Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI) mendesak Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto  menghormati proses hukum. Dia dipanggil untuk menjadi saksi kasus dugaan korupsi dana penyuluhan di Pemkot Makassar.


Danny mangkir dari panggilan penyidik Reserse Kriminal Polda Sulawesi Selatan. Sebagai Wali Kota Makassar, Danny wajib menghormati proses hukum yang sedang ditangani


'Semua orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum,' kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Selasa, 19 Juni 2018.


Poengky mengatakan siapa pun yang dipanggil sebagai saksi, termasuk Wali Kota Makassar Danny Pomanto, wajib hadir memenuhi panggilan penyidik. Apalagi, Danny telah mangkir dua kali.


Aparat memiliki kewenangan untuk menggunakan upaya hukum jemput paksa bila dia tetap mangkir di panggilan ketiga.


'Jika tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka polisi dapat melakukan panggil paksa,' jelas dia.


Penyidik Polda Sulawesi Selatan bakal memanggil paksa Wali Kota Makassar Danny Pomanto bila tidak memenuhi panggilan kedua. untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana sosialisasi penyuluhan di SKPD dan kecamatan.


Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono mengatakan Danny Pomanto sempat mangkir terhadap panggilan pertama penyidik pada Senin, 4 Juni 2018.


'Kan pemeriksaan pertama yang bersangkutan tidak datang dan dia minta dijadwal ulang ya akan kita panggil kembali,' kata Yudhiawan.


Penyidik telah melayangkan surat panggilan ulang atau panggilan kedua kepada Danny Pomanto untuk menemui penyidik Kasubdit III Tipikor Polda Sulawesi Selatan, Kompol Yudha Wirajati pada Jumat (22/6/2018) sesuai Nomor: S-Pgl/4124/VI/2018/Ditreskrimsus.


Danny dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Kasus tersebut terkait cara pemotongan anggaran sosialisasi pada SKPD/OPD Kecamatan se-Kota Makassar Tahun Anggaran 2017.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/daerah/G...nggilan-polisi

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Memborgol Koruptor

- KPK Geledah Kantor Bupati Purbalingga

- Jokowi Terima Surat Penolakan Pasal Tipikor Masuk RKUHP