"Jangan-Jangan Banyak Caleg yang Pernah Korupsi"

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
"Jangan-Jangan Banyak Caleg yang Pernah Korupsi"

tanah.liat

26-05-2018 11:18

"Jangan-Jangan Banyak Caleg yang Pernah Korupsi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan napi korupsi untuk menjadi calon legislatif sudah tepat. Ia pun heran dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang justru menolak aturan tersebut.

"Jangan-jangan memang banyak calon legislatif yang pernah korupsi," kata Satya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

Satya mengatakan, faktor rekam jejak adalah hal yang sangat penting untuk memilih pejabat. Pejabat di lingkungan eksekutif dan yudikatif pun, kata dia, harus memenuhi syarat tidak pernah tersandung kasus korupsi.

Harusnya, seleksi bagi calon anggota legislatif juga mensyaratkan demikian.

"Karena ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,"ujar Satya.

Baca juga:KPK Dukung KPU Larang Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg 2019

Satya meminta KPU untuk tetap teguh pada pendiriannya. Ia juga menilai KPU seharusnya tidak perlu melakukan konsultasi dengan DPR dalam menyusun peraturan KPU.

Jika memang PKPU yang disusun keliru, ia menegaskan, seluruh pihak termasuk DPR bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

"Lembaga mandiri tidak perlu konsultasi, kalau tidak sesuai bisa judicial review ke MK," kata dia.

Sebelumnya, Komisi II DPR, Bawaslu dan Kemendagri menolak langkah KPU yang melarang eks napi kasus korupsi menjadi calon legislatif. Penolakan itu bahkan dijadikan kesimpulan rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh membacakan kesimpulan RDP bahwa Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua Komisi II Zainudin Amali menambahkan, DPR beserta pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah bersepakat agar KPU berpedoman pada Undang-Undang Pemilu.

Dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g dinyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah berstatus sebagai narapidana.

Dengan demikian, mantan narapidana korupsi pun bisa mencalonkan diri sebagai caleg.

Quote:

Pernah Dibui, Taufik Tak Sejutu Mantan Napi Korupsi Dilarang "Nyaleg"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematuhi Undang-Undang Pemilu. Hal ini terkait sikap KPU yang tetap ingin melarang para mantan narapidana kasus korupsi ikut pemilihan legislatif.

Mohamad Taufik merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

"Saya kira KPU kan pelaksana Undang Undang ya, kata kuncinya itu saja. Dia bukan pembuat Undang Undang jadi bikin aturan enggak boleh keluar dari UU," kata Taufik ketika dihubungi, Kamis (24/5/2018).

Taufik terjerat kasus korupsi saat menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Ia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Taufik mengatakan seharusnya ada judicial review terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi (MK) jika KPU ingin membuat aturan itu. Menurut dia, kesimpulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengembalikan masalah itu kepada Undang-Undang Pemilu sudah tepat.

Taufik juga mengatakan hak politik mantan narapidana juga terjamin selama tidak dicabut dalam pengadilan.

"Kecuali hak politiknya diputus oleh pengadilan dong. Kan ada orang yang hak politiknya dicabut oleh pengadilan," ujar Taufik.

Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat bahwa Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa lalu.

Ketua Komisi II Zainudin Amali menambahkan, DPR beserta pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah bersepakat agar KPU berpedoman pada Undang-Undang Pemilu.

Dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g dinyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah berstatus sebagai narapidana.

Dengan demikian, mantan narapidana korupsi pun bisa mencalonkan diri sebagai caleg (calon legislatif).

Namun, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Aziz menegaskan, KPU tetap berpegang pada rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2019.

"KPU tetap pada draf peraturan yang sudah dibuat. Kami tetap melarang mantan napi korupsi jadi caleg," ujar Aziz.

Spoiler for :

TKP

Biarkan masyarakat yg menilai...... emoticon-Shakehand2

760

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan