Dalam sepekan ini, KPK menetapkan tiga orang kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan sebagai tersangka. Dalam OTT di Jawa Timur, antara lain Bupati Tulungagung dan Walikota Blitar menjadi pesakitan KPK, dan sebelumnya adalah Bupati Purbalingga.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka suap. Pertama, dalam perkara suap proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo sebagai tersangka. Ia sendiri merupakan Ketua DPC PDIP Tulungagung sekaligus calon Bupati Tulungagung.

Kedua, Wali Kota Blitar sekaligus Ketua DPC PDIP Blitar, M Samanhudi Anwar juga menjadi tersangka suap izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Biltar.

Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, penetapan tersangka ini dilakukan karena memang ada bukti cukup. Ia menegaskan bukan karena KPK bermain politik.

"KPK enggka main politik-politikan," kata Saut pada Jumat (7/6/2018).

Menurutnya, operasi tangkap tangan dilakukan secara pararel atau berbarengan, sebab tim mencium pihak pemberi suap merupakan orang yang sama, yakni Susilo Prabowo selaku kontraktor proyek di dua daerah tersebut.

"Tersangka SP (Susilo Prabowo) merupakan salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek-proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 sampai 2018," kata Saut

Sebelumnya, ‎pada Senin, 4 Juni 2018, KPK menangkap Bupati Purbalingga sekaligus Ketua DPC PDIP, Tasdi atas kasus dugaan suap proyek pembangunan Islamic center di Purbalingga.‎

Namun sejauh ini, baru Tasdi dan Samanhudi Anwar yang dicopot dari jabatan Ketua DPC PDIP oleh DPP PDIP.

http://m.rilis.id/dalam-sepekan-tiga-kepala-daerah-pdip-terjerat-ott-kpk

Boleh korupsi nggak