Jumat, 13/07/2018 17:17 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, meminta Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusut rencana kerja sama Kepolisian Resor (Polres) Ketapang, Kalimantan Barat dengan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangzu Resor Suzhou mendirikan Kantor Polisi Bersama.

"Komisi III DPR perlu mengusut kasus ini dan memanggil Kapolri [Jenderal Tito Karnavian] untuk menjelaskan kasus ini," kata Neta dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/7).

Menurut Neta, rencana pendirian kantor bersama itu sebuah langkah yang salah kaprah dan tidak bisa ditoleransi. Menururtnya, kerja sama antara Polri dengan kepolisian negara lain dalam pembangunan kantor polisi seharusnya tidak menggunakan plang nama atau label yang menunjukkan keberadaan kepolisian negara lain di wilayah kedaulatan NKRI.

"Ini sebuah langkah intervensi negara lain ke Indonesia. Intervensi polisi China terhadap Polri. Ini tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Neta mengambil contoh, kerja sama antara Polri dan kepolisian Jepang dalam pembangunan sejumlah kantor polisi percontohan seperti di Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, plang atau label yang digunakan di markas tersebut hanya menampilkan Polri.

"Polisi Jepang kerja sama dengan Polri membangun kantor polisi percontohan di berbagai daerah di Indonesia, tapi Jepang tidak memakai label atau plakat polisi Jepang di sana. Plakat tetap polri," tuturnya.

Dia menambahkan, pihak kepolisian dan para pengusaha asal China harus percaya pada semua sistem keamanan di Indonesia. Meski berinvestasi sangat besar, Neta menegaskan China harus tetap menyadari Ketapang berada di wilayah Indonesia yang tanggung jawab keamanannya menjadi tugas dan tanggung jawab Polri.

"Bukan tugas polisi China," ucap Neta.

Sebelumnya, beredar kabar rencana Polres Ketapang dan kepolisian Suzhou mendirikan Kantor Polisi Bersama di wilayah tersebut Rencana tersebut diketahui setelah sebuah foto plakat bertulisan 'Kantor Polisi Bersama' hasil kerja sama Polres Ketapang dengan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangzu Resor Suzhou viral di media sosial.

Atas hal itu, Mabes Polri pun mencopot Kapolres Ketapang AKBP Sunario dari jabatannya.

"Kapolres Ketapang akan dibebastugaskan dari jabatannya yang sekarang. Apa yang dilakukan Kapolres itu tidak sesuai mekanisme yang ada di Polri. Hari ini juga Kapolres dipindahkan sebagai Pamen (Perwira Menengah) di Polda Kalimantan Barat," kata Iqbal saat dikonfirmasi, Jumat (13/7) pagi.

Pencopotan Sunario dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/1726/VII/KEP/2018 tertanggal 13 Juli 2018. Ia dimutasi menjadi Perwira Menengah di Polda Kalimantan Barat. Jabatan Kapolres Ketapang pun diserahkan kepada Ajun Komisaris Yury Nurhidayat yang sebelumnya menjabat Kapolres Singkawang.

Belakangan, secara terpisah, Kapolres Ketapang Sunario membantah rencana pihaknya bekerja sama dengan kepolisian China untuk membangun kantor bersama. Dia menuturkan, plakat tersebut merupakan contoh yang akan diberikan oleh pihak kepolisian Shuzou setelah kerja sama dengan Polres Ketapang nantinya terjalin.

Menurutnya, kerja sama antara Polres Ketapang dan kepolisian Shuzou belum terjalin hingga saat ini. Sunario mengaku pihaknya menolak ajakan kerja sama kepolisian Shuzou karena menunggu persetujuan Mabes Polri.

Plakat tersebut, lanjut dia, hanya sebagai contoh yang diberikan oleh pihak kepolisian Shuzou saat melakukan kunjungan ke PT BSM, Kamis (12/7).

"Sekarang plakat ini ada di Polres Ketapang, karena kesepakatan antara kedua belah pihak itu belum ada atau kami tolak," kata Sunario menjelaskan soal rencana kantor bersama polisi China dalam video yang diterima oleh CNNIndonesia.com.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...a-polisi-china

Jangan cuma panggil... langsung pecat aja nih para sengkuni berseragam, pengkhianat Negara Kesatuan R.I