Ilustrasi: Susu kental manis tidak diperuntukan sebagai asupan bergini bagi bayi
Hari-hari ini pembicaraan perihal susu kental manis (SKM) di tengah masyarakat kita telah berkembang ke berbagai arah. Akibatnya SKM menjadi isu yang membingungkan dan bahkan meresahkan sebagian warga masyarakat.

Isu SKM bukan lagi dibicarakan dalam kaitannya dengan ketepatan mengonsumsinya. Banyak di antara kita yang turut bingung dan resah dengan pertanyaan apakah SKM tergolong susu –seperti halnya jenis susu lain –berupa bubuk maupun cairan- yang dikemas dan diperjualbelikan? Apakah susu terkandung di dalam SKM?

Isu itu bergerak ke soal kesehatan. Apakah SKM baik untuk kesehatan? Apakah SKM tidak terkait dengan masalah kesehatan dan gizi orang yang mengonsumsinya? Atau, SKM tidak baik untuk kesehatan?

Malah, isu SKM juga berkembang ke wilayah bisnis. Tidakkah isu ini terkait dengan persaingan usaha?

Rembetan isu, disertai dengan sejumlah pertanyaan --yang belum terlalu jelas jawabannya-- tersebut sangat mungkin membingungkan dan meresahkan publik. Bahkan, banyak di antara kita lupa awal berkembangnya isu SKM tersebut.

Berapa banyak orang masih ingat bahwa isu SKM dimulai pada awal tahun ini ketika beredar kabar bayi yang menderita gizi buruk karena orang tuanya mengandalkan SKM sebagai asupan untuk bayinya?

Awal Januari lalu tersiar kabar tentang dua bayi yang didiagnosa menderita busung lapar, yang dirawat di Rumah Sakit Bahteramas Kendari, Sulawesi Tenggara. Salah satu penyebab Adam Syahputra dan Arinsandi –nama kedua bayi itu- menderita gizi buruk adalah asupan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kedua bayi itu sering diberi SKM oleh masing-masing orang tuanya karena harga SKM lebih terjangkau ketimbang susu bayi.

Tak lama berselang, jumlah bayi yang menderita gizi buruk, karena hanya mendapatkan asupan SKM dari orang tuanya, di Sulawesi Tenggara dilaporkan bertambah. Ada nama Muharam yang masih berumur 4 bulan dan Rasyad yang berumur 2 tahun. Belakangan Arisandi dikabarkan meninggal.

Kasus gizi buruk para bayi inilah yang memicu perhatian publik tertuju ke SKM. Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang menganggap asupan apapun yang diberi label “susu” akan selalu cocok menjadi asupan bergizi bagi anak-anaknya. Sekaligus, kasus itu juga menunjukkan bahwa anggapan tersebut sangat keliru.

Seharusnya, dari kasus tersebut, pemerintah berfokus untuk mencari jalan keluar atas anggapan-anggapan keliru itu: mengapa masih ada orang tua yang mempunyai anggapan yang keliru seperti itu? Apakah mereka tidak cukup mendapat informasi?

Apakah produsen SKM tidak memberikan informasi bahwa produknya tidak diperuntukan sebagai asupan bergizi bagi bayi? Apakah kurangnya ekspose informasi tersebut disengaja ataukah tidak oleh produsen?

Dari pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya pemerintah bisa segera menyusun langkah nyata sebagai solusi atas persoalan tersebut ke dua arah. Pertama, memastikan publik –terutama para orang tua- mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai asupan bergizi dan jenis susu yang cocok buat bayi.

Kedua, memastikan para produsen SKM memberikan informasi yang memadai dan mudah ditemukan, pula perihal kandungan dan peruntukan produknya.

Sayang sekali, --dan bukan untuk pertama kalinya-- pemerintah tidak cukup responsif mengelola informasi yang dibutuhkan oleh publik dengan segera. Betapa buruknya pemerintah dalam mengelola informasi dan pengetahuan publik sangat terlihat dalam kasus ini.

Pihak yang pertama merespons kasus gizi buruk terkait SKM tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah –lewat Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)- baru merespons belakangan.

Kemenkes dan BPOM bahkan dipandang memberikan informasi yang berbeda kepada publik. Di satu pihak, Kemenkes mengingatkan bahwa SKM mengandung kadar gula yang tinggi –yang melebihi kebutuhan gula anak-anak- dan tidak cocok untuk anak-anak di bawah 3 tahun.

Di pihak lain, BPOM menyatakan SKM tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan namun tidak menyinggung perihal kadar gula di dalamnya.

Perbedaan informasi itu saja sudah cukup untuk membuat publik bingung dan resah; apalagi disusul dengan pernyataan Kemenkes yang meminta agar BPOM untuk lebih memperhatikan produk kental manis dan tidak mengkategorikannya sebagai produk bernutrisi untuk menambah gizi.

Publik semakin bingung dan resah dengan pemberitaan media yang menyebutkan bahwa SKM tidak mengandung padatan susu. Pernyataan Kementerian Perindustrian yang menyebutkan SKM aman untuk dikonsumsi bukan membuat publik lebih tentram.

Dengan cepat dan mudah publik bisa membaca ketidakkompakan pemerintah dalam mengelola informasi seputar isu SKM itu menyiratkan kepentingan masing-masing bagian. Dengan begitu, sangat wajar jika publik merasa dipermainkan dalam urusan yang sangat penting menyangkut kesehatan keluarganya.

Meskipun masih terasa, kebingungan dan keresahan publik atas isu SKM sudah mereda. Penjelasan terbaru BPOM perihal SKM jauh lebih jelas dan terarah ketimbang sebelumnya.

Langkah-langkah lanjutan masih diperlukan untuk memastikan seluruh warga masyarakat kita mempunyai pengetahuan yang benar dan memadai mengenai susu, asupan bayi, dan SKM. Bersamaan itu sejumlah larangan terkait label dan iklan SKM harus dipastikan benar-benar dijalankan agar publik tidak tersesat dalam mengambil keputusan mengonsumsinya.

Pemerintah harus belajar banyak dari kasus isu SKM ini. Buruknya pengelolaan informasi dan pengetahuan publik akan bisa berakibat sangat fatal.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...ik-susu-kental

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Harus cermat menyikapi perang dagang AS

- Tak perlu tergesa-gesa, RKUHP harus dibahas tuntas

- Memenuhi kebutuhan anak-anak di Internet