Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mencemaskan pasal tindak pidana korupsi (tipikor) dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia menegaskan kewenangan KPK tak tergerus dengan adanya pasal ini.


'KPK sudah punya UU, KPK itu kan UU-nya lex specialis. Jadi, apa yang dikhawatirkan gitu,' kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Mei 2018.


Menurut dia, bila keberatan dengan revisi KUHP, KPK bisa menguji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, dia berharap tak ada lagi pihak-pihak yang mencoba menggagalkan pengesahan revisi KUHP. 


Dia menjelaskan pembahasan revisi KUHP sudah berjalan puluhan tahun dan tak kunjung rampung. Dia pun meminta masyarakat mendukung aturan hukum baru yang segera disahkan ini. 'Sehingga kita punya KUHP sendiri tidak memakai hukum Belanda,' pungkas dia.


Di sisi lain, KPK berharap revisi KUHP yang akan disahkan pada Agustus 2018 tidak melemahkan pemberantasan korupsi. Ini mengingat masih ada sejumlah pasal tipikor dalam aturan itu. 


Baca: RUU KUHP Diharapkan Sejalan dengan Pemberantasan Korupsi


Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya sudah beberapa kali membuat kajian tentang revisi KHUP. Yang teranyar, Lembaga Antirasuah mendapat masukan dari lima perguruan tinggi agar pasal-pasal tipikor tidak dimasukkan dalam revisi KUHP.


Revisi KUHP memasukan pasal tipikor terkait korupsi swasta. Jika pasal itu disahkan, hanya kepolisian dan kejaksaan yang berwenang menangani korupsi di sektor itu. 


Saat ini, DPR dan pemerintah masih membahas revisi KUHP. Sementara itu, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor masuk ke dalam program legislasi nasional DPR 2015-2019.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...an-revisi-kuhp

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Diam-Diam Revisi KUHP (2)

- Diam-Diam Revisi KUHP (1)

- Romli Atmasasmita Minta Diundang 'Adu Ilmu' dengan Dirjen PP Kemenkumham