Arsip Keamanan Nasional kembali menjadi sorotan publik Indonesia setelah institusi itu merilis dokumen rahasia mengenai hubungan dekat pemerintahan Amerika Serikat dengan mantan Presiden Soeharto baru-baru ini. (Reuters)

Jakarta, CNN Indonesia -- Arsip Keamanan Nasional (National Security Archive) kembali menjadi sorotan publik Indonesia setelah institusi itu merilis dokumen rahasia mengenai hubungan dekat pemerintahan Amerika Serikat dengan mantan Presiden Soeharto baru-baru ini.

Tak hanya mengungkap fakta Bill Clinton pernah meminta Soeharto bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF), dokumen tersebut juga membeberkan bahwa Presiden AS itu mengetahui penculikan aktivis pada 1998.

Lembaga riset non-profit itu memang kerap menjadi sorotan dunia sejak berdiri pada 1985. Bermarkas di George Washington University, Arsip Keamanan Nasional sudah mendeklasifikasikan lebih dari 10 juta halaman dokumen rahasia pemerintah AS.

Senjata utama Arsip Keamanan Nasional dalam mengungkap dokumen-dokumen rahasia itu adalah Undang-Undang Kebebasan Informasi (FoIA). Hukum itu memungkinkan pengungkapan informasi dan dokumen yang tak dirilis oleh pemerintah AS.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Arsip Keamanan Nasional mengajukan permintaan pengungkapan dokumen rahasia AS ke badan atau kementerian terkait.

Selama tiga puluh tahun berdiri, institusi yang juga menjadi salah satu pusat jurnalisme investigasi ini sudah mengajukan lebih dari 50 tuntutan pembukaan dokumen, 30 di antaranya berhasil dimenangkan.

Salah satu dokumen kontroversial yang berhasil dibuka oleh Arsip Keamanan Nasional adalah surat-surat John F. Kennedy dengan pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, selama Krisis Rudal Kuba.




Pada umumnya, semua warga sebenarnya bisa menuntut pembukaan dokumen yang tak dirilis oleh pemerintah AS dengan mengajukan permintaan melalui situs resmi FoIA yang dikelola oleh Kementerian Kehakiman.

Pada laman resmi tersebut, Kementerian Kehakiman menjabarkan setidaknya tiga tahap penting yang harus diperhatikan saat proses pengajuan tuntutan.

Pertama, memastikan terlebih dulu informasi yang diinginkan memang benar-benar tidak tersedia secara publik. Kedua, identifikasi badan terkait yang sesuai dengan tuntutan.

"Ada lebih dari 100 badan dan semuanya bertanggung jawab menyerahkan permintaan FoIA sendiri," tulis kementerian tersebut.

Setelah permintaan diajukan, badan terkait akan terlebih dulu mencari dokumen yang diinginkan. Setelah itu, mereka akan mengkaji apakah dokumen itu bisa diungkap ke publik atau tidak.

"Meski FoIA mengizinkan banyak rekaman dirilis, ada sembilan pengecualian yang melindungi beberapa jenis informasi, seperti privasi pribadi dan kepentingan aparat hukum," demikian keterangan Kementerian Kehakiman AS.

Arsip Keamanan Nasional akan memperjuangkan agar dokumen-dokumen yang mereka minta dapat dibuka untuk publik.

Setiap tahunnya, Arsip Keamanan Nasional pun menyelenggarakan acara pemberian Rosemary Award bagi badan pemerintahan yang dianggap paling tidak terbuka.

"Penghargaan" itu diambil dari nama sekretaris Presiden Richard Nixon, Rose Mary Woods, yang menghapus 18,5 menit rekaman percakapan mengenai skandal Watergate.

Daftar "pemenang" Rosemary Award itu mencakup Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Angkatan Udara, Biro Investigasi Federal (FBI), hingga Badan Intelijen Pusat (CIA).

Direktur Eksekutif Arsip Keamanan Negara, Thomas Blanton, mengatakan bahwa keberadaan institusi ini dan FoIA sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi AS.

Dalam wawancara khusus bersama C-SPAN, Blanton mengungkapkan hal tersebut dengan mengutip pernyataan resmi Gedung Putih pada masa pemerintahan Presiden Lyndon Baines Johnson.

"Hukum ini tumbuh dari salah satu prinsip paling dasar kita: sebuah demokrasi dapat bekerja dengan baik ketika rakyat memiliki semua informasi yang diizinkan oleh keamanan negara," demikian kutipan dalam dokumen pernyataan tersebut. (has)