Pemilu 2019
Ikut Pemilu Legislatif 2019 atau Tidak? Inilah Keputusan Fahri Hamzah
Senin, 16 Juli 2018 17:48

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah angkat bicara soal kemungkinan dirinya berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Fahri mengatakan jika dirinya tidak akan 'nyaleg' pada tahun politik nanti.

Alasannya, karena partai yang selama ini menaunginya, Partai Keadilan Sejahter (PKS) tidak mau menerimanya.

Sedangkan Fahri juga enggan untuk pindah ke partai lain.

Di sisi lain, Fahri merasa bahwa PKS harus diselamatkan.

Ia juga iba kepada kader yang telah berjuang dari bawah.

Karena itulah, ia mengatakan jika pimpinan partai harus diganti karena dianggapnya terlalu banyak berbuat salah.

"Saya tidak nyaleg karena PKS tidak mau.

Saya Gak akan pindah.

PKS harus diselamatkan.

Kasian kader yang berjuang dari bawah.

Pimpinan saja yang perlu diganti.

Terlalu banyak berbuat salah.

Partai memang bisa hilang. Duh Kasian," ungkap Fahri dalam Twitternya, Senin (16/7/2018).

Pernyataan Fahri tersebut merupakan jawaban dari kicauan netizen yang menanggapi kicauan politisi Golkar, Indra J Piliang.

Indra J Piliang mengungkapkan, bahwa ada informasi yang menyatakan Fahri Hamzah akan bergabung dengan Partai Nasdem.

Namun, Indra J Piliang lebih menginginkan Fahri untuk bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Info yg berkembang dari @KJuraid ya Uda @RustamIbrahim, akhi @Fahrihamzah naik rajawali dg Partai Nasdem. Sy sih inginnya via PSI, biar mimpin aktivis2 90an yg bejibun. Coba colek @taufikbasari deh," kicau Indra J Piliang.

Diketahui sebelumnya, DPP Partai Keadilan Sejahtera menerbitkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016, terkait pemecatan Fahri Hamzah.

Surat tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti putusan Majelis Tahkim atau mahkamah partai tersebut pada 11 Maret 2016.

Dalam penjelasannya, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, Fahri Hamzah sebelumnya telah dipanggil Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS pada 1 September 2015.

Selain dirinya dan Fahri, pertemuan itu juga diikuti pimpinan Majelis Syuro PKS.

Dalam pertemuan, Ketua Majelis Syuro menyampaikan arahan kepada Fahri agar ia menjaga kedisiplinan dan kesantunan dalam setiap kali menyampaikan pendapat ke publik.

Hal itu diingatkan untuk menghindari munculnya kontroversi dan stigma negatif publik terhadap partai.

"Terlebih lagi, posisi FH sebagai Wakil Ketua DPR RI akan selalu menjadi perhatian publik dan diasosiasikan oleh sebagian pihak sebagai sikap dan kebijakan PKS," kata Sohibul dalam penjelasannya seperti yang dikutip dari laman www.pks.or.id, Senin (4/4/2016).

Arahan itu diberikan menyusul adanya sejumlah pernyataan Fahri yang dianggap kontroversial oleh DPP PKS, di antaranya menyebut anggota DPR "rada-rada beloon" yang berujung pada dijatuhkannya sanksi ringan kepada Fahri oleh MKD.

Kemudian, Fahri mengatasnamakan DPR dan menyatakan sepakat untuk membubarkan KPK, serta pasang badan untuk tujuh megaproyek DPR yang bukan merupakan arahan DPP.

"Presiden PKS juga menyampaikan pendapatnya, yang pada intinya bahwa FH sebagai pimpinan DPR RI daripada mengangkat gagasan 7 proyek DPR RI yang berbiaya mahal lebih baik melakukan terobosan-terobosan substantif berupa transformasi struktural melalui perbaikan dan pengusulan beragam rancangan undang-undang di DPR RI," kata Sohibul seperti yang dilansir dari Kompas.com.

"Ini juga sekaligus akan mengangkat reputasi DPR RI dan secara khusus Koalisi Merah Putih (KMP) sebab posisi KMP di DPR RI adalah mayoritas," tambah Sohibul.

Menurutnya, saat itu Fahri menerima nasihat dan masukan-masukan yang diberikan dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, Fahri disebut setuju beradaptasi dengan arahan yang diberikan.

Namun, tujuh pekan berselang, pimpinan PKS menilai, tidak ada perubahan pola komunikasi politik yang dilakukan Fahri.

Bahkan, menurut Sohibul, timbul kesan adanya silang pendapat antara Fahri selaku Wakil Ketua DPR dan pimpinan PKS lainnya.

Silang pendapat itu di antaranya terkait wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota dan pimpinan DPR, serta revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"FH menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya. Padahal, di saat yang sama, WKMS (Wakil Ketua Majelis Syuro) dan Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK," kata Sohibul.

"Silang pendapat yang terbuka antara FH dan pimpinan partai ini tentunya mengundang banyak pertanyaan di publik dan juga dari internal kader PKS," ujarnya.

Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.

Namun, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini melakukan perlawanan lewat jalur pengadilan.

Ia sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi PKS mengajukan banding.

Meski begitu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa pihaknya membuka pintu jika Fahri Hamzah tetap ingin bergabung di PKS.

"Tentu kami gembira jika Pak Fahri ingin tetap di PKS. Tapi tentu jika seseorang mengganggap itu adalah rumahnya akan sama-sama menjaga rumah tersebut, bukan malah melakukan aksi yang membuat penghuni rumah tidak nyaman," ujar Mardani melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (6/2/2018).

Sementara itu, Fahri mengatakan, banyak partai mengajaknya bergabung, salah satunya Partai Golkar.

Menurut Fahri ajakan untuk bergabung ke Partai Golkar merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo.

Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Meski demikian, ia belum memutuskan apakah dirinya dengan Partai Golkar setelah dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri menegaskan bahwa ia masih setia pada partai yang ia dirikan itu. Sebagai pendiri partai, kata Fahri, ia harus setia pada cita-cita awal mendirikan PKS.

"Saya ini pendiri partai sebagai pendiri saya harus setia dengan cita cita saya dalam mendirikan partai. Saya harus setia dengan metode yang kita kembangkan dalam partai dan juga saya bilang ke teman teman PKS itu partai kader," kata Fahri seperti yang dikutip dari Kompas.com, Selasa (6/2/2018) . (TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)

Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Wulan Kurnia Putri