JawaPos.com - Direktur Keuangan dan Penilaian Proyek PT PII Salusra Satria mengaku siap melakukan pendampingan dalam pelaksanaan proyek LRT Fase II dengan Skema KPBU. Selain melakukan penjaminan terhadap proyek infrastruktur, pemerintah saat ini memperluas kewenangan PT PII dengan menyiapkan dokumen pendukung lelang sampai terjadinya transaksi keuangan.

"PT PII bertugas melakukan penyiapan, penyusunan kajian prastudi kelayakan, dan pendampingan transaksi yang pendanaannya dibiayai oleh Kementerian Keuangan," ujar Satria di Jakarta, Kamis (7/6).

Satria mengatakan, PT PII dengan PT Jakpro dalam waktu dekat ini akan bertemu untuk membahas proyek LRT Jakarta Fase II Velodrome-Tanah Abang. Dalam pertemuan itu, pihaknya akan menyosialisasikan prosedur baku proyek KPBU sebagaimana yang telah diatur oleh Bappenas.

"Untuk KPBU ada sejumlah aturan baku yang harus dipenuhi. Jadi tidak sekedar melelang proyek ini kepada pihak swasta," ungkapnya.

Sebagai informasi, Pembangunan proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta Fase II Velodrome-Tanah Abang senilai USD 500 juta hingga USD 600 juta atau setara Rp 7 triliun sampai dengan Rp 8,4 triliun. Pembangunan LRT itu dipastikan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"(Pembangunan) LRT sudah diputuskan Fase II kita launching dengan skema KPBU, Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha. Kita ingin badan usaha terlibat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Maka itu, lanjut Sandi, Pemprov DKI bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pelaksana tugas pembangunan LRT Jakarta sepakat membuka proses uji publik KPBU pada awal Juni 2018. Dalam proses itu, Pemprov DKI akan menerima masukan dunia usaha sekaligus memberi tawaran keikutsertaan badan usaha dalam pembangunan LRT Jakarta Fase II.

Menurut Sandi, skema KPBU memungkinkan pembangunan LRT Jakarta Fase II dibiayai penuh oleh investor, tanpa mengeluarkan anggaran pemerintah daerah (APBD DKI). Namun bila hasil proses KPBU tak mencukupi seluruh biaya pembangunan, maka Pemprov DKI akan menggelontorkan penyertaan modal daerah (PMD) kepada Jakpro.

"Dengan skema ini, pemerintah harus menyediakan mungkin kombinasi hybrid antara availability payment atau kita juga harus menambah PMD ke Jakpro," tutur Sandi.

Sandi berharap pembangunan LRT Jakarta Fase II segera direalisasikan. Pemprov DKI, katanya, ingin memberikan layanan yang terbaik bagi warga Ibu Kota. "Ini infrastruktur yang sangat penting, ultimately crucial untuk membantu MRT (Mass Rapid Transit)," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Satya Heragandhi mengatakan Anies Baswedan sudah meneken Peraturan Gubernur (Pergub) baru mengenai keputusan dilaksanakannya pembangunan LRT Jakarta fase II dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. "Intinya meneruskan Perpres 38 terkait KPBU. Pergub baru itu sudah kami sosialisasikan kepada calon-calon investor yang sudah tertarik sebelumnya dan kita minta mereka mempelajari dan menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait penawaran dan sebagainya," katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini pihaknya juga tengah merampungkan proses perhitungan bisnis yang rencananya akan dikerjasamakan dengan swasta tersebut. Sejumlah hal yang jadi fokus di antaranya desainnya yang lebih sulit lantaran harus melewati jalur Dukuh Atas menuju Tanah Abang yang situasinya cukup rumit, termasuk keputusan pemerintah daerah mengenai model bisnis atau model pendanaan yang akan digunakan.

"Doakan bisa secepat mungkin (pelaksanaannya). Karena ada hal terkait penerapan pola PPP (public private partnership) atau KPBU. Kita berharap nanti fase II bisa menggunakan pola yang berbeda yaitu PPP," pungkasnya.

https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/07/06/2018/gunakan-skema-kpbu-lrt-velodrome-tanah-abang-fase-ii-siap-dilelang

Lanjut segera