Ilustrasi: apakah terjadi evolusi dari mereka yang terpapar paham radikalisme?
Peristiwa terbaru terkait terorisme seolah mengirimkan pesan bahwa kewaspadaan publik terhadap paham yang merongrong konstitusi dan dasar negara perlu itu dinaikkan levelnya. Sebagian kaum muda kita bukan saja telah terpapar paham radikalisme, melainkan beberapa di antaranya telah bergerak kepada paham terorisme.
Tentu, mereka yang telah terpapar paham radikalisme tidak senantiasa secara pasti ikut larut menjunjung pandangan terorisme. Namun paham radikalisme sangat berpeluang mendekatkan siapapun kepada terorisme.
Peringatan bahwa sejumlah kaum muda kita telah terpapar paham radikalisme sudah lama disampaikan oleh banyak penelitian. Kampus adalah salah satu basis penyebaran paham radikalisme itu.
Akhir April lalu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengungkapkan ada tiga perguruan tinggi yang menjadi perhatian karena menjadi basis penyebaran paham radikal. Saat itu Budi Gunawan tidak merinci ketiga perguruan tinggi yang ia maksud.
Pernyataan Hamli, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), semakin menguatkan sinyalemen luasnya paparan paham radikalisme. Dalam sebuah diskusi pada akhir Mei lalu, Hamli menyatakan bahwa hampir semua perguruan tinggi negeri (PTN) telah terpapar paham radikalisme.
Dalam bahasa Hamli, luas paparan paham radikalisme itu, “dari Jakarta ke Jawa Timur itu sudah hampir kena semua, tapi tebal-tipisnya bervariasi." Yang paling banyak terpapar adalah mereka yang berada di fakultas eksakta dan kedokteran.
Menurut BNPT, PTN yang sudah disusupi paham radikal adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB).
Sinyalemen itu ditanggapi beragam. Tidak sedikit pihak yang meragukan sinyalemen itu.
Mempertimbangkan peristiwa yang terjadi berikutnya, publik tentu akan lebih berharap sikap skeptis itu tidak mengendurkan kewaspadaan pengelola kampus atas sinyalemen BNPT tersebut. Sikap kritis, tentu, tetap perlu dijunjung namun hal itu bukanlah alasan untuk lengah terhadap situasi.
Peristiwa berikutnya yang dimaksud adalah penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88 di kampus Universitas Riau (Unri) pada Sabtu (2/6/2018) lalu. Langkah Densus 88 di kampus itu dilakukan sebagai pengembangan atas keterangan dua orang yang yang telah berstatus tersangka kasus terorisme.
Di kampus itu Densus 88 menangkap sejumlah alumni yang menjadi terduga teroris. Para terduga teroris adalah alumni kampus tersebut. Salah satu terduga teroris itu mempunyai kemampuan merakit bom jenis TATP (triaceton triperoxide). Jenis bom yang sering dijuluki 'The Mother of Satan' itu mempunyai daya ledak tinggi.
Bukti yang bisa dikumpulkan oleh polisi dari penggeledahan di gedung Gelanggang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unri itu patut membuat publik terkejut. Dalam penggeledahan itu menemukan polisi menemukan 2 buah bom pipa besi yang sudah jadi, dan bahan peledak TATP yang sudah jadi. Selain itu, ada juga bahan peledak lain seperti pupuk KNO3, sulfur, gula, dan arang.
Di luar bom dan bahan peledak itu, polisi juga menemukan 2 buah busur panah dan 8 buah anak panahnya, 1 senapan angin, dan 1 granat tangan rakitan.
Polisi menyatakan, dengan persenjataan itu, para terduga teroris itu berencana melakukan penyerangan terhadap gedung DPR dan DPRD.
Dengan barang bukti seperti itu, cukuplah bagi publik untuk menilai bahwa yang memapar kampus bukan hanya paham radikalisme, melainkan telah bergerak ke paham terorisme. Hal itu tentu mengindikasikan tingkat kegentingan yang berbeda.
Itulah sebabnya, sangatlah disayangkan jika tindakan penggerebekan yang dilakukan Densus 88 di kampus Unri itu secara tergesa-gesa dan tendensius dimaknai sebagai serangan terhadap kebebasan akademik.
Kebebasan akademik memang harus dijaga di kampus. Tak boleh ada yang mencederai kebebasan akademis itu. Kita patut mengecam jika ada pihak dari manapun yang mencoba, misal, membubarkan diskusi akademis atau menggerebek forum kajian intelektual.
Namun kampus bukanlah tempat yang steril dan melulu berisi kegiatan akademis. Temuan Densus 9888 di Gelanggang Mahasiswa Unri itu membuktikan bahwa terorisme –lengkap dengan persenjataannya- bisa masuk ke dalam kampus. Dalam situasi seperti itu, semua pihak harus membuka pintu kepada aparat hukum untuk melakukan penindakan di dalam kampus sekalipun.
Situasi yang kita hadapi sekarang sungguh berbeda dengan situasi pada era Orde Baru.
Dulu, pada era Orde Baru, kampus adalah salah satu basis perlawanan intelektual terhadap rejim otoriter. Pada era itu tak ada perlawanan bersenjata di kampus. Dan pihak yang dilawan saat itu adalah penguasa otoriter.
Sedangkan dalam kasus terorisme saat ini, seperti dipergoki di Unri itu, kampus disusupi oleh mereka yang melakukan penentangan terhadap konstitusi dan dasar negara dengan langkah bersenjata pula.
Perbedaan itu perlu menjadi pegangan semua pihak dalam merespons rembesan paham radikalisme dan terorisme di kampus. Pemerintah dan pengelola kampus tak bisa lagi menganggap sepele sinyalemen-sinyalemen radikalisme dan terorisme di kampus.
Pada saat yang sama, kita tentu berharap situasi itu tidak juga membuat suasana kampus terganggu: penuh rasa cemas dan saling curiga. Kampus membutuhkan prosedur kewaspadaan yang terukur agar kerja akademis tetap berlangsung dengan baik.
Selain mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme ke kampus, pemerintah dan pengelola kampus pun harus mempunyai program yang jelas untuk memulihkan mereka yang terlanjur telah terpapar oleh paham-paham destruktif itu. Upaya pemulihan itu perlu dilakukan karena kita tidak ingin ada sel tidur jaringan radikal dan jaringan teror di kampus kita.
Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...isme-di-kampus
---
Baca juga dari kategori EDITORIAL :
-
Selamatkan remaja kita dari bunuh diri-
Jangan main-main dengan informasi palsu-
Memberi perhatian kepada apresiasi sastra