Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional
TS
tanah.liat
Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional
"Tampak lebih besar daripada gaji menteri karena kalau menteri mendapat gaji plus tunjangan operasional yang juga besar, tapi kalau BPIP gajinya itulah yang jadi biaya operasional,...Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U.
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menyebutkan, gaji Rp 100 juta per bulan yang diterima pengarah BPIP dimaksudkan untuk biaya operasional.
Quote:
Original Posted By Mahfud MD
"Tampak lebih besar daripada gaji menteri karena kalau menteri mendapat gaji plus tunjangan operasional yang juga besar, tapi kalau BPIP gajinya itulah yang jadi biaya operasional,
" tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya, @mohmahfdmd, Minggu (27/5/2018).
Ketentuan mengenai gaji pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 42 Tahun 2018 yang ditandatangani Jokowi pada 23 Mei lalu.
Dengan Perpres tersebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP akan menerima gaji 112.548.000 per bulan.
Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah BPIP masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.
Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.
Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga turut mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.
Quote:
Original Posted By Mahfud MD"Kami tak pernah meminta gaji tapi pemerintah sendiri yang menyediakannya setelah melihat kerja-kerja kami yang padat selama 1 tahun,"
kata Mahfud masih dalam akun Twitter-nya.
Mahfud menambahkan, ia dan pimpinan BPIP lainnya belum pernah digaji selama bekerja setahun terakhir ini.
Pimpinan BPIP juga tidak pernah menanyakan soal gaji ini kepada pemerintah. Bahkan untuk keperluan operasional juga tidak dibiayai oleh negara.
Mahfud menegaskan bahwa pejuang ideologi Pancasila itu harus berakhlak, tak boleh rakus atau melahap uang secara tak wajar.
Quote:
Original Posted By Mahfud MD
"Bahkan yang sering dipesankan oleh Bu Megawati dan Pak Tri Sutrisno setiap rapat, 'Lembaga ini menyandang ideologi Pancasila, jangan sampai ada kasus atau kesan kita ini makan uang negara. Apalagi sampai dipanggil oleh KPK'. Itu komitmen,"
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi C DPRD DKI Jakarta memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Administrasi, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menanyakan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menerima data gaji ketua TGUPP dan para kepala bidang.
"(Gaji) ketua TGUPP itu Rp 51,5 juta (tiap bulan). Kemudian honor ketua bidang, karena ada lima bidang, (gajinya) itu Rp 41 juta (tiap bulan)," ujar Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/1/2018).
Selain iu, ketua TGUPP juga akan mendapatkan fasilitas mobil dinas Toyota Altis.
Pada awal penganggaran, anggaran untuk TGUPP diajukan Rp 28 miliar untuk 73 orang. Namun, setelah dievaluasi Kemendagri dan dipindahkan ke pos Bappeda, anggarannya berkurang menjadi Rp 20 miliar.
Santoso mengatakan, 73 orang itu juga termasuk orang-orang yang bekerja dalam urusan administrasi. Ia ingin hal itu dievaluasi.
Anggota TGUPP, lanjutnya, tidak boleh ada yang mengurus masalah administrasi.
"Ini, kan, tenaga administrasi sementara, yang namanya tim yang ada di pikiran kami adalah orang profesional semua, bukan tukang ketik," ujarnya.
Anggota TGUPP terbagi menjadi beberapa tingkatan.
Anggota grade 1 mendapat gaji Rp 31,7 juta, grade 2 Rp 26,5 juta, grade 2a Rp 24,9 juta, dan grade 2b Rp 20,8 juta.
Sejauh ini, anggota TGUPP yang sudah diumumkan baru lima orang. Lima orang ini tergabung dalam Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta.
Komite ini dipimpin mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan beranggotakan aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya yaitu Muhammad Yusuf.
Komite ini merupakan satu dari lima bagian TGUPP. Bambang adalah ketua komite, bukan ketua TGUPP.
Biaya Operasional dan gaji itu dua kata yg berbeda arti.....
