Setelah Amerika Serikat versus Tiongkok, ancaman perang dagang AS merembet kemana-mana tak terkecuali Indonesia. Presiden Donald Trump telah melempar ancaman bakal mengenakan tarif ke-124 untuk produk asal Indonesia.

ANCAMAN Trump tersebut dikarenakan defisit perdagangan AS dengan Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam saat ini lebih tinggi ketimbang sebaliknya. Ancaman tersebut tentu saja mesti mendapat perhatian serius.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita lantas mengambil beberapa langkah taktis. Termasuk menyelaraskan cara perhitungan nilai dagang Indonesia dengan AS. Defisit AS dan surplus Indonesia dinilainya karena sudut pandang yang berbeda.

Enggar meyakini surplus bukan berasal dari daftar bea masuk untuk dikenakan. Meski demikian Enggar menegaskan, Pemerintah Indonesia tak segan bertindak jika Trump tetap dengan ancamannya.

Opsi perang dagang bisa saja akan dipilih, manakala langkah diplomasi gagal. Langkah serupa pernah dilakukan saat Eropa menolak minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari Indonesia.

Adapun Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai ancaman perang dagang AS bukan ancaman serius bagi perekonomian nasional. Pengamat Perdagangan Internasional dari Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai perang dagang antara AS dan Tiongkok dapat memberi keuntungan serta ancaman bagi Indonesia.

Menurutnya, penetapan tarif terhadap produk-produk Tiongkok oleh AS, memungkinkan Tiongkok mengalihkan pasarnya ke negara lain. Salah satunya adalah pasar di ASEAN, dan yang terbesar di Indonesia.

Peran WTO

Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyarankan pemerintah meminta Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) turun tangan. Situasi ini membuat peran WTO diuji.

Bila tak mampu meredam perang dagang ini, WTO dinilai bakal kehilangan perannya. Mereka perlu didorong untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas perang dagang ini.

Harapan kita agar dilakukan berbagai upaya sehingga perang dagang tidak berlarut-larut. Negara-negara yang layak dilobi adalah negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang ini yang nantinya bisa berkoalisi dengan negara Eropa, termasuk Rusia dan Uni Eropa.

Ia mendukung upaya Presiden Joko Widodo yang mengirimkan tim negosiasi guna menanggapi ancaman perang dagang dari Trump. Biar bagaimanapun, ancaman dagang AS akan berdampak bagi perekonomian Indonesia. Jika ini terjadi tentu bisa menciptakan pengangguran.

Pandangan lain diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro, Nugroho SBM. Ia menilai berbagai upaya menghadapi ancaman perang dagang salah satunya dengan retalisasi atau memberikan ancaman balik terhadap produk AS dinilai sangat riskan.

Daripada upaya retalisasi akan lebih baik jika bernegosiasi sesuai dengan prinsip WTO yakni reksiprositas atau timbal balik. ”Pengambilalihan Freeport ini salah satu pemicunya, tapi jika terjadi perang dagang kalau kita lawan justru yang rugi kita maka jalan terbaik adalah negosiasi. Kalau retalisasi sangat riskan,” ujar Nugroho, Minggu (15/7).

Reksiprositas berarti jika satu negara memberi fasilitas kepada negara lain, maka negara penerima itu harus membalas. Dalam hal ini ini Indonesia akan mengalami banyak kerugian mengingat AS adalah tujuan ekspor Indonesia yang cukup besar.

Untuk Jawa Tengah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, AS masih menjadi pangsa pasar utama ekspor Jateng selain Jepang dan Tiongkok. Ekspor Jateng secara kumulatif ke AS periode Januari hingga Mei 2018 misalnya mencapai 747,36 juta dolar AS.

Nilai ekspor Jateng bulan Mei 2018 mencapai 602,19 juta dolar AS atau mengalami peningkatan sebesar 7,19 persen dibanding ekspor April 2018 (561,79 juta dolar AS). Tiga jenis barang ekspor yang menyumbang nilai tertinggi selama periode Januari-Mei adalah tekstil dan barang tekstil serta kayu dan barang dari kayu.

Kolega Nugroho, pengamat hubungan internasional dari Undip, Tri Cahyo Utomo mengungkapkan ancaman perang dagang Trump diharapkan memantik Pemerintah Indonesia untuk kreatif mencari pasar baru.

Sebab, jika selama sejumlah produk seperti plywood dan tekstil mampu masuk dengan lolos standar kualitas tinggi, maka jika hubungan dagang dengan AS benar diputus, maka dapat mencari pasar negara lain.

Kualitas

”Produk kita bisa masuk ke AS bukan karena fasilitas atau kemudahan, tetapi lebih kepada kualitas. Jadi, saya kira pemerintah tidak perlu takut dengan ancaman itu,” ungkapnya. Terlebih ancaman serupa juga telah diterapkan dengan Tiongkok, Uni Eropa, Meksiko, dan Kanada.

Ia menyatakan alasan Presiden AS mengeluarkan ancaman itu terkait defisit perdagangan yang diderita negara tersebut dengan Indonesia yang mencapai 9,59 miliar dolar AS atau sekitar Rp 134 triliun. ”Tentu ini pun hanya semata-mata menyangkut perdagangan jasa, sedangkan perdagangan jasa dan investasi tidak diperhitungkan.

Jadi khusus Indonesia bukan karena pengambilalihan saham Freeport oleh Pemerintah Indonesia. Justru sangat dimungkinkan semua negara mitra AS yang neraca perdagangannya surplus akan terkena ancaman Donald Trump,” tandasnya

https://www.suaramerdeka.com/smcetak...n-donald-trump