Karyawan Perusahaan PT Kertas Nusantara yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SPKAHUT) melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Pangkal persoalannya, perusahaan yang sempat disebut berkaitan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subiyanto tersebut tidak juga membayar gaji pekerja sejak tahun 2014 lalu.

Syaifullah Tanjung, Sekretaris Jenderal SPKAHUT mengatakan perusahaan berdalih tidak bisa membayar gaji karyawan karena terlilit utang sejak tahun 2005 lalu. Permasalahan tersebut sempat membuat perusahaan mengalami kesulitan modal sehingga harus merumahkan karyawan pada tahun 2008 sampai 2010 lalu.

Bahkan, perusahaan juga sempat nyaris dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2011 lalu. Syaifullah mengatakan, kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk dan operasi pabrik terpaksa harus dihentikan pada 2013 lalu.



Saat itulah katanya perusahaan mulai tidak bayar gaji karyawan. "Benar- benar terhenti 2014 pembayaran gajinya, sebulan sebelum pemilihan presiden 2014 diadakan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/6).

Setelah itu Syaifullah mengatakan perusahaan tidak pernah memberikan gaji pada pekerja lagi. Anehnya, walau mengaku mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan bayar gaji, perusahaan tidak pernah memberikan kejelasan mengenai status pekerja. Perusahaan juga tidak pernah memberikan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak operasi pabrik dihentikan.

Syaifullah bilang, Direktur Utama Kertas Nusantara kala itu, Pola Winson, mengatakan tidak ingin karyawan di PHK karena yakin bisa mendapatkan investor yang bisa menyuntikkan dana segar guna mengatasi kesulitan keuangan Kertas Nusantara.

"Direktur saat itu bilang mau bangkit, cari investor dan Pak Prabowo maunya tidak PHK, padahal kami mendesak lebih baik di PHK agar perusahaan tidak menanggung kewajiban yang lebih besar ke depannya," katanya.



Tempuh jalur hukum

Anehnya kata Syaifullah, walau mengaku kesulitan keuangan, perusahaan pada tahun 2017 dan 2018 ini malah sempat membayar THR untuk 1.300 orang pekerja. Walaupun, THR yang dibayar tersebut tidak sesuai ketentuan dan hanya dibayarkan pada orang orang tertentu saja.

"Atas dasar itulah kami mengadu ke Kemenaker," katanya.

Dari pengaduan tersebut pekerja berharap Kemenaker bisa memediasi perusahaan dan pekerja. Tapi harapan tersebut kandas.

Kemenaker beberapa waktu lalu telah mengirimkan panggilan pada perusahaan agar menghadiri mediasi dengan pekerja di Menara Bidakara. Tapi panggilan tersebut diabaikan direksi dengan alasan direksi sibuk.

"Padahal pabrik sudah tidak beroperasi, jadi direksi sibuk apa? Saya rasa itu hanya akal-akalan saja," katanya.

Sebagai gantinya Syaifullah mengatakan perusahaan akan menggelar mediasi dengan serikat pekerja 27 Juni mendatang di pabrik yang ada di Berau. Tapi pekerja curiga dengan niat perusahaan.

Pasalnya tanggal mediasi bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Timur. Syaifullah mengatakan kalau kecurigaan terbukti dan mediasi tidak terlaksana, pekerja akan menempuh jalur hukum.

Pekerja saat ini telah berkoordinasi dengan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI).

Okky, staf advokasi YLBHI membenarkan langkah SPKAHUT tersebut. YLBHI juga sudah mengirimkan desakan kepada perusahaan untuk melaksanakan kewajiban mereka ke pekerja.

Lihat juga: Mata Uang dan Bursa Saham Asia Ciut Jelang Pengumuman The Fed

Dalam surat tersebut, YLBHI mendesak perusahaan untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait dugaan pelanggaran hak normatif yang dilaporkan Syaifullah, selaku perwakilan SPKAHUT. Namun, tindak lanjut baru bisa dilakukan bila ada rekomendasi dari Kemenaker dan hasil bipartit antar kedua pihak.

Sementara CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi manajemen perusahaan, seperti Direktur Utama Kertas Nusantara Raup Purnama. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada respons dari manajemen.

Konfirmasi juga coba dilakukan ke Prabowo sebagai orang yang disebut berkaitan dengan perusahaan tersebut. Tapi melalui Ketua Bidang Advokasi dan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, Prabowo membantah berkaitan dengan perusahaan tersebut.

Habiburokhman curiga, persoalan Kertas Nusantara digoreng untuk menjatuhkan citra Prabowo.

"Setahu saya memang tidak ada nama perusahaan Pak Prabowo di situ, mungkin rival politik Pak Prabowo yang panik dan menjadikan ini sebagai komoditas untuk serang Beliau," katanya.