Merdeka.com - Partai Demokrat mengurungkan niatnya bergabung dengan koalisi keumatan yang terdiri dari Gerindra, PKS, PAN dan PBB yang digagas Habib Rizieq Syihab (HRS).

Sebab, Demokrat tak mau tunduk di bawah dikomando HRS untuk arah politik Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan pihaknya akan memberi klarifikasi ke partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut (SBY).

Andre menegaskan HRS hanya mengusulkan koalisi umat dan bukan sebagai komando.

"Nanti kami kasih penjelasan ke Demokrat, ke bang Ferdinand Hutahaean dan temen-temen yang lain bahwa tidak benar HR yang jadi komandonya. Dia sebagai ulama, sebagai tokoh memberikan masukan dan usulan, nasihat, bukan sebagai komando," katanya di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/6).

"Jadi gak usah terlalu khawatir, yang jelas HR dan tokoh tokoh ulama akan jadi penasihat yang memberikan masukan. tetap komando di ranah parpol. Tentu dengan menerima dan mendengarkan ulama dan seluruh tokoh masyarakat,"tambahnya.

Dia menambahkan, komunikasi Gerindra bersama Demokrat juga sudah berjalan. Finalisasi koalisi dimatangkan usai Pilkada Serentak 2018.

"Sudah berjalan. Tapi nanti kami matangkan setelah pilkada serentak. Karena semua pihak sepakat kami akan bicara setelah lebaran, Pilkada serentak baru kami bisa," tuturnya.

Menurutnya dukungan Partai Demokrat berpengaruh untuk memuluskan langkah ketum Prabowo Subianto jadi Presiden 2019.

"Tentu ada pengaruhnya. Partai Demokrat punya 10 persen suara pemilih tentu punya pengaruh. Apalagi pak SBY merupakan presiden dua periode pasti punya pengaruh. Kami berharap semakin banyak partai dan tokoh yang mendukung pak Prabowo tentu akan membantu pemenangan pak Prabowo," ujar Andre.

Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean mengungkapkan partainya mengurungkan niat untuk bergabung dengan koalisi keumatan setelah Ketum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bertemu dengan pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab di Tanah Suci.

"Orang-orang yang menyampaikan itu seolah-olah itu adalah komando Pak Habib Rizieq. Jadi kalau itu komando Rizieq ya Demokrat akan mengurungkan niat akan bergabung di sana," ungkap Ferdinand, di DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, JakartaPusat, Kamis (7/6/2018).

Sikap ini diambil karena partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin diidentikkan tunduk di bawah komando Rizieq.

Ferdinand mengatakan, jika nantinya citra yang terbangun menjadi di bawah komando Rizieq, maka Partai Demokrat tidak akan menerimanya.

Partai Demokrat juga merasa belum mendapat penjelasan dari Partai Gerindra terkait koalisi umat. Bahkan, Demokrat mendapat kabar tak diajak FPI untuk gabung ke koalisi umat karena di era SBY Rizieq pernah dipenjara.

"Terkait poros keumatan itu kita tidak mendapat penjelasan apa-apa ya, bahkan dari FPI sendiri, Pak Novel kalau enggak salah ya, menyatakan tidak mengajak Demokrat karena pernah memenjarakan Habib Rizieq," ungkapnya.








Alangkah bijak jika Habib tetap di jadikan capres..... utk menjaga harga dirinya sebagai panutan umat.... kalau seperti ini kan seolah ulama hanya sebagai alat(permainan) politik !!!!