Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kedua kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melaporkan kinerja APBN tahun anggaran 2018 kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasilnya, hampir semua realisasi postur belanja dan penerimaan lebih baik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dari sisi penerimaan, Kemenkeu mencatat realisasi pendapatan negara mencapai 44 persen dari target APBN 2018 atau tumbuh 16,04 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pencapaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2017 yang mencapai 41,37 persen dari targetnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan peningkatan aktivitas ekonomi dan kepatuhan Wajib Pajak pada semester I 2018 turut menyumbang pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam periode ini. Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester I tahun 2018 sebesar Rp 581,54 triliun atau tumbuh 13,99 persen secara tahunan.

Pertumbuhan positif ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Non Migas yang mencapai 14,85 persen, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh 13,63 persen.

Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan perpajakan ini antara lain peningkatan harga minyak (ICP) pada Januari-Juni 2018 dengan rata-rata mencapai 66,6 dolar AS per barel serta membaiknya harga komoditas dunia--terutama batubara.

"Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan ini sudah mencapai 40,4 persen dari target atau lebih baik dari realisasi semester I 2017 sebesar 38,8 persen," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antaranews, Rabu (18/7/2018).

Untuk keseluruhan pendapatan negara pada akhir tahun, Sri Mulyani memproyeksikan penerimaan perpajakan dapat mencapai Rp1.548,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp349,2 triliun, dan hibah sebanyak Rp5,4 triliun.

Proyeksi penerimaan perpajakan ini lebih rendah Rp69,6 triliun dari target Rp1.618 triliun, penerimaan negara bukan pajak surplus Rp78,7 triliun dari target Rp275,4 triliun dan hibah surplus Rp4,2 triliun dari target Rp1,2 triliun.

Dari sisi belanja, Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara sampai dengan akhir Juni 2018 mencapai Rp944,01 triliun, atau sekitar 42,51 persen dari pagu. Artinya meningkat 5,67 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Realisasi tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp558,44 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp385,57 triliun.

"Realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I tahun 2018 juga menunjukkan daya serap yang lebih baik," ujar Sri Mulyani.

Perbaikan penerimaan negara pun berpengaruh positif terhadap defisit anggaran semester I 2018 yang turun jika dibandingkan dengan semester I 2017.

Tercatat, defisit anggaran per Juni 2018 mencapai 0,75 persen terhadap PDB atau Rp110,56 triliun. Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,29 persen terhadap PDB atau Rp175,1 triliun.

Meski anggaran masih mengalami defisit sebesar Rp110,56 triliun, keseimbangan primer hingga semester I Tahun 2018 tercatat masih positif. Keseimbangan primer hingga semester I tahun 2018 mencapai positif Rp10,05 triliun atau lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2017 ketika keseimbangan primer masih sebesar negatif Rp68,25 triliun.
Pacu laju pertumbuhan ekonomi
Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, menilai realisasi APBN semester I masih sejalan dengan ekspektasi pasar sehingga berpotensi mengerek laju pertumbuhan ekonomi pada semester II.

David memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II bisa mencapai 5,1 persen. lebih tinggi dari kuartal I yang mencapai 5,06 persen.

Tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung stabil dan terjaganya inflasi pada level rendah dinilai menjadi sentimen positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Dalam lima tahun terakhir inflasi berada di level rendah, ini membuat daya beli masih baik sehingga pertumbuhan konsumsi masih bisa mencapai 5 persen," ujar David kepada Beritagar.id, Rabu (18/7).

Kendati demikian, lanjut David, ada beberapa rencana pemerintah yang diperkirakan bisa menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi pada semester II. Salah satunya adalah wacana pembatasan impor barang modal dengan tujuan memperkecil defisit perdagangan.

"Ini bisa jadi faktor pengurang pertumbuhan apabila impor barang modal dikurangi, aktivitas pembangunan bisa tertahan," ucapnya.

Sementara itu, dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) untuk kuartal II 2018, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik secara signifikan dibanding kuartal sebelumnya.

Adapun sektor yang diperkirakan tumbuh secara positif adalah industri pengolahan, perdagangan dan perniagaan, restoran dan hotel, sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...lai-lebih-baik

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kementan minta harga telur turun dalam sepekan

- Pemerintah perluas aturan kewajiban penggunaan biodiesel

- Membantai 292 buaya yang, kabarnya, penakut itu