Jakarta - Pemerintah menetapkan libur nasional 27 Juni 2018 saat pencoblosan pemilihan kepala daerah. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik libur yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 15 Tahun 2018 itu.

"Saya termasuk yang kurang setuju. Masak pilkadanya di Papua, orang Aceh harus libur. Lah urusannya apa?" kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Menurut Fahri, libur nasional itu harusnya diterapkan di 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018. Fahri menyebut pemerintah seharusnya berpikir lebih matang terkait libur nasional saat Pilkada 2018.

"Harusnya libur itu di tempat yang terkena pilkada saja. Yang nggak kena pilkada republik ini panjang. Kecuali kita mau bikin peraturan dari awal. Nanti kalau begitu, nanti pilkada kepala desa di kampung saya nanti semua orang minta libur juga. Janganlah begitu-begitu," kritik Fahri.

Terkait kebijakan ini, Fahri turut mengkritik lingkaran Presiden Joko Widodo. Menurut dia, orang-orang di sekitar Jokowi ada yang tak mengerti administrasi.

Baca juga: Libur Nasional Saat Pilkada Untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih

"Dari awal kita tahu presiden kurang teliti. Saya kira inner circle presiden ini kurang fokus mungkin. Kebanyakan pengin kampanye," ucap Fahri.

Presiden Jokowi sebelumnya meneken Keppres Nomor 15 tahun 2018 tentang libur nasional saat Pilkada Serentak 2018. Jokowi meminta masyarakat memanfaatkan libur nasional untuk menggunakan hak pilih.

Baca juga: 27 Juni Libur Nasional Pilkada Serentak, Jokowi: Gunakan Hak Pilih

Keppres tersebut diteken Jokowi per 25 Juni 2018. Keppres tersebut sudah diarsipkan.

Salah satu pertimbangan penerbitan Keppres itu ialah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Pada 27 Juni nanti, akan ada 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 17 di antaranya adalah tingkat provinsi.
(gbr/nvl)

ember