Politik Dinasti Tak  Laku di Pilkada 2018

INDOPOS.CO.ID - Banyaknya kekalahan pasangan calon kepala daerah mulai dari Pilgub hingga pemilihan wali kota/bupati yang berasal dari politik dinasti, menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. 

Peneliti Indonesia Public Institute (IPI) Jerry Massie kepada INDOPOS mengatakan, kekalahan yang dialami oleh sedikitnya  tujuh paslon berdasar hitung cepat alias quick count telah menunjukkan politik Dinasti tak lagi laku di masyarakat. 

"Jadi Pilkada 2018 ini harus menjadi pembelajaran bagi parpol, agar tidak terperdaya dengan keturunan atau kerabat dari keluarga elit politik ataupun penguasa daerah. Karena rakyat Indonesia saat ini sudah pintar dan melek demokrasi," kata Jerry di Jakarta, Senin (2/7).

Dirinya pun mencatat sejumlah  kekalahan paslon dari politik Dinasti berdasar Quick Count. 




"Begitu pun berakhirnya politik dinasti di NTT, dimana rontoknya Marianus Sae-Emiliana Nomleni memang bisa dimaklumi. Sejak pertengahan Februari lalu KPK menetapkan dia sebagai tersangka kasus suap," ucapnya. 



"Ivan-Careig kalah telak 30-70 persen," ungkap Jerry. 







"Yakni Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar 31,82 persen atau 174.889 suara,” jelasnya.

Disusul Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali 30,40 persen atau 167.088 suara. Lalu di urutan ketiga ditempati pasangan  Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin 26,03 persen atau 143.055 suara. Dan terakhir adalah pasangan Muhammad Kasuba-Madjid Husen 11,74 persen atau 64.516 suara.



"Gus Ipul dan Puti hanya menang di 8 Kabupaten Kota. Sedangkan Khofifah - Emil unggul di 26 kabupaten-kota. Ini bukti trah Megawati dan Soekarno juga tak mampu membuat masyarakat memilihnya,"jelas Jerry. 

Namun, dia juga melihat ternyata ada politik Dinasti yang juga menang. Diantaranya pasangan yang maju di NTB, yakni adik kandung Gubernur yang diusung PKS Zulkieflimansyah berpasangan dengan Siti Rohmi Djalilah.

"Jadi dari 7 dinasti politik di Pilgub 2018 hanya 1 yang unggul di NTB. Ini menunjukan dimana model politik ini sudah tak laku. Ke depan parpol harus berpikir ulang mengusung keluarga calon kepala daerah baik, anak, keponakan, kakak-beradik dan lainnya," pungkasnya. 

Sementara, terkait kekalahan dan kemenangan yang dialami oleh Golkar dalam mengusung paslon dari politik Dinasti, diakui oleh Ketua DPP bidang Komunikasi Ace Hasan Syadzily Bahwa rakyat sudah pintar. 

"Masyarakat makin cerdas dan rasional untuk memilih calon kepala daerah yang terbaik di matanya. Tawaran gagasan dan program lebih diminati di mata rakyat," ucapnya. 

Namun, dirinya tetap tidak menampik jika politik Dinasti akan tetap ada. "Ya soal politik dinasti, saya kira tergantung dari tawaran program apa yang dirasakan masyarakat," tukasnya. 

Senada juga diutarakan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia menjelaskan, rakyat kini tidak bisa lagi dibohongi dengan kebesaran nama paslon berdasar turunan keluarga. 

Dirinya pun mengaku peran sosial media sangat berpengaruh dalam menentukan kemenangan paslon. 

"Tumbangnya dinasti menunjukkan masyarakat kian cerdas. Rakyat tak bisa lagi dicucuk hidungnya seperti kerbau. Ini menunjukkan pendidikan politik yang dilakukan melalui informasi diantaranya melalui sosmed," tukasnya.

Karena itu, lanjutnya dengan kian cerdasnya masyarakat, dirinya kian yakin mereka yang melakukan pencitraan tapi kosong akan dikalahkan pada pemilu 2019. 

" Ini juga menunjukkan gerakan #2019GantiPresiden akan terus berkembang melalui peran sosmed. Dan PKS bergerak dalam memilih calon pemimpin daerah dan nasional selalu berdasarkan visi dan misinya serta kualitasnya," pungkasnya menambahkan. (dil)