Jakarta: Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dinilai telah merenggut kegembiraan berdemokrasi. Peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan sebagian partai politik.


'Kegembiraan berdemokrasi dirampas dengan adanya PT 20 persen, disadari atau tidak,' ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi publik Hapus Ambang Batas Nyapres: Darurat Demokrasi, Darurat Konstitusi, di Aula KH. Ahmad Dahlan, Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Juli 2018.


Menurut Dahnil, presidential threshold dapat membangkrutkan partai politik tertentu. Bahkan, peraturan tersebut dinilai bakal memberikan dampak peningkatan elektoral buat beberapa partai politik.


Karena itu, ia menilai Indonesia akan mengalami darurat demokrasi dan darurat konstitusi, jika peraturan tersebut tak dihapuskan.


'Sadar atau tidak deparpolisasi akan terjadi di masyarakat. Ibarat jika makan di warung makan, namun hanya dipaksa makan yang dimasak oleh koki,' tuturnya.


Sementara itu, Direktur Perludem Titi Anggraini mengatakan presidential threshold untuk Pilpres 2019 dapat melemahkan demokrasi. Peraturan itu dinilai membatasi masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya.


'Padahal demokasi yang sehat adalah demokrasi yang memberikan tawaran dan keragaman pilihan tanpa pemaksaan aturan yang kemudian menyulitkan kehadiran kontestasi di dalam praktik pemilu kita,' tutur Titi.


Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa menghadirkan persaingan sehat dengan tidak membatasi setiap partai politik mengusung calon presiden.


'Tetapi melalui proses yang mestinya alamiah, dan terjadi dengan tidak mengabaikan hak politik parpol untuk mengusung calon dan hak warga negara untuk mendapatkan pilihan kandidat yang lebih beragam,' pungkas dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...n-berdemokrasi

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Ngabalin: Ijtima Ulama Biasanya Sodorkan Kriteria Pemimpin Bukan Nama

- Jokowi Jamu Makan Malam Sekjen Parpol

- Prabowo Bahas Capres Malam Ini