Jakarta - Beredar surat izin acara Aktivis 98 di Monas yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Acara yang dibuat Rembuk Nasional Aktivis 98 diagendakan berlangsung Sabtu (7/7) lusa.

Hal yang membuat acara itu dituliskan tak mendapat izin di Monas karena lokasi tersebut hanya boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan, kedinasan, olah raga, dan pembagian sembako. Surat itu juga tampak sudah ditandatangani Anies.

Saat dikonfirmasi, Anies menegaskan bahwa surat itu hoax. Anies juga mengatakan tidak menandatangani surat tersebut.

"Oh itu hoax itu, saya tidak pernah tanda tangan, masak gubernur tanda tangan surat itu, itu hoax itu," kata Anies di Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (5/7/2018).



"Bukan boleh dan tidak, kalau seperti itu dicek saja sama PT-nya, surat itu hoax, mana ada gubernur tanda tangan surat permintaan izin," sambungnya.

Sebelumnya, aktivis 1998 bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mendesak Jokowi menetapkan 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita mendesak Presiden menetapkan Hari Bhinneka Tunggal Ika tanggal 7 Juli. Karena kita tahu ada empat pilar bangsa. Kita tahu ada hari lahir Pancasila 1 Juni, sudah ada hari konstitusi. Bahkan Hari Proklamasi 17 Agustus. Dari empat pilar, hanya Bhinneka Tunggal Ika (yang belum)," ujar Direktur Eksekutif 98 Institute, Sayed Junaidi Rizaldi, setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/6).

Pada tanggal 7 Juli, aktivis '98 turut mengundang Jokowi ke acara rembuk nasional yang akan digelar di Monas. Jokowi diharapkan hadir.

"Kita menjelaskan kepada Bapak Presiden kesiapan kami panitia rembuk nasional aktivis 98 dalam rangka kegiatan 7 Juli 2018 di Monas. Kami menjelaskan kesiapan kami dan Bapak Presiden mengerti, memahami. Insyaallah, kalau diizinkan Allah, Bapak Presiden diperkenankan hadir dalam acara tersebut," kata Sayed, yang juga ketua panitia rembuk nasional. (idn/hri)

https://m.detik.com/news/berita/d-40...is-98-di-monas