Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) mengesahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2017. Pengesahan dilakukan dengan catatan mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 13,16 triliun.

"Bukan masalah diterima, ini kan melihat, dengan catatan juga mereka supaya di rapat pimpinan gubernur disampaikan," kata Pras usai rapat bersama Pemprov DKI di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).

Pras mengatakan bila permasalahan Silpa tidak ditindaklanjuti maka akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia ingin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serius mengenai masalah itu.

"Pokoknya saya sampaikan, kalau menjadi masalah lagi, akan jadi temuan gubenur ke depan," sebut Pras.

Dalam rapat LKPJ tersebut, beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah Dinas Tata dan Dinas Perumahan. Terdapat Rp 700 miliar di Dinas Tata Air yang tidak terserap. Sementara Dinas Perumahan tidak dapat menyerap Rp 1,8 triliun.

"Ini sampai akhir Juli baru 34,8 persen yang terserap," kata Ketua Fraksi Golkar Judhistira Hermawan.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus meminta catatan dari DPRD tidak dianggap politis. Bestari mengatakan hanya menjalankan tugasnya sebagai legislatif untuk mengawasi kinerja Pemprov DKI.

"Mudah-mudahan Jakarta maju kotanya, bahagia warganya, sedikit Silpa-nya," ujar Bestari.

Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi juga mengkritik penyerapan anggaran Pemprov DKI yang rendah. Dia mengatakan ada kelemahan dalam sistem di Pemprov DKI.

"Kita berharap 2018 nggak akan terjadi lagi," ujar Suhaimi. (fdu/idh)
https://m.detik.com/news/berita/d-4129444/dprd-dki-sahkan-lkpj-apbd-2017-dengan-kritikan-keras



Puluhan TGUPP dengan gaji Milyaran. Puluhan SKPD yang siap bantu, tapi urusan duit masih gak bener????

Tolol sangat!!!!

Mudah-mudahan jadi temuan BPK. Dan mudah-mudahan BPK fair ke Gabener.

Ketahuan? Angkut!