TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar kabar Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGB Zainul Majdi, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polda NTB.

Tribunnews pun berusaha mengonfirmasi pihak Polda NTB.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suarta menjelaskan perihal kabar pemeriksaan tersebut.

"Belum. Belum ada informasi. Memang dari wakil Ketua KPK kan rencana akan diperiksa untuk dimintakan keterangannya, pulbaket (pengumpulan bahan keterangan," ujar Komang, saat dihubungi via telepon oleh Tribunnews, Sabtu (26/5/2018).

"Tapi belum ada informasi. Kapan akan diperiksa belum ada," imbuh dia.

Komang sendiri ketika dikonfirmasi, juga mengaku mendengar perihal ini melalui pemberitaan media massa.

"Pemeriksaannya dari Reskrimsus belum ada informasi ke saya. Jadi informasi kalau dari berita kan dari Wakil Ketua KPK (akan memeriksa) di Polda (NTB)," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan adanya permintaan keterangan kepada Gubernur TGB.

Namun, Basaria menegaskan kegiatan tersebut baru sebatas pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Hingga berita ini diturunkan, Tribunnews belum mendapatkan konfirmasi dari pihak TGB terkait beredarnya kabar pemeriksaan ini.

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Ini masih proses Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Jumat (25/5).

Basariah tidak menjelaskan detail kasus yang tengah dibidik tersebut. Namun ia memastikan proses Pulbaket salah satunya dilakukan dengan memeriksa Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi.

"Kami sedang mengklarifikasi informasi dari yang bersangkutan," ujar Basaria.

Ia menegaskan pendalaman yang dilakukan KPK bisa saja tidak menjadi kasus karena sifatnya hanya klarifikasi.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Gubernur Nusa Tenggaara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Pemeriksaan itu menindaklanjuti laporan masyarakat terkait praktik korupsi di Pemprov NTB.

"Nah, kalau ada laporan dari masyarakat, sudah barang tentu harus dilakukan pengumpulan bahan-bahan dan keterangan (Pulbaket)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu, 26 Mei 2018.

Basaria membantah status laporan telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan atau penyidikan. Ia memastikan laporan itu masih di tingkat pulbaket.

"Masih di tingkat pulbaket, jadi belum kemana-mana, belum ada sesuatu di sana. Jadi bukan pemeriksaan, tapi mengklarifikasi, apa benar seperti itu," kata Basaria.

Basaria menegaskan, lembaga Antirasuah tak akan segan-segan menaikkan status laporan ke tahap penyidikan, jika ditemukan bukti kuat adanya dugaan korupsi yang dilakukan TGB dalam mengelola Pemprov NTB.

"Kalau dari kita, tidak terkecuali, siapa saja laporan yang masuk ke KPK, diklarifikasi. Kalau mengarah ke korupsi baru naik ke lidik," pungkasnya.