Besaran gaji pokok walikota memang bisa dibilang kecil, yakni sebesar Rp3.542.000. Tapi kalau digabung dengan tunjangan jabatan, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), dan tunjangan transport besarnya bisa mencapai Rp75 jutaan! Belum lagi biaya penunjang operasional yang besarnya tergantung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau PAD di bawah atau setara Rp5 miliar, kepala daerah Kabupaten/Kota minimal akan mendapat Rp125 juta dan maksimal 3% per bulan. PAD lebih dari itu, ya jelas lebih tinggi lagi.

Kelihatannya gede banget ya, tapi jumlah itu punya dasar hukum yang jelas lho. PP Nomor 59 Tahun 2000 untuk gaji pokok, Keppres Nomor 68 tahun 2001 untuk tunjangan jabatan, dan PP No. 109 tahun 2000 untuk tunjangan operasional.

Gubernur beda lagi. Contohnya saja Anies Baswedan, yang tiap bulan bisa menerima gaji pokok Rp3 juta dan tunjangan Rp5,4 juta. Sama kayak walikota, gubernur juga memperoleh uang operasional yang besarnya berdasarkan PAD. Bahkan kabarnya, seperti dilansir Poskota News, mantan gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat, saat menjabat dulu pernah mendapat uang operasional Rp1 miliar per bulan!

Kalau wakil gubernur gaji pokoknya cuma Rp2,4 juta. Tunjangan sebesar Rp4,32 juta. Jadi kalau ditotal Rp6,72 juta. Tapi ya itu tadi, wakil gubernur juga akan menerima kucuran dana operasional dari PAD tiap-tiap daerahnya.

Perry Warjiyo yang baru dilantik tahun ini, kabarnya per bulan bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp194 juta! Tapi katanya sih bilangan ini masih kalah dibanding gaji yang diterima Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wah jadi penasaran mereka per bulan biasa terima berapa ya?

Gaji pokok para menteri yang menjabat di kabinet ternyata cuma sebesar Rp5.040.000. Tapi tunjangannya bisa mencapai Rp13.608.000. Belum lagi di luar anggaran operasional, seperti dikutip di Poskota News, yang semuanya kalau ditotal ya bisa mencapai Rp150 jutaan!

Untuk gaji pokok menteri dan Ketua DPR sama, yakni Rp5.040.000. Besaran ini diatur dalam PP No. 75/2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara. Tapi ya kalau ditotal sama tunjangan dan lain-lain pasti nggak jauh beda sama yang diterima menteri.

Nah, di level yang lebih tinggi lagi, Jusuf Kalla misalnya, sebagai wakil presiden ia berhak menerima 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, dalam hal ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Mahkamah Agung/Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka menerima gaji pokok Rp5.040.000, berarti wakil presiden menerima Rp20.160.000. Besar tunjangannya Rp22.000.000. Jadi kalau ditotal sekitar Rp42.160.000. Jumlah ini belum termasuk sama biaya perjalanan dinas, dan lain-lain.

Posisi tertinggi sebagai presiden, gaji pokoknya adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, yakni Rp30.240.000. Sedangkan tunjangannya Rp32.500.000. Total Rp62.740.000. Jumlah ini diatur dalam UU No. 7/1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.