ‎KNPI Kota Binjai diduga melakukan penyunatan aliran dana senilai Rp 400 ribu, ke setiap pencairan dana pembinaan tersebut.

Foto : Ketua KNPI Kota Binjai, Arief Rahman Nasution memenuhi panggilan penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Binjai, Kamis (2/8) pukul 10.00 WIB. Dia diambil keterangannya oleh penyidik hingga 5 jam.

(dyk/tribun-medan.com)

http://medan.tribunnews.com/2018/08/...umnya?page=all
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadi preman ormas/okp sumut paling nikmat lae, senikmat fantat boru yang dihidangkan panas2 bersama sabu

Pajak tak bayar, malak proyek negara yang dibiayai duit pajak, malak WNI, dan kebal hukum pula

Ga usah jauh2, lihat saja korupsi dana bansos mantan gubsu yang barusan, si gatot, 280 an ormas okp preman dapat jatah dari korupsi

https://bataranews.com/2015/10/20/da...-bansos-sumut/

https://www.kabarhukum.com/2015/07/31/4799/

https://tirto.id/modus-modus-operand...ana-hibah-chWR

Bahkan semua pemimpin ormas okp sumut yang dipanggil KPK waktu kasus gatot, TIDAK HADIR DAN POLISI MEDAN TIDAK MAU BERTINDAK

Kasus ini ujung ujungnya juga bakal.............................BRANI BRAPA ?!

Petisi Sumut Produsen Sampah Pengkhianat Negri Terbaik dan Terbesar