KRICOM - Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang membantah tudingan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK berkaitan erat dengan nuansa politik.

Saut membantah kalau lembaga pimpinnya membidik calon kepala daerah yang dianggap memiliki elektabilitas tinggi.

"KPK bergerak atas pembuktian yang cukup. Kalau enggak begitu pelanggaran atas banyak hal seperti hukum, HAM, dan lain-lain, termasuk kode etik KPK sendiri,” kata Saut Situmorang, Rabu (13/6/2018).

Sebaliknya, Saut memastikan, pihak KPK justru melakukan serangkaian kegiatan pencegahan dalam mencegah terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pencegahan tersebut seperti bentuk koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Korsupgah).

"Semua pimpinan daerah paling tidak pernah tersentuh program apakah di daerahnya sendiri atau diundang ke daerah lain dalam program membangun integritas dan mengatur ulang tata kelola termasuk perizinan pengadaan barang dan jasa," tukas Saut.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan memberi dukungan terhadap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Sebab, ada dugaan OTT ini tersangkut unsur politis.

"Yang terjadi di Tulungagung dan kota Blitar, itu bukan OTT terhadap Bapak Samanhudi dan Syahri Mulyo. Rakyat di Blitar dan Tulungagung mengatakan ada motif poltik di balik hal tersebut, Jadi, kami terus memberikan dukungan dengan advokasi hukum," ucap Hasto di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).

Hal tersebut dikatakan Hasto karena dia tahu ada seseorang yang sudah membocorkan akan ada penangkapan sejak dua hari sebelumnya.

https://www.kricom.id/ott-kpk-disebu...k-dengan-bukti