Polemik diterbitkannya Peraturan  Gubernur  No.58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan  Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan (BKP) Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dinilai secara perlahan mulai jelas inti masalahnya. 

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakara Baru (Katar), Sugiyanto mengatakan, Gubernur Anies tetap konsisten untuk tidak melanjutkan proyek relamasi 17 pulau. Kecuali, hanya untuk mengelola 4 pulau reklamasi yang sudah terbangun, sesuai  amanat Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 dan Perda No.8 Tahun 1995. 

"Ya, Gubernur bilang kalau percaya padanya jangan tanggung, harus total percaya. Reklamasi tidak dilanjutkan, kecuali hanya 4 pulau yang sudah terbangun perlu payung hukum untuk pengelolaannya. Kemarin Saya tanya langsung saat acara Halal Bil Halal di Rumdin Gubernur  Taman Suropati Menteng, Jakpus," katanya di Jakarta, Minggu (23/6/2018)

Pria yang akrab disapa SGY ini menambahkan, Gubernur Anies tegas menjelaskan, badan tersebut pernah ada namun dibubarkan. Dan, lanjut dia, pembentukan ulang ini dibawah kendali Gubernur Anies langsung untuk menyelesaikan semua masalah pulau reklamasi.

SGY menjelaskan, Gubernur Anies sangat cerdas dengan membiarkan munculnya polemik dimasyarakat, yang akhirnya dapat diketahui siapa saja yang mendukung reklamasi dilanjutkan dan  yang ingin reklamasi dihentikan.

" He, he, he, Saya pun terjebak mengkritik keras soal reklamasi harus dibatalkan. Tetapi Gubernur tidak marah, malah tersenyum saat bertemu diacara HBH. Ya, saya mengerti maksudnya. Pasti nanti saat yang tepat akan di jelaskan tuntas oleh Gubernur kepada masyarakat" Ujar SGY.

Selain hal tersebut, SGY yang juga Presidium Relawan Anies-Sandi (PRAS), melanjutkan bahwa Gubernur  Anies tetap teguh berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan resiko apapun termasuk, berhadapan atau berbenturan dengan siapapun. 

https://m.harianterbit.com/welcome/read/2018/06/25/99117/25/25/Seputar-Polemik-Pergub-BKP-Anies-Tetap-Tegas-Batalkan-Reklamasi

Tetap berhenti bre