alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Militer Indonesia: Sebagai Awal Mula Pembentuk Kelas Menengah di Indonesia?
5 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b15f18b5c77983e6f8b4567/militer-indonesia-sebagai-awal-mula-pembentuk-kelas-menengah-di-indonesia

Militer Indonesia: Sebagai Awal Mula Pembentuk Kelas Menengah di Indonesia?

Militer Indonesia: Sebagai Awal Mula Pembentuk Kelas Menengah di Indonesia?

Critical Review

Catatan Perbincangan dalam:  Innovations for Successful Societies Oral History Project: An initiative of the National Academy of Public Administration,  and the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs and the Bobst Center for Peace and Justice,  Princeton University. (Interviewee Minister Juwono Sudarsono, Interviewer Matthew Devlin, 7 Juli 2009)

            Dalam isi percakapan tersebut, Juwono Sudarsono mengatakan berbagai hal tentang kesan mendalam pertama dirinya yaitu, bahwa pemerintahan adalah masalah utama dalam menjalankan Indonesia sebagai ekonomi modern, sebagai negara modern.  mewarisi sistem administrasi yang layak seperti India atau negara-negara Persemakmuran lainnya. Menurutnya, Indonesia tidak mewarisi kelas menengah yang kuat, sehingga memberikan ruang untuk masyarakat sipil mendukung demokrasi. Indonesia juga secara geografis terlalu tersebar dalam hal konfigurasi geopolitik dan geo-ekonomi, yang merupakan aspek penting dari menjalankan negara sebesar ini. Maka, menurutnya dengan kerangka ekonomi politik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luas dan berlokasi strategis di Asia Tenggara. Negara Indonesia memiliki jalan panjang sebelum dapat memenuhi standar mengatur ekonomi yang benar-benar modern, karena pertama-tama ukuran kelas menengah Indonesia hanya sekitar 20% dari populasi. Itu adalah PDB per kapita, secara nominal, hanya $ 2300, dan jumlah orang Indonesia yang memenuhi patokan kelas menengah, yang didefinisikan secara lokal, hanya sekitar 25 juta orang dari 235 juta.

Berdasarkan kesan pertama yang dikemukakan Juwono, maka dapat diketahui bahwa  ada lapisan tipis atau kasat mata dari masyarakat yang mampu memperkuat demokrasi, hanya karena Indonesia tidak memiliki banyak, makanya belum memenuhi kebutuhan dasar hidup yang memadai sebagai manusia: akses ke air bersih, listrik yang terjangkau, perumahan umum yang terjangkau, perawatan kesehatan yang terjangkau, kesehatan primer. Yang paling penting, masih ada sejumlah besar orang Indonesia yang hidup dengan kurang dari $ 2 per hari, sekitar 33 juta dan sekitar 8 juta masih secara terbuka menganggur. Dari 8 juta, sekitar 70% dari mereka berada di bawah usia 30 tahun. Jadi ada kesenjangan yang sangat besar di sana dalam hal memberikan jangkauan kepada mereka yang belum memiliki sarana hidup berkelanjutan bertemu. Itu adalah masalah terbesar Indonesia: bagaimana memberikan pemerintahan yang tegas tetapi demokratis yang dapat memberikan jangkauan sehingga demokratisasi politik dan ekonomi yang telah lulus dapat berlanjut dalam sepuluh hingga lima belas tahun ke depan. Itulah tantangan nyata.

Maka argumentasi penulis yang cukup relevan, yaitu Indonesia harus melipat-gandakan ukuran kelas menengah, melipatgandakan PDB per kapita kita, dan melipat-lipat jumlah orang yang mampu memajukan demokrasi politik, termasuk unsur militer. Kaitannya dengan ekonomi politik, militer menciptakan andil besar dalam membentuk kelas menengah di Indonesia, terutama yang diciptakan era orde baru ataupun sebelumnya yang kerap disebut bisnis militer.

Adapun menurut Juwono, seperti yang diperintahkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepadanya, bahwa demokrasi tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dilakukan banyak cara untuk mencapainya. Menurut SBY, yang harus dilakukan pertama-tama yaitu menetralkan peran militer, tidak mendominasi kepresidenan, tetapi mendukung pemerintahan yang demokratis, untuk tetap netral. Pesan kedua adalah meneliti seluruh proses akuisisi di departemen pertahanan, termasuk di markas besar TNI dan di masing-masing layanan. Jadi pada bulan Desember 2004, Juwono mendirikan panel antar-lembaga yang melibatkan Pertahanan, Keuangan, Perusahaan Negara, dan Kementerian Hukum. Empat ini. Mereka melihat aspek hukum, Kementerian Hukum; aspek fiskal, Departemen Keuangan; aspek perusahaan, Kementerian BUMN; dan aspek pertahanan, Kementerian Pertahanan. Juwono memimpin tim tersebut, dan sekarang sedang mempersiapkan laporannya karena diserahkan dalam waktu dua minggu kepada Presiden Yudhoyono sehingga pada bulan Oktober tahun 2009, semua bisnis militer akan didivestasikan ke Kementerian BUMN, dan semua yang disebut koperasi dan yayasan harus dirampingkan dan diizinkan hanya untuk unit-unit tertentu di dalam militer, menyediakan akses ke sesuatu seperti PX di Amerika Serikat kepada prajurit berpangkat rendah dan berbiaya rendah saja.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, saya setuju terhadap argumentasi Juwono di dalam konteks demokrasi di dalam masyarakat modern Indonesia, bahwa perlu memahami ada beberapa fenomena yang perlu diperhatikan di dalam hubungan ekonomi-politik di dalam tubuh militer. Bukan saja perihal faktor bagaimana demokrasi itu terbangun dengan sistem yang baik dan secara alamiah muncul di masyarakat sipil, namun harus dipastikan bahwa demokratisasi dapat berjalan dengan bantuan faktor militer yang sebelumnya begitu berkuasa di Indonesia. Walaupun masih banyak masalah penyelewengan di tubuh militer, Tetapi upaya transisi menjadi demokrasi yang substansial dalam pembangunan ekonomi-politik harus diyakini akan terwujud. Upaya yang dilakukan pasca reformasi sampai saat ini perlu diberikan apresiasi bagi pembangunan politik di Indonesia.

Daftar Referensi
McVey, Ruth. 1992. Southeast Asian Capitalists. New York: Cornell University. Hlm. 8-20.
Robison, Richard. 1994. Indonesia: The Rise of Capital. Canberra: Asian Studies Association of Australia. Hlm. 106-126.
Innovations for Successful Societies Oral History Project: An initiative of  the National Academy of Public Administration,  and the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs and the Bobst Center for Peace and Justice,  Princeton University. (Interviewee Minister Juwono Sudarsono, Interviewer Matthew Devlin, 7 Juli 2009)
The Current State of Military Reform in Indonesia: Interview with Lieutenant General (Retired) Agus Widjojo (Part 1) (by Johannes Herliyanto, 15 Desember 2017)

Sumber Foto: 
https://www.amazon.com/Indonesia-Ris.../dp/9793780657

Urutan Terlama
Pas Kelas Menengah di gencet, langsung kerasa efeknya.
prajurit dari dulu sampai sekarang peminatnya sebagian besar masyarakat pedesaan yang berusaha menaikan derajad keluarga dengan mempunyai pangkat dan itu terjadi baru setelah 45 jadi belum sepenuhnya mapan karena baru satu generasi
pepatah jawanya "oyote hurung kuat"

Maklum gan, Indonesia salah satu negara yang kurang baik dalam mencetak kelas menengah. Padahal kelas menengah itu kalau di barat penjembatan yang baik salah satu faktor penting di dalam pembangunan ekonomi.
Iya ssetuju gan. Sebetulnya kelas menengah itu muncul dari pedagang dan pemilik tanah. Tapi karena Belanda terlalu lama melakukan praktik feodalisme ya begitulah. Kekuatan pedagang dan pemilik tanah sangat dibatasi. Akhirnya pasca orde lama militer menjadi unsur yang sangat kuat.


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di