TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta akan menyewa konsultan komunikasi untuk menjelaskan program rumah tanpa uang muka atau DP nol rupiah. Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Percepatan Pembangunan, Togar Silaban, mengatakan konsultan komunikasi bertugas menjelaskan program tersebut kepada publik agar tidak ada perbedaan persepsi.

"Dia ikut dalam proses komunikasi publik dan kampanye (program) itu nanti," ucap Togar ketika dihubungi, Jumat, 25 Mei 2018. Ihwal menyewa konsultan komunikasi publik ini sebelumnya disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies Baswedan menginstruksikan empat badan usaha milik daerah (BUMD), yaitu PD Pembangunan Sarana Jaya, PD Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan Bank DKI, patungan untuk menyewa konsultan.

Instruksi itu terungkap dalam video rapat pimpinan tanggal 25 April 2018 yang diunggah di akun YouTube pemerintah DKI pada 7 Mei 2018. Anies Baswedan berujar, selama ini, penyampaian program rumah DP nol rupiah kepada publik masih simpang-siur. Dia ingin ada konsultan untuk menerangkan program yang merupakan janji kampanye itu dengan jelas.

Togar menuturkan konsultan terpilih nantinya menyiapkan bahan atau modul komunikasi yang akan disampaikan ke publik. Bahan itulah yang akan digunakan oleh BUMD, dinas, dan para pejabat DKI dalam menjelaskan program rumah DP nol rupiah.

"Sampai (pejabat) di kelurahan pun perlu tahu apa itu rumah DP nol rupiah dan bagaimana menyampaikan pesan itu ke masyarakat," tutur Anies Baswedan.

Pemerintah DKI saat ini masih memfinalisasi konsultan rumah DP nol rupiah yang akan ditunjuk. Togar mengatakan proses seleksi telah berlangsung dan penetapan konsultan ditargetkan pekan ini. "Mungkin dalam satu-dua hari ini akan segera mulai bekerja," ucap Togar. Nantinya, konsultan komunikasi ini akan bekerja selama enam-tujuh bulan.