Partai Demokrat menanggapi pernyataan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang turut mendorong agar parpol koalisi Prabowo memperjuangkan cawapres hasil rekomendasi ijtima ulama GNPF Ulama. Rekomendasi yang diusulkan yaitu pasangan Prabowo-Ustaz Abdul Somad atau Prabowo-Salim Segaf Al Jufri.

Menanggapi hal itu, Kadiv Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, PA 212 tidak perlu merasa besar dan mengeksklusifkan diri sebagai organisasi terbesar di republik Indonesia.

“Jadi kita semua harus membangun sikap saling menghargai, saling menghormati dan membuang sikap saling menjegal. Biarkan politik ini diurus oleh partai politik. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu, itu pernyataan pribadi yang cenderung akan membuat situasi tidak kondusif di kancah politik kita,” kata Ferdinand saat dihubungi, Jumat (3/8).

Ferdinand menyarankan, semua pihak termasuk PA 212 sebaiknya menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan menghargai. Demokrat menilai PA 212 tidak perlu bersikap keras dengan mendorong seseorang dengan cara menjatuhkan orang lain.

“Tidak perlu untuk naik harus menginjak, tidak elok seperti itu. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu kalau pun benar adanya, tidak perlu disampaikan. Ya kita hormati saja pilihan (cawapres) Pak Prabowo. Tidak perlu memaksa-maksa siapa pun untuk memilih siapa pun,” tegas Ferdinand.

Menurut dia, sikap Partai Demokrat sudah sangat bijak. Sesuai dengan pernyataan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyerahkan sepenuhnya keputusan cawapres kepada capresnya, Prabowo Subianto.

“Saya kira Demokrat sudah cukup bijaksana ya bahwa Pak SBY menyatakan (cawapres) menyerahkan ke Pak Prabowo. Jadi PA 212 juga harusnya bersikap bijaksana juga, menyerahkan sepenuhnya ke Pak Prabowo. Tidak usah menutup nutup pintu atau apa pun,” tuturnya.

Meski begitu, lanjut Ferdinand, partai koalisi pasti mengakomodir terhadap usulan dan rekomendasi yang disampaikan oleh PA 212.
Namun, kata dia, PA 212 tidak boleh memaksakan kehendak. Sebab, pemilu adalah hajat bagi partai politik.

“Kalau menjadi PA 212 yang memutuskan harus bagaimana dan harus apa, ya tidak boleh juga dong. Ini kan hajatnya partai politik, urusan partai politik, PA 212 boleh memberikan usulan, rekomendasi, tetapi tidak boleh memaksakan itu sebagai sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Enggak bisa,” tutup Ferdinand.

https://kumparan.com/@kumparannews/d...31110790559297


bolehlah.... beda sama wowok yang nurut