Di tengah maraknya aksi serangan baik itu ke markas polisi dan juga gereja, Menteri Agama mengeluarkan 200 nama mubaligh yang dianggap sebagai ulama yang di dakwahnya lebih soft dan memahami nilai-nilai toleransi.



Bahkan nama-nama tersebut akan bertambah bisa saja mencapai ribuan, mengapa Kemenag menciptakan hal tersebut ? Simple alasannya Kemenag membuat daftar nama-nama mubaligh yang dianggap telah memenuhi kriteria "nilai-nilai kebangsaan, cinta kepada NKRI dan nilai-nilai toleransi." hanya itu, tapi efeknya bisa memecah belah ulama, karena ada yang lulus uji dan ada yang tidak, lalu bagaimana dengan yang tidak dakwah apa yang akan mereka lakukan ?

Nah disinilah setidaknya polemik itu muncul akan ada barisan sakit hati ke depannya dengan hal ini, bagai buah simalakama ketika list daftar 200 nama penceramah yang di rekomendasikan Kemenag muncul ke publik maka akan ada dua persepsi pada penceramah tersebut.



"Radikal atau Tidak" jelas ini akan menambah panas situasi di kalangan penceramah sendiri, bagi mereka yang berdakwah dengan memasukkan unsur ketegasan hukum, ceramahnya mengelegar dan menyentil para pemimpin negeri yang tak peka pada kehidupan rakyatnya, bisa saja dibungkam dengan list ini. Para ahli dakwah seakan tak bisa berkutik karena tema yang sempit untuk semua dakwah yang ada dimana-mana.

Dakwah masa kini memang berbeda, tak hanya juru dakwah namun dibalik itu ada management yang menaungi dan balik lagi ujungnya adalah segenggam rupiah, bila kamu setiap habis subuh melihat sinetron "aku bukan ustad" setidaknya itulah rahasia umum negeri ini, dakwah sudah menjadi sarana mencari rejeki. Beda masa ketika para sahabat dan rasull hidup mereka berdakwah memang dari hati, memberikan ilmu kepada masyarakat umum tanpa mengharap dinar, yang ada mereka banyak diburu untuk dibungkam oleh pihak lawan.



Nah untuk itu dengan adanya hal ini, ada dua kemungkinan ide Kemenag memberikan list tersebut akan membuat situasi menjadi kondusif atau sebaliknya situasi akan semakin panas, maklum saja tahun politik sebentar lagi dengan adanya hal ini bisa saja pihak oposisi menggoreng hingga garing seakan-akan pemerintah membungkam ulama para juru dakwah.

Hingga dengan menggiring opini bahwa pemerintah memecah belah para juru dakwah, hal tersebut bisa saja terjadi karena efeknya mulai terasa juru dakwah yang dianggap tidak ada di list berarti dianggap radikal, sudah pasti pihak yang mengundang akan membatalkan sepihak para juru dakwah tersebut karena tidak masuk list Kemenag terutama yang mengundang dari BUMN, bahkan tidak mungkin dari pihak luar pun ada, efeknya sang juru dakwah sepi undangan sudah pasti rejeki pun menipis di tengah kehidupan yang membutuhkan banyak biaya.

Sebenarnya yang terguncang ulama rada keras tapi masih butuh amplop dari sang pengundang, sedangkan hal ini tak berpengaruh pada sosok juru dakwah yang suka meneror mereka dakwah di mana saja tanpa imbalan hanya menanamkan idiologi pada banyak generasi muda dengan sistematis, memang sebuah polemik ketika ulama harus ceramah sesuai dengan koridor pancasila, pastinya hal itu penuh pro dan kontra.



Sedangkan saya pribadi antara setuju dan tidak, setuju karena memang benar ada dakwah-dakwah yang menjurus kepada kebencian suatu kaum, tidak setuju karena pastinya barisan sakit hati ini akan bergolak dan cenderung bersikap anarkis, mampukah pemerintah menahan gelombang itu semua ? ditakutkan ketika terjadi benturan maka akan ada blunder besar bahwa benar pemerintah itu anti Islam. Ketika itu terjadi pastinya umat Islam sendiri terpecah belah bukan tak mungkin civil war layaknya perang siffin terjadi.

Bagaimana menurutmu kawan, monggo seruupuutt dolo...



Sumber referensi tulisan

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44194515