alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Birokrasi dalam Masyarakat Modern: Masihkah Birokrasi yang cenderung Idealis?
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b174a2d9a09514d248b4578/birokrasi-dalam-masyarakat-modern-masihkah-birokrasi-yang-cenderung-idealis

Birokrasi dalam Masyarakat Modern: Masihkah Birokrasi yang Cenderung Idealis?

Critical Review

Birokrasi dalam Masyarakat Modern: Masihkah Birokrasi yang cenderung Idealis?


Dalam bukunya yang berjudul Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Blau dan Meyer tidak terpengaruh tentang gagasan Weber yang begitu idealis tentang birokrasi. Mereka justru mengkritik beberapa argumen Weber yang sangat terkenal dengan upayanya memberi penjelasan birokrasi idealis itu. Idealis Weber di dalam birokrasi ini, kemudian diberikan ciri-ciri oleh Blau dan Meyer. Beberapa yang dimaksud idealis dikerucutkan menjadi 4, yaitu: (1) Operasi-operasi birokratis diselenggarakan melalui suatu sistem kaidah-kaidah abstrak yang konsisten, (2) Pejabat yang ideal menjalankan kantornya berdasarkan impersonalitas formalistik, (3) Perekrutan dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi-kualifikasi teknis dan yang terhindar dari tindakan pemecatan yang sewenang-wenang dan (4) Pengalaman secara universal cenderung memperlihatkan bahwa tipe organisasi administrasi yang murni birokratis dari sudut pandang teknis murni, mampu mencapai tingkat efisiensi yang paling tinggi.[1] Birokrasi menurut Blau dan Meyer tidak hanya seperti yang disimpulkan Weber dalam kategori tersebut. Birokrasi memiliki makna yang lebih mendalam dan cenderung bersifat khusus.


Quote:



Dalam kajian tentang organisasi, ada beberapa kasus yang cukup relevan dengan apa yang dikatakan Blau dan Meyer, ada suatu pendekatan yang lazim disebut sebagai pendekatan sistem terbuka (open system). Dengan pendekatan ini, organisasi dilihat sebagai sistem kegiatan yang saling bergantung satu sama lain, yang menghubungkan pergeseran koalisi dari pihakannnya, serta berhubungan dan bahkan tergantung pula pada lingkungan di mana sistem itu berada.[2] Pada pendekatan sistem terbuka terdapat kecenderungan mengesampingkan prinsip bahwa birokrasi selalu bekerja atas aturan prosedural dan struktur formal dengan hubunganhubungan yang bersifat impersonal. Akan tetapi seperti dikatakan Britan dan Cohen bahwa dinamika birokrasi selalu berkaitan dengan jaringan hubungan informal dari individu dan kelompok yang ada dalam birokrasi serta keterkaitan antara jaringan itu dengan lingkungan di luar birokrasi. Jaringan informal itu menurut Blau & Meyer (1987) mempunyai aturan, pengelompokan, prosedur dan sanksi sendiri.[3] Beberapa tulisan Justice (1986) mencontohkan tentang jaringan informal yang bekerja dalam birokrasi kesehatan di Nepal sebagai jaringan yang terbentuk atas dasar identitas kedaerahan, etnik, kasta dan ikatan kekeluargaan.[4] Juga Vincent (1989) mencontohkan kasus perubahan hukum agraria di Uganda melihat jaringan informal yang terbentuk atas dasar kesamaan almamater dan klub, selain kekerabatan dan perkimpoian.

Berkaitan dengan itu, Blau dan Meyer bisa menjelaskan dengan karakteristik birokrasi yang demikian, maka birokrasi itu merupakan gambaran dari suatu bidang sosial semi otonom. Seperti pendapat Moore (1983) yang mengartikan bahwa "bidang sosial semi otonom" adalah suatu bidang (arena) sosial yang mampu menghasilkan aturan-aturan, dan instrumen pemaksaan agar tunduk pada aturan-aturan tersebut, tapi pada saat yang sama ia memiliki kerentanan terhadap aturan-aturan lain yang berasal dari luar, sehingga ia disebut semi otonom.[5] Maka, bidang sosial semi otonom dalam birokrasi dapat memberi gambaran adanya jaringan-jaringan informal yang dibuat oleh sejumlah individu atau kelompok dalam birokrasi.

Oleh sebab itu, penulis dapat melihat beberapa kelebihan tulisan Blau dan Meyer dalam segi empirik dan kasus per kasus. Penjelasan keduanya sangat lugas dan benar-benar kritis terhadap pandangan Weber tentang birokrasi. Pandangan kritisnya juga tidak semerta-merta mematahkan argumen Weber, tetapi membangun kontruksi pemikiran modern. Idelisistis Weber membawa semakin jauh suatu teori yang ditemukannya terhadap realita yang terjadi di era modern. Individu-individu di era modern sudah cukup kuat dan otonom dalam menentukan birokrasi apa yang baik untuk digunakan dalam beberapa contoh kasus. Kecenderungan mengadaptasi diri Individu diakibatkana kapitalisme yang cukup populis di era modern saat ini.

Quote:


Berkaitan dengan hal ini, muncul kelemahan yang baru bahwa keduanya belum mampu memberikan rekomendasi tipe birokrasi apa yang dianjurkan. Sebab, di dalam bukunya hanya menerangkan bagaimana kritiknya terhadap Weber dan menjelaskan penyelesaian masalah atau solusinya. Bukan membuat suatu tatanan konsep baru yang berdiri sendiri dan mampu diaplikasikan ke dalam abnyak kasus. Hal tersebut yang kiranya perlu diperhatian keduanya, agar semua kritikannya menciptkan sebuah konsep baru yang tujuannya mendekati kasus-kasus yang terjadi di era modern dan mampu menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam konteks masyarakat modern, pembaca perlu memahami ada beberapa fenomena yang perlu diperhatikan di dalam suatu birokrasi. Bukan saja perihal faktor bagaimana birokrasi itu terbangun dengan sistem yang baik, namun harus dipastikan bahwa birokrasi dapat berjalan dengan bantuan faktor luar. Begitupun jika mengalami masalah, birokrasi juga dimungkinkan akan dipengaruhi faktor luar. Hal ini disebabkan oleh sistem terbuka yang mengundang banyk partisipan dalam birokrasi. Oleh sebab itu, pembaca di dalam buku Blau dan Meyer diajak untuk menyelami beberapa kemungkinan yang realitanya sudah terjadi di era modern.

[hr]
[hr]
Daftar Referensi
[1] Max Weber. The Theory of Social and Economic Organization. Diterjemahakan oleh A. M Henderson and Talcott Parsons (New York : Oxford University Press, 1947), hal. 331-337.
[2] RW Scott. Organizations: Rational, Natural and Open Systems. 3rd Ed Englewood Cliffs. (New Jersey: Prentice Hall, 1992)
[3] Dalam Artikelnya, Hanief Saha Ghafur. Cultural Relations in Public Policies and State Regulatory System. (Universitas Indonesia, MKP Vol 25 No 4 Okt-Des, 2012) Hal 233-281.
[4] J Justice. Policies, Plans, and People: Culture and Health Development in Nepal. (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1986).
[5] SF Moore. Law as Process: An Anthropological Approach. (Boston: Routledge and Kegan Paul, 1983). Hal. 144.
[6] Ibid,. hal.145.

Sumber Foto:
http://e-perpus.sidoarjokab.go.id
Diubah oleh rhsrofiq
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
"kalo bisa dipersulit kenapa musti dipermudah"
"kalo bisa syariat kenapa musti pluralis"

inilah situasi birokrasi bobrok indon saat ini.
makanya bertebaran perda syariah ditengah masyarakat beragam/plural

menjijikkan
Diubah oleh hebatpart16


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di