Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai rencana pemerintah mengintegrasi sekaligus menaikkan tarif Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) dilakukan untuk memeras rakyat dan mempertebal kantong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Kebijakan itu rencananya diterapkan mulai Rabu (20/6) esok. Kenaikan tarif mencapai 57,8 persen dari Rp9.500 menjadi Rp15.000 untuk kendaraan golongan I. Namun, dengan tarif baru itu, kendaraan tak perlu lagi membayar biaya tambahan di masing-masing gerbang per seksi tol yang dilewati.

"Saya menilai, kebijakan tersebut hanya menguntungkan BUJT dan menambah beban ekonomi masyarakat. Bahkan kebijakan ini makin memeras rakyat di tengah daya beli yang lemah," tulis Fadli di akun Twitter pribadinya, @fadlizon, Selasa (19/6).


Fadli juga menegaskan kenaikan tarif tol tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa kenaikan harus disesuaikan dengan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan (BKBPK), dan kelayakan investasi.

Lihat juga: Pro Kontra Penyatuan Tarif Tol JORR
Dari sisi kemampuan bayar pengguna jalan, menurut Fadli, kebijakan ini tak sesuai karena kenaikannya melebihi tingkat inflasi per tahun. Ia mencontohkan tingkat inflasi 2017 yang hanya sebesar 3,61 persen dan tingkat inflasi 2016 sebesar 3,02 persen.

Kenaikan tarif Tol JORR pun dinilai mengabaikan tingkat daya beli masyarakat yang semakin melemah sejak dua tahun terakhir. Dalam catatan Fadli, proporsi pendapatan masyarakat yang dibelanjakan menurun menjadi 64,1 persen pada kuartal I Tahun 2018.

"Artinya kemampuan bayar pengguna jalan juga mengalami penurunan. Lantas, kenapa tarif tol dinaikkan ketika kemampuan bayar pengguna jalan menurun?" katanya.

Fadli juga menyebut kenaikan tarif tol tidak logis mengingat pendapatan BUJT cukup tinggi. Ia mengambil contoh pendapatan PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada tahun lalu yang meningkat 110,62 persen menjadi Rp35,09 triliun.

"Peningkatan tarif ini makin menegaskan pemerintah memang hanya mengejar keuntungan dan pendapatan, bukan pelayanan. Pemerintah jangan memeras rakyat," tekannya.

Alasan lain yang membuat kenaikan tarif tol tidak layak ialah pelayanan tol yang masih minim.

Meminjam hasil pantauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fadli menyebut pelayanan tol saat ini belum memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Lihat juga: ALI: Satu Tarif Tol JORR Tak Ampuh Pangkas Biaya Logistik
Dalam payung hukum itu dikatakan bahwa SPM setidaknya memiliki beberapa indikator pelayanan yaitu kondisi jalan, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit pertolongan, kebersihan lingkungan, hingga kelayakan tempat istirahat dan pelayanan.

"Jadi seharusnya kalau indikator-indikator SPM itu belum bisa dipenuhi, kenaikan tarif tol tak bisa dilakukan. Ini sama saja masyarakat dipaksa membayar lebih mahal untuk pelayanan yang masih buruk," terangnya.

Dari semua pengamatannya itu, Fadli menyimpulkan kebijakan kenaikan tarif tol harus ditolak dan pemerintah segera menarik rencana itu.

Lihat juga: Satu Tarif Tol JORR Urung Terlaksana Hari Ini
Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pelaksana Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mengatakan kenaikan tarif tol akan dibarengi dengan pelayanan lebih maksimal.

Kenaikan tarif tol juga akan meniadakan biaya tambahan yang biasanya dibayar di setiap gerbang tol. Itu bisa mereduksi biaya perjalanan tol.

Herry mencontohkan pengguna jalan tol dari Tanjung Priok ke arah selatan yang sebelumnya harus merogoh kocek sekitar Rp24 ribu, nantinya hanya Rp15 ribu per sekali perjalanan di Tol JORR.

"Kami lakukan integrasi sehingga cukup satu transaksi/ Lalu, dengan rasionalisasi golongan, tarif tolnya juga bisa direduksi menjadi 1,5 dan dua kalinya," pungkasnya. (wis)

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180619165823-92-307291/fadli-zon-kenaikan-tarif-tol-jorr-hanya-memeras-rakyat