Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah istilah baru yang sebelumnya disebut dengan pegawai negeri atau pegawai negeri sipil (PNS). Perubahan nama tersebut akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebagai modal dasar bagi pemerintah, maka ASN memiliki peran vital dalam mencapai tujuan politik pemerintah, khususnya dalam menentukan pergerakan roda pemerintahan. Gerak kutub pekerjaannya berkelindan dengan pelayanan publik dan implemnetasi kebijakan.

Arus globalisasi mengharuskan aparatur negara (ASN) mengembangkan kompetensinya dengan maksud dapat mengimbangi gerak laju perubahan yang terjadi setiap waktu. Sehingga kemajuan dibidang apapun dapat diantisipasi tanpa mengorbankan steakholder yang dilayaninya.

Pemerintah yang diwakili oleh aparat pengambil kebijakannya harus memikirkan dan bekerja keras untuk membangun birokrasi dan aparaturnya agar semakin efisien, efektif, responsif, kredible, berintegritas serta memiliki keahlian multi kompeten dan talenta dalam rangka menopang kemajuan bangsa menjadi negara yang berkelas dunia dengan kemajuan dan kesejahteraan serta diperhitungkan pada percaturan ekonomi, politik dan pertahanan global. Pertanyaannya adalah sampai kapan hal tersebut akan dapat dicapai dan meghilangkan idiom jauh panggang dari api.

Tapi kenyataan berbicara berbeda, ketika narasi ASN selalu menyajikan lakon yang anomali dalam realitas profesional. Masih banyaknya keluhan masyarakat akan lambatnya pelayanan dan sering munculnya suara sumbang akan adanya berbagai macam pungutan di luar ketentuan aturan agar pelayanan dapat dipermudah dan dipercepat. Bahkan narasi itu berlanjut pada masih kentalnya budaya feodal yang memposisikan ASN sebagai pekerja yang harus dilayani. Dengan demikian gerak roda pelayanan publik menjadi syair bernuansa satir atas hilangnya kearifan hamba yang terus menerus menginginkan sebagai tuan.

Linier dengan itu ASN harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan yang diampunya. Secara filosofis tanggung jawabnya ASN sangat berat karena berhubungan dengan Kata “pelayan” dan secara normatif harus mengutamakan sifat humanisnya. Sumber daya ASN harus mampu bekerja sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan aparatur yang memiliki integritas, profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berhubungan dengan pekerjaan tentunya aparatur ini mendapatkan gaji (salary) yang diatur secara rigit dengan mempertimbangkan lama pengabdian, jenjang (pangkat) dan pendidikan. Gaji yang diterima sebagai bentuk imbalan dari perjanjian atau pengabdian dalam memenuhi kebutuhan hidup secara personal atau kelompok (rumah tangga). Pameo yang mengatakan gaji yang tinggi akan menyebabkan kinerja yang baik serta produktivitas hasil pekerjaan selalu tepat waktu. Ujaran kehidupan layak selalu selalu diukur oleh pemenuhan gaji yang sesuai dengan standar hidup.

Pernyataan di atas mungkin benar atau sebaliknya. Karena kenyataan, banyak dari ASN yang selalu merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari plus berhubungan dengan pembiayaan lain yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder.

Narasi itu selalu terdengar bak cerita seribu satu malam dengan segala keunikan dan kejengkelan yang ditampilkan. Himpitan hidup akibat tingginya kebutuhan menjadi salah satu faktor ketidakberdayaan dalam memenuhi hasrat minimal dalam hidup kesehariannya. Pertanyaannya apakah karena faktor gaji yang kurang atau karena fundamental manajeman personal yang menyebabkan selalu kurangnya gaji yang diterima?.

Pemerintah sebagai regulator dan operator sesungguhnya sudah meluncurkan berbagai perbaikan gaji yaitu dengan tunjangan kinerga dan untuk guru dengan tunjanga profesi guru (TPG) atau yang lebih dikenal dengan tunjangan sertifikasi untuk memenuhi hidup layak bagi para ASN. Istilah gali lubang tutup lubang bukan lagi kidung realitas sosial dalam kehidupan yang harus diratapi sepanjang waktu dan lubang itu
harus betul ditutup sehingga para ASN tidak terperosok secara terus menerus.

Fenomena ASN dan gaji bukan juga sebagai dramaturgi yang dalam pandangan Erving Goffman (1959) merupakan teori dasar tentang bagaimana individu menampilkan dirinya di dunia sosial. Goffman memusatkan perhatiannya pada interaksi secara tatap muka (face to face) atau kehadiran bersama (co-presence). Santoso (dalam suciptaningsih, 2017) mengatakan bahwa Individu dapat memperlihatkan pertunjukan apapun bagi individu lain, tetapi kesan (impression) yang diperoleh publik terhadap pertunjukan itu berbeda-beda, ada yang
meyakini pertunjukan yang diperlihatkan olehnya, ada juga yang bersikap sebaliknya.

Tunjangan Hari Raya dan Budaya Konsumerisme

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah Kewajiban bagi Pemerintah dan Pengusaha. Adanya kebutuhan tambahan mengharuskan pemerintah membuat kebijakan yang memang menjadi hak dari pekerja atau pegawai untuk mendapat penghasilan tambahan. Pemberian Tunjangan ini menjadi suatu kewajaran demi untuk memenuhi kebutuhan pada.hari raya keagamaan.

Dimaksud dengan hari raya keagamaan tersebut adalah Hari Raya Idul Fitri bagi Pekerja/Buruh yang beragama islam, Hari Raya Natal bagi Pekerja/Buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestant, Hari Raya Nyepi bagi Pekerja/Buruh yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi Pekerja/Buruh beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi Pekerja/Buruh yang beragama Konghucu. Pemberian tunjangan hari besar keagamaan bagi ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018, dan bagi pekerja atau buruh berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016.

Tunjangan hari raya selalu identik dengan berapa gaji yang biasa dibawa pulang setiap akhir. Dengan pemahaman bahwa itu merupakan standar sebagai tunjangan tambahannya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diperkirakan dalam menyambut datangnya hari besar penganut agama tersebut. Tanpa berpretensi dan mengeneralisir keadaan, tunjangan yang diberikan juga kadang tidak mampu menutup kebutuhannya. Hal itu terjadi nafsu berbelanja yang selalu berlawanan dengan nalar dan logika akal sehat. Maksud dari pernyataan tersebut para penerima tunjangan tersebut tidak membuat skala prioritas dalam memperlakukan tunjangan yang diperolehnya. Nafsu berbelanja diluar kemampuan menjadi panduan utama sehingga berlaku hukum lebih besar pasak dari pada tiang. Tunjangan hari raya menjadi sarana baru untuk menjadi konsumtif dengan meng-atasnamakan gaya hidup modern.

Masyarakat di Indoensia memang dikenal sebagai masyarakat konsumtif. Saat barang-barang yang dimiliki masih berfungsi, dan produk baru keluar, maka kecendrungan untuk memiliki produk tersebut sangat tinggi. Mengikuti trend merupakan dasar utama tanpa mempertimbangkan kekuatan finansial dan keberfungsiannya. Bahkan yang sangat lucu, untuk mendapatkan barang baru tersebut dilakukan dengan cara berhutang. Munculnya supermamarket, hipermarket membuat masyarakat dan ASN khususnya dimanjakan dengan berbagai ragam pilihan produk dari kebutuhan pokok hingga barang-barang sepele.

Dalam persfektif Baudrillard (dalam Fadhilah, 2011) barang sepele tersebut sebagai gad, get, kitsch, sebagai objek murahan, yaitu pernik sederhana (cindera mata) yang merupakan objek semu, tapi memberi simbol status sosial yang memiliki makna tersendiri bagi kehidupan subyek yang bersangkutan. Hal itu disimulasikan dari masyarakat konsumsi yang dianologkan dengan masyarakat primitif. Simulasi sebagai “objek palsu”

Bahasa keumuman yang berlaku adalah budaya konsumerisme menjadi gaya hidup yang sulit untuk dihilangkan bahkan dihapus sama sekali. Kepuasan yang diasumsikan dengan dapat membeli dan mengkonsumsi barang baru yang dalam tesis Celia Lury (dalam Alfitri, 2007) merupakan bentuk khusus dari budaya materi yang telah berkembang pada masyarakat Eropa-Amerika pada abad 20.
Tidak bisa dipungkari sebagai abdi negara, ASN memang selalu berkutat dengan permasalahan keuangan. Ketidakcukupan gaji menjadi lagu merdu diantara jutaan ASN (aparatur sipil negara) karena berbagai kebutuhan yang dihadapi. Bukan hanya urusan perut, tapi juga kebutuhan lain baik bersifat primer atau non primer. Namun dibalik itu kadang-kadang Gaya hidup untuk menyesuaikan dengan perkembangan musim merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga budaya konsumerisme juga masih menjadi penyakit genetik yang sulit disembuhkan.

Semakin majunya ilmu pengetahuan sekaligus diiringi dengan teknologi sebagai perangkatnya, membawa pada pola hidup yang tidak dapat diperkirakan. Gampangnya masyarakat mengukuti trend kemajuan itu merupakan konsekuensi sifat manusianya untuk bergerak dalam perubahan itu sendiri. Celakanya, kemajuan itu disikapi pada sisi gaya hidup bersenang-senang dalam bentuk budaya konsumtif sebagai bentuk respon peningkatan kebanggaan (prestige) dalam mendapatkan pengakuan peningkatan kemampuan di bidang ekonomi dan kemapanan hidup baik sebagai individu atau rumah tangga.

Akhir dari tulisan ini adalah ingin menyampaikan pesan atau pendapat bahwa tunjangan hari raya yang diberikan oleh pemerintah pada ASN bukan untuk menuruti hawa nafsu berbelanja diluar nalar dan kemampuan. Oleh karena itu konsumerisme tidak menjadi bagian hidup ditengah ketidakmampuan finansial. Pemerintah memberikan insentif karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi menjelang lebaran, sehingga beban berat dapat dikurangi bahkan di tiadakan sama sekali. Kalau budaya konsumerisme tidak dapat dihilangkan, alih-alih beban dapat dikurangi, yang muncul adalah beban semakin menumpuk dan jalan kebingungan makin terbuka lebar. (*)

Oleh : Dr. Ridwan, M.KPd
* Penulis praktisi dan akademisi di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Disadur dari
#gayahidup #stopkonsumerisme #investasicerdas #lawankonsumerisme #trendhidup #ubahcarapandang

Sumber