INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah proyek infrastruktur di kementerian perhubungan yang menjadi program andalan Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), ditemukan mangkrak. Seharusnya presiden panggil menterinya.

Pengamat LIPI, Hermawan Sulistyo menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terkait sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak. Jangan dibiarkan karena memengaruhi elektabilitas Jokowi.

"Presiden harus melakukan evaluasi internal. Jangan sampai program Nawacita yang sudah disusun bersama pak JK, kandas di tangan menteri-menteri," kata Hermawan di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Hermawan mengatakan, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenhub merilis adanya 33 proyek infrastruktur di Kemenhub yang mangkrak. Di mana, proyek tersebut kebanyakan adalah pelabuhan.

Puluhan proyek mubazir itu tersebar di Indonesia dengan nilai Rp2,8 triliun. Diantaranya, 10 proyek pelabuhan di Sumatera, 12 proyek di Kalimantan, dua proyek di Jawa, satu di Sulawesi, tiga di Nusa Tenggara Timur (NTT), empat di Maluku, dan satu proyek pelabuhan di Papua.

Beberapa proyek infrastruktur yang mangkrak itu diantaranya pembangunan Pelabuhan Tanjung Beringin, Pelabuhan Tanjung Berakit, Pelabuhan Dompak, Pelabuhan Mocoh, dan Pelabuhan Meranti di Sumatera, pembangunan Pelabuhan Pacita di Jawa Timur (Jatim), pembangunan Pelabuhan Matasiri, Pelabuhan Batatunjung, dan Pelabuhan Penajam Paser di Kalimantan, serta pembangunan Pelabuhan Sarmi di Papua.


"Hal ini menjadi pertanyaan besar apakah Menteri Perhubungan itu bisa memimpin atau tidak. Dan, Irjen sebagai back-up internal kok malah mempermalukan kementerian dengan mengumbar kegagalan di media. Itu artinya meludahi wajah pemerintahan hari ini," papar Hermawan.

"Seharusnya, seorang Irjen mampu mengawal seluruh kebijakan agar jangan sampai salah, ini kok malah bangga dengan kesalahan yang tidak bisa dikendalikannya," kata Kiki, sapaan akrab Hermawan.

Belum lagi, lanjut Kiki, pekerjaan infrastruktur di Ditjen Kemenhub lainnya, patut dipertanyakan. Semisal, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui Irjen Kemenhub memerintahkan ADTT (audit dengan tujuan tertentu) untuk menghentikan proses lelang paket pekerjaan perkeretaapian.

"Padahal, perkeretaapian ini menjadi kebangaan Presiden Jokowi, karena dianggap transportasi yang murah, tepat, dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung," kata Kiki.

Dia menambahkan, bila poyek-proyek mangkrak di Kemenhub diikuti kementerian-kementerian lainnya, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, tentu dapat mengancam elektabilitas Jokowi. Selain itu, bisa menjadi peluru bagi lawan-lawan politik.

"Tantangan pemerintahan Presiden Jokowi adalah sejauh mana infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Tantangan tersebut sekaligus janji politik 5 tahun Presiden Jokowi yang terangkum dalam Nawacita," pungkas Kiki.[ipe]

Sumber

[sketsa di sudut istana]
JKW: sesuai saran pengamat LIPI, ayo sini panggil saya Budi.
Wartawan: Baik pak BUDI!!!
JKW: Nah... sudah. selesai masalah infrastrukturnya toh.
Wartawan: Bubar, bubar!