- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kalau Jokowi Ngerti Pancasila, Seharusnya Megawati Dihukum
TS
shahrah018
Kalau Jokowi Ngerti Pancasila, Seharusnya Megawati Dihukum
Ratna Sarumpaet:
Kalau Jokowi Ngerti Pancasila, Seharusnya Megawati Dihukum
KAMIS, 05 JULI 2018 , 03:48:00 WIB
RMOL. Amandemen UUD 45 yang dilakukan MPR periode 1999-2004 sudah menghilangkan roh Pancasila dalam konstitusi negara.
Begitu kata Aktivis Kemanusiaan Ratna Sarumpaet. Menurutnya perubahan itu diinisiasi oleh Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.
"Saat ini sudah tidak ada lagi Pancasila di konstitusi kita, seharusnya Jokowi ngerti dong dan Megawati yang merusak itu," kata Ratna di kediamannya di daerah Bukit Duri, Jakarta, Rabu, (4/7).
Kapasitas Jokowi sebagai presiden, sekaligus pemimpin bangsa dan negara harus tanggap dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sebab, menurut Ratna, Pancasila sudah tidak ada lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini konstitusi 1945 sudah berubah.
Apalagi, sambung Ratna, dengan konsep Nawacita yang digagas Jokowi seharusnya dilandasi dengan semangat Pancasila. Namun mantan Walikota Surakarta itu belum mengerti jika Pancasila sebagai dasar negara sudah hilang dari UUD 1945.
"Inilah pentingnya kesadaran memahami sejarah untuk kehidupan bangsa dan negara saat ini mau apa, kalau Pancasila sebagai dasar negara dari UUD kita kan penting sekali untuk diketahui oleh anak bangsa ini," ungkapnya.
Istilah Trisakti yang digagas oleh Bung Karno pada era demokrasi terpimpin merupakan Intisari dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya kembali ke UUD 45 dari UUDS 50.
Ketika UUD 45 diamandemen, banyak penilaian yang menyatakan konstitusi saat ini tak ubahnya seperti UUDS 50 yang membuat kehidupan bangsa saat ini karut marut
"Ini semua Megawati yang bertanggung jawab dan itu sudah sering saya sampaikan" cetus Ratna.
Kendati demikian, koordinator Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) ini tetap memiliki prasangka baik terhadap Jokowi selaku presiden saat ini. Hanya saja dia berharap agar Jokowi memiliki kemampuan yang baik dalam mengendalikan lingkungannya.
"Kita berfikir positif lah, mungkin Jokowi seperti ini karena lingkungannya, tapi kalau dia punya kapasitas yang baik dalam memimpin harusnya bisa mengendalikan lingkungan di sekitarnya," urainya.
Ratna menambahkan sampai saat ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno, masih menganggap Jokowi sebagai petugas partai. Tantangan Jokowi ke depan termasuk parlemen dan tokoh bangsa lainnya adalah mengembalikan roh Pancasila dalam konstitusi alias kembali ke UUD 45 naskah asli.
"Jadi jangan tanya ke Megawati, boleh nggak kembali ke UUD 45, orang dia yang merusak kok, justru harus dihukum seberat-beratnya, agar lain kali jangan mengacak-acak UUD 45 sesuka hatinya," pungkas Ratna.
http://politik.rmol.co/read/2018/07/...awati-Dihukum-
------------------------
Dua nenek-nenek sedang bertengkar?
Memang harus diakui jujur bahwa salah satu biang kekisruhan negeri ini (termasuk dikuasainya hampir sebagian besar sumber-sumber daya ekonomi nasional milik rakyat Indonesia oleh kekuatan Asing dan Aseng) adalah akibat amandemen UUD 1945 lalu. Memperbaikinya memang sulit, kecuali kalau ada Kepemimpinan Nasional yang cukup kuat sehingga bisa '''memaksa'' semua kekuatan sosial politik dan elit di negeri ini untuk kembali ke UUD 1945 yang original, mirip dengan ''Dekrit Presiden RI'' pada 5 Juli 1959 lalu, yang mengembalikan konstitusi RIS (UUD 1950) ke UUD 1945 asli seperti yang diundangkan pada 18 agustus 1945 lalu itiu.
Kalau Jokowi Ngerti Pancasila, Seharusnya Megawati Dihukum
KAMIS, 05 JULI 2018 , 03:48:00 WIB
RMOL. Amandemen UUD 45 yang dilakukan MPR periode 1999-2004 sudah menghilangkan roh Pancasila dalam konstitusi negara.
Begitu kata Aktivis Kemanusiaan Ratna Sarumpaet. Menurutnya perubahan itu diinisiasi oleh Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.
"Saat ini sudah tidak ada lagi Pancasila di konstitusi kita, seharusnya Jokowi ngerti dong dan Megawati yang merusak itu," kata Ratna di kediamannya di daerah Bukit Duri, Jakarta, Rabu, (4/7).
Kapasitas Jokowi sebagai presiden, sekaligus pemimpin bangsa dan negara harus tanggap dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sebab, menurut Ratna, Pancasila sudah tidak ada lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini konstitusi 1945 sudah berubah.
Apalagi, sambung Ratna, dengan konsep Nawacita yang digagas Jokowi seharusnya dilandasi dengan semangat Pancasila. Namun mantan Walikota Surakarta itu belum mengerti jika Pancasila sebagai dasar negara sudah hilang dari UUD 1945.
"Inilah pentingnya kesadaran memahami sejarah untuk kehidupan bangsa dan negara saat ini mau apa, kalau Pancasila sebagai dasar negara dari UUD kita kan penting sekali untuk diketahui oleh anak bangsa ini," ungkapnya.
Istilah Trisakti yang digagas oleh Bung Karno pada era demokrasi terpimpin merupakan Intisari dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya kembali ke UUD 45 dari UUDS 50.
Ketika UUD 45 diamandemen, banyak penilaian yang menyatakan konstitusi saat ini tak ubahnya seperti UUDS 50 yang membuat kehidupan bangsa saat ini karut marut
"Ini semua Megawati yang bertanggung jawab dan itu sudah sering saya sampaikan" cetus Ratna.
Kendati demikian, koordinator Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) ini tetap memiliki prasangka baik terhadap Jokowi selaku presiden saat ini. Hanya saja dia berharap agar Jokowi memiliki kemampuan yang baik dalam mengendalikan lingkungannya.
"Kita berfikir positif lah, mungkin Jokowi seperti ini karena lingkungannya, tapi kalau dia punya kapasitas yang baik dalam memimpin harusnya bisa mengendalikan lingkungan di sekitarnya," urainya.
Ratna menambahkan sampai saat ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno, masih menganggap Jokowi sebagai petugas partai. Tantangan Jokowi ke depan termasuk parlemen dan tokoh bangsa lainnya adalah mengembalikan roh Pancasila dalam konstitusi alias kembali ke UUD 45 naskah asli.
"Jadi jangan tanya ke Megawati, boleh nggak kembali ke UUD 45, orang dia yang merusak kok, justru harus dihukum seberat-beratnya, agar lain kali jangan mengacak-acak UUD 45 sesuka hatinya," pungkas Ratna.
http://politik.rmol.co/read/2018/07/...awati-Dihukum-
Quote:
Bertemu Jokowi, Megawati Singgung Amandemen UUD 1945
Kamis 22 March 2018 18:04 WIB
Ketua MUI Ma'ruf Amin memberikan keterangan terkait pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/2).
Foto: Republika/Debbie Sutrisno. Anggota BPIP mengatakan amandemen UUD 1945 harus dibicarakan dengan MPR dan Parpol.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ma`ruf Amin mengungkapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah BPIP menyinggung amandemen UUD 1945 telah dilaporkan ke MPR saat diterima Presiden Joko Widodo. Ma'ruf mengatakan amandemen UUD 1945 harus dibicarakan dengan MPR dan Parpol.
"Ibu Mega menyampaikan itu, perlu ada haluan negara, MPR jadi lembaga tinggi negara. Presiden merespons bagus," kata Ma'ruf Amin usai diterima Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (22/3).
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyatakan amandemen UUD 1945 ini harus dibicarakan dengan pihak MPR serta pihak partai politik. Ma'ruf mengatakan bahwa dalam amandemen UUD 1945 perlu adanya haluan negara dalam arah pembangunan terhadap kepala negara, gubernur, bupati/wali kota.
"Kepala negara, gubernur, bupati ada arahan pembangunan, supaya masing-masing tidak maunya sendiri," katanya.
Dalam kesempatan ini, Ma'ruf Amin juga menyinggung perubahan Unit Kerja Presiden (UKP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tanggung jawabnya yang lebih besar. "Pemberian SK kita berubah dari UKP ke BPIP. Konsekuensinya yakni fasilitas disesuaikan. Kedua masa kerjanya 5 tahun. Kinerjanya juga tentu berat lagi. Tanggungjawabnya lebih besar," katanya.
Ma'ruf mengatakan program kerjanya juga diperluas ke berbagai aspek, diantaranya penanganan terhadap komitmen kebangsaan, implementasi Pancasila. "Implementasi Pancasila, misalnya sila kelima, pemerataan, kemudian juga peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan distribusinya," kata Ma'ruf Amin.
Ia juga mengungkapkan arahan Presiden agar BPIP ini materi pendidikan bagi pelajar SD hingga SMA ada pelajaran Pancasila. BPIP ini dulunya adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila.
Tugas badan ini disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, salah satunya membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/22/p5zo3r354-bertemu-jokowi-megawati-singgung-amandemen-uud-1945
Megawati:
Amandemen Kelima UUD 1945 Keniscayaan
30/01/2012, 13:24 WIB
Megawati
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berpendapat amendemen kelima UUD 1945 merupakan keniscayaan.
"Sebagai sebuah dokumen yang merupakan hasil kesepakatan, perubahan adalah keniscayaan," kata Megawati dalam pidato tertulis yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo dalam acara Pekan Konstitusi di Sekretariat International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Senin.
Hanya saja, kata Presiden RI ke-5 itu, amendemen tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh serampangan, dan tidak boleh melepaskan dari sejarah pembentukannya. "Amendemen yang hanya digerakkan oleh kepentingan memperkuat kekuasaan, lebih-lebih jika kekuasaan itu digerakkan oleh paham individualisme, haruslah dipinggirkan dari agenda kebangsaan kita," katanya.
Menurut Megawati, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mengamendemen kembali UUD 1945, antara lain amendemen harus mengembalikan lagi spirit UUD 1945, harus menjadi jalan untuk meluruskan kembali liberalisasi politik dan ekonomi yang telah mengaburkan gambaran ideal sebagai negara berdaulat berdasarkan Pancasila. Amendemen, menurut Megawati, juga harus memastikan bangunan sistem pemerintahan negara yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.
Lebih dari segalanya, kata Megawati, amendemen harus mengembalikan lagi pentingnya garis-garis besar haluan negara. "Sebab, negara tidak bisa dikelola hanya dalam kurun waktu lima atau 10 tahun masa jabatan melalui visi dan misi," tandasnya. Dikatakannya, ide atau gagasan amendemen harus dijawab dengan sikap kenegarawanan dan dalam suatu pemahaman yang kuat terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
Menurut Megawati, sangat penting untuk mengkontemplasikan benang merah alur pikiran Bung Karno bersama pendiri bangsa lainnya, sehingga seluruh falsafah kenegaraan, suasana kebatinan, dan spirit perjuangan untuk membebaskan Indonesia dari segala bentuk penjajahan benar-benar dipahami secara menyeluruh.
"Dari kontemplasi yang terus menerus saya lakukan, saya merasa bahwa benang merah itu telah terputus. Kita menjadi bangsa yang mudah goyah dan terombang-ambingkan oleh pusaran gelombang kepentingan global," kata Megawati.
https://nasional.kompas.com/read/2012/01/30/13242127/Megawati.Amandemen.Kelima.UUD.1945.Keniscayaan
Kamis 22 March 2018 18:04 WIB
Ketua MUI Ma'ruf Amin memberikan keterangan terkait pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/2).
Foto: Republika/Debbie Sutrisno. Anggota BPIP mengatakan amandemen UUD 1945 harus dibicarakan dengan MPR dan Parpol.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ma`ruf Amin mengungkapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah BPIP menyinggung amandemen UUD 1945 telah dilaporkan ke MPR saat diterima Presiden Joko Widodo. Ma'ruf mengatakan amandemen UUD 1945 harus dibicarakan dengan MPR dan Parpol.
"Ibu Mega menyampaikan itu, perlu ada haluan negara, MPR jadi lembaga tinggi negara. Presiden merespons bagus," kata Ma'ruf Amin usai diterima Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (22/3).
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyatakan amandemen UUD 1945 ini harus dibicarakan dengan pihak MPR serta pihak partai politik. Ma'ruf mengatakan bahwa dalam amandemen UUD 1945 perlu adanya haluan negara dalam arah pembangunan terhadap kepala negara, gubernur, bupati/wali kota.
"Kepala negara, gubernur, bupati ada arahan pembangunan, supaya masing-masing tidak maunya sendiri," katanya.
Dalam kesempatan ini, Ma'ruf Amin juga menyinggung perubahan Unit Kerja Presiden (UKP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tanggung jawabnya yang lebih besar. "Pemberian SK kita berubah dari UKP ke BPIP. Konsekuensinya yakni fasilitas disesuaikan. Kedua masa kerjanya 5 tahun. Kinerjanya juga tentu berat lagi. Tanggungjawabnya lebih besar," katanya.
Ma'ruf mengatakan program kerjanya juga diperluas ke berbagai aspek, diantaranya penanganan terhadap komitmen kebangsaan, implementasi Pancasila. "Implementasi Pancasila, misalnya sila kelima, pemerataan, kemudian juga peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan distribusinya," kata Ma'ruf Amin.
Ia juga mengungkapkan arahan Presiden agar BPIP ini materi pendidikan bagi pelajar SD hingga SMA ada pelajaran Pancasila. BPIP ini dulunya adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila.
Tugas badan ini disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, salah satunya membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/22/p5zo3r354-bertemu-jokowi-megawati-singgung-amandemen-uud-1945
Megawati:
Amandemen Kelima UUD 1945 Keniscayaan
30/01/2012, 13:24 WIB
Megawati
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berpendapat amendemen kelima UUD 1945 merupakan keniscayaan.
"Sebagai sebuah dokumen yang merupakan hasil kesepakatan, perubahan adalah keniscayaan," kata Megawati dalam pidato tertulis yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo dalam acara Pekan Konstitusi di Sekretariat International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Senin.
Hanya saja, kata Presiden RI ke-5 itu, amendemen tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh serampangan, dan tidak boleh melepaskan dari sejarah pembentukannya. "Amendemen yang hanya digerakkan oleh kepentingan memperkuat kekuasaan, lebih-lebih jika kekuasaan itu digerakkan oleh paham individualisme, haruslah dipinggirkan dari agenda kebangsaan kita," katanya.
Menurut Megawati, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mengamendemen kembali UUD 1945, antara lain amendemen harus mengembalikan lagi spirit UUD 1945, harus menjadi jalan untuk meluruskan kembali liberalisasi politik dan ekonomi yang telah mengaburkan gambaran ideal sebagai negara berdaulat berdasarkan Pancasila. Amendemen, menurut Megawati, juga harus memastikan bangunan sistem pemerintahan negara yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.
Lebih dari segalanya, kata Megawati, amendemen harus mengembalikan lagi pentingnya garis-garis besar haluan negara. "Sebab, negara tidak bisa dikelola hanya dalam kurun waktu lima atau 10 tahun masa jabatan melalui visi dan misi," tandasnya. Dikatakannya, ide atau gagasan amendemen harus dijawab dengan sikap kenegarawanan dan dalam suatu pemahaman yang kuat terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
Menurut Megawati, sangat penting untuk mengkontemplasikan benang merah alur pikiran Bung Karno bersama pendiri bangsa lainnya, sehingga seluruh falsafah kenegaraan, suasana kebatinan, dan spirit perjuangan untuk membebaskan Indonesia dari segala bentuk penjajahan benar-benar dipahami secara menyeluruh.
"Dari kontemplasi yang terus menerus saya lakukan, saya merasa bahwa benang merah itu telah terputus. Kita menjadi bangsa yang mudah goyah dan terombang-ambingkan oleh pusaran gelombang kepentingan global," kata Megawati.
https://nasional.kompas.com/read/2012/01/30/13242127/Megawati.Amandemen.Kelima.UUD.1945.Keniscayaan
------------------------
Dua nenek-nenek sedang bertengkar?
Memang harus diakui jujur bahwa salah satu biang kekisruhan negeri ini (termasuk dikuasainya hampir sebagian besar sumber-sumber daya ekonomi nasional milik rakyat Indonesia oleh kekuatan Asing dan Aseng) adalah akibat amandemen UUD 1945 lalu. Memperbaikinya memang sulit, kecuali kalau ada Kepemimpinan Nasional yang cukup kuat sehingga bisa '''memaksa'' semua kekuatan sosial politik dan elit di negeri ini untuk kembali ke UUD 1945 yang original, mirip dengan ''Dekrit Presiden RI'' pada 5 Juli 1959 lalu, yang mengembalikan konstitusi RIS (UUD 1950) ke UUD 1945 asli seperti yang diundangkan pada 18 agustus 1945 lalu itiu.
Diubah oleh shahrah018 04-07-2018 23:38
0
3.3K
53
Thread Digembok
Urutan
Terbaru
Terlama
Thread Digembok
Komunitas Pilihan