Sebut Ada Upaya Politisasi, PDIP Berikan Bantuan Hukum Pada Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya memberikan dukungan dan bantuan hukum pada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar.

PDI Perjuangan tetap memberikan dukungan, lantaran partainya melihat ada upaya politisasi pada kasus keduanya.

"Kami tetap memberikan dukungan, dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar, karena ada politisasi di situ," ujar Hasto, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2018).

Ia menyampaikan penilaian tersebut bukanlah dari PDI Perjuangan, namun dari suara-suara masyarakat di kawasan keduanya bertarung dalam pilkada.

Hasto menyebut ada informasi masuk ke tim kampanye dua hari sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Informasi itu menyebut ada kejadian luar biasa yang bisa mengubah peta politik di Tulungagung.

"Dan kami tahu siapa orangnya itu," katanya.

Menurutnya, kasus ini merupakan bagian dari rivalitas pilkada. Pihak-pihak tertentu, lanjutnya, ingin menjadi wasit dalam pilkada dengan menggunakan berbagai upaya, termasuk hukum sebagai alat kekuasaan.

Lebih lanjut, ia menilai wajar apabila masyarakat menilai ada motif politik dalam kasus ini.

Sebab, dua kadernya tersebut bukan merupakan orang yang terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK pada Rabu (6/6/2018). Oleh karena itu, PDIP tetap memberikan bantuan hukum kepada kedua kader itu.

"Karena itu lah Prof hendrawan mengatakan ini OTT gaya baru," katanya.

"Kalau daerah lain kami langsung pecat seketika tapi di Jatim, kami bisa pastikan ini berdasar suara rakyat yang kami temuin, ini tentang rivalitas pilkada," tandas Hasto. 

Diketahui, sebelum kasus Bupati Tulungagung dan Walikota Blitar, KPK telah menangkap Bupati Purbalingga, Tasdi, yang terkena OTT.

Tasdi langsung dipecat seketika oleh PDIP akibat OTT KPK tersebut.

Hasto juga menegaskan partainya tidak kompromi dengan pengurus atau kader yang diduga melakukan tindak pidana.

Namun, PDIP tetap memberikan pembelaan bila kasus yang menyeret pengurus/kader diduga terkait politik.

http://m.tribunnews.com/amp/nasional...-blitar?page=2

Dibela cuy