Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sepakat dengan Amerika Serikat bahwa Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) mesti direformasi, meski menyayangkan langkah AS keluar dari badan tersebut.

"Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna," kata Retno dalam pernyataan di laman resmi kementerian, Rabu (20/6).

Dia menyesalkan AS mesti keluar dari UNHRC karena langkah itu justru menghambat reformasi yang diperlukan UNHRC dan sejumlah badan PBB lainnya.

"Reformasi seperti yang dibutuhkan badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politik dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB," kata Retno.

"Indonesia bersama negara-negara lainnya akan terus berkontribusi dan bekerja sama menegakkan serta memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme, sesuai mandat Dewan HAM PBB."

AS resmi keluar dari keanggotaan UNHRC pada Selasa (19/6). Haley menjelaskan keputusan ini diambil setelah melihat bahwa upaya reformasi organisasi Dewan HAM PBB tak kunjung berhasil sesuai keinginan AS.

Haley juga menganggap bahwa sejak UNHRC sejak lama menjadi pelindung negara pelanggar HAM dan bersikap bias secara politik, terutama terhadap Israel.

Washington menilai Dewan HAM PBB selama ini sangat menyoroti sikap Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, namun dianggap sangat jarang menyinggung pelanggaran yang dilakukan oleh musuh AS, seperti Venezuela atau Kuba.

"Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak mengizinkan kami tetap menjadi bagian dari organisasi munafik dan egois yang melecehkan hak asasi manusia," ujar Haley di New York.

SUMUR