Onlinesumut-MEDAN :Perkara korupsi Alkes RSUD Binjai Tahun Anggaran (TA) 2012 yang sudah bergulir di Pengadilan Tipikor PN Medan masih menyisakan kejanggalan, karena tidak adanya ketegasan pihak Kejari Binjai untuk menahan dan menyeret kedua tersangka ke persidangan.
Ironisnya, dari informasi yang dihimpun Onlinesumut, salahseorang tersangka yang telah merugikan negara dalam jumlah besar itu telah kabur ke Singapura.

Beredar kabar, tersangka wanita bernama Vironica yang tak ditahan selama proses penyidikan dan juga belum sempat disidangkan ini, bisa lolos ke Singapura dengan menggunakan pasport rekayasa.

“Vironica tersangka korupsi Alkes RSUD Djoelham itu kini telah berada di Singapura, pasportnya pun telah ditukangi,” sebut sumber Onlinesumut yang namanya minta dirahasiakan di lingkungan imigrasi, Kamis (31/5/2018).

Dijelaskan sumber berperawakan gempal itu, pasport tersangka kasus korupsi Alkes RSUD Djoelham Binjai tersebut sebelumnya nenggunakan nama Vironica. Namun pasport terakhir dan digunakan untuk kabur ke singapur, tecatat bernama Vironica  Hongdiharto.

“Dari munculnya passport yang baru itu, ditengarai kuat pelarian koruptor yang merugikan negara Rp4,7 miliar itu sudah direncanakan. Terlebih tersangka ini tak ditahan pihak Kejari Binjai, sehingga bisa dengan mudah mengatur dan menyiasati pelarian,” tegas sumber berambut ikal, sambil menunjukkan pasport baru dan lama atas nama Vironica dan Vironica Hongdiharto.

Dari amatan wartawan, kedua pasport atas nama Vironica dan Veronica Hongdiharto itu, banyak kesamaanya, di antaranya tanggal lahirnya yakni sama-sama 14 Februarai 1950, kemudian NIKIM juga dengan nomor yang sama adalah 110013967426, yang mana 12 digit nomor itu persis tertulis di bawah foto.


2 pasport milik Vironica, tersangka kasua dugaan korupsi Alkes di RS Djoelham Binjai. Foto bagian atas merupakan pasport lamanya dan foto bawah pasport lama yang diduga palsu digunakannya untuk kabur ke Singapura/jar

Begitu juga foto keduanya banyak kesamaan, mulai rambut yang keriting dan kulit kuning langsat serta postur tubuh yang gempal, semuanya mirip dari kedua pasport yang ditunjukkan sumber dari lingkungan imigrasi tersebut.

Sebelumnya, persis pada sidang perdana perkara dugaan korupsi RSUD Djoelham Binjai, Kamis (17/5/2018), Ketua Tim JPU sekaligus jaksa penyidik dalam perkara tersebut, Kepala Kejari Binjai, Victor Antonius SH MH mengatakan, belum diajukannya 2 tersangka ke persidangan adalah Budi Asmono dan Vironica karena masih ada berkas yang harus dilengkapi.

Soal tidak ditahannya kedua tersangka itu, orang nomor satu di lingkungan Insititusi Adhiyaksa di Binjai tersebut mengatakan, kalau keduanya kooperatif.

“Mereka tidak ditahan selama ini karena kooperatif,” dalih Victor Antonius kepada wartawan

Untuk diketahui, Vironica dan Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading dan Distribution Cabang Medan, merupakan 2 dari 7 orang tersangka dugaan korupsi Alkes RSUD Djoelham Binjai yang tak dimajukan Kejari Binjai bersama 5 rekannya sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor PN Medan.

Sementara 5 orang yang menjadi terdakwa adalah Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr RM Djoelham Kota Binjai Dr Mahim M S Siregar, Teddy Law selaku Direktur PT Mesarina Abadi Cipta selaku Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP), Suhadiwinata selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang, dan Suryana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Menyikapi hal itu, Ketua  Gerakan dan Transparansi Anggaran Rakyat (Gertak) Hendra P Hutagalung mengatakan, penyidik dan penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai tak sungguh-sungguh mengusut kasus tersebut.

Dalam perkara yang telah bergulir di PN Medan itu, sangat menyengat kali aroma tak sedap, khususnya dalam persoalan penanganan kasus yang digiring dari Kejari Binjai itu.

“2 tersangka Budi Asmono selaku Bos PT Kimia Cabang Medan dan Vironica seperti  mendapat perlakuan khusus oleh oknum penegak hukum di Kejari Binjai,” kecamnya.
Perlakuan itu, sambung Hendra, adalah mulai dari tidak ditahannya kedua tersangka tersebut hingga tak diajukan persidangan bersama 5 rekan lainnya.

“Untuk itu kita meminta agar Komisi Kejaksaan segera turun memeriksa jaksa yang menangani kasus tersebut,” tutup Hendra. OS-jar

 https://onlinesumut.com/2018/05/31/g...-ke-singapura/